PT Glow Industri dan Ujian Penegakan Regulasi di Kabupaten Bekasi

Kabupaten Bekasi – Sejumlah Instansi Turut Menyoroti Legalitas Operasional, Pengelolaan Lingkungan, serta Perselisihan Hubungan Kerja yang Muncul dalam Beberapa Bulan Terakhir

Polemik yang melibatkan PT Glow Industri Herbal Care di Kabupaten Bekasi terus menjadi perhatian publik setelah muncul berbagai persoalan yang mencakup aspek perizinan usaha, legalitas bangunan, dokumen lingkungan, dugaan persoalan ketenagakerjaan, hingga laporan hukum yang saling berkaitan.

Perkembangan terbaru menunjukkan DPRD Kabupaten Bekasi mulai melakukan pendalaman terhadap sejumlah temuan yang sebelumnya disampaikan oleh instansi pemerintah daerah dalam kegiatan pengawasan dan inspeksi lapangan.

Sejumlah dinas terkait juga disebut tengah melakukan telaah administratif terhadap legalitas operasional perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur kosmetik, skincare, parfum, dan produk perawatan tubuh tersebut.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Budi Muhammad Mustafa, menyatakan pihaknya akan meminta keterangan dari dinas-dinas terkait guna memperoleh gambaran utuh mengenai persoalan yang berkembang.

Menurutnya, berbagai isu yang mencuat perlu ditangani secara transparan dan profesional agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum maupun keresahan di masyarakat.

Fakta Utama

Sorotan terhadap PT Glow Industri Herbal Care menguat setelah tim gabungan yang terdiri dari Satpol PP Kabupaten Bekasi, DPMPTSP, dan instansi terkait melakukan visitasi lapangan pada Mei 2026.

Dalam kegiatan tersebut, sejumlah pejabat teknis menyampaikan adanya dugaan ketidaksesuaian administrasi yang masih memerlukan verifikasi lebih lanjut.

Salah satu temuan yang menjadi perhatian adalah belum dapat ditunjukkannya dokumen Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) saat pemeriksaan berlangsung.

Selain itu, terdapat pula pembahasan mengenai kesesuaian tata ruang, garis sempadan bangunan, klasifikasi risiko usaha dalam sistem OSS-RBA, serta kewajiban dokumen lingkungan yang sesuai dengan aktivitas industri yang dijalankan.

DPMPTSP Kabupaten Bekasi menyebut perusahaan telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).

Namun demikian, beberapa aspek legalitas dasar disebut masih memerlukan penyesuaian dan verifikasi lanjutan sesuai ketentuan yang berlaku.

Persoalan Lingkungan dan Dugaan IPAL

Selain aspek perizinan bangunan, perhatian juga tertuju pada dugaan pengelolaan limbah industri.

Dalam sejumlah pemberitaan sebelumnya, muncul informasi mengenai dugaan belum adanya izin Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang dimiliki perusahaan.

Dugaan tersebut berasal dari keterangan sejumlah sumber yang dikutip media serta hasil penelusuran beberapa pihak yang mengaku melakukan investigasi lapangan.

Beberapa pejabat pemerintah desa dan kecamatan juga pernah menyampaikan bahwa izin lingkungan perusahaan masih menjadi persoalan yang perlu diklarifikasi lebih lanjut.

Kepala Desa Tanjung Baru dan unsur Kecamatan Cikarang Timur sebelumnya menyatakan perusahaan belum memenuhi sejumlah dokumen administrasi yang berkaitan dengan izin lingkungan maupun Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU).

Pernyataan tersebut kemudian menjadi bagian dari polemik yang berkembang di tengah masyarakat.

Meski demikian, hingga saat ini belum terdapat putusan atau kesimpulan resmi dari instansi berwenang yang menyatakan telah terjadi pelanggaran lingkungan hidup.

Karena itu, seluruh informasi yang berkembang masih memerlukan pembuktian melalui proses pemeriksaan administratif maupun teknis oleh lembaga yang berwenang.

Perselisihan Ketenagakerjaan

Di luar persoalan perizinan dan lingkungan, PT Glow Industri Herbal Care juga menjadi sorotan akibat munculnya sengketa hubungan industrial yang melibatkan mantan pekerja.

Beberapa eks pekerja sebelumnya mengemukakan dugaan belum terpenuhinya hak normatif ketenagakerjaan serta adanya pemutusan hubungan kerja yang dipersoalkan.

Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi diketahui pernah menjelaskan bahwa mekanisme pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) wajib mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021.

Namun demikian, hingga saat informasi tersebut dipublikasikan, belum terdapat putusan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang menyatakan adanya pelanggaran ketenagakerjaan oleh salah satu pihak.

Dugaan Pelecehan dan Laporan Kepolisian

Polemik perusahaan semakin kompleks setelah muncul laporan dugaan pelecehan seksual yang dilaporkan mantan pekerja kepada aparat kepolisian.

Di sisi lain, perusahaan juga telah menyampaikan hak jawab dan bantahan atas berbagai tuduhan yang berkembang dalam pemberitaan sebelumnya.

Beberapa pihak yang terlibat dalam perkara tersebut diketahui saling membantah tuduhan yang disampaikan masing-masing pihak.

Karena perkara tersebut telah memasuki ranah hukum, seluruh pihak yang disebut dalam laporan tetap harus dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Proses penyelidikan maupun penyidikan sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum.

Kronologi Singkat Polemik

Persoalan yang menyeret nama PT Glow Industri Herbal Care berkembang secara bertahap sejak akhir 2025.

Awalnya muncul sorotan terkait dugaan izin lingkungan dan pengelolaan limbah.

Selanjutnya, muncul pernyataan dari sejumlah pejabat desa, kecamatan, dan instansi teknis mengenai aspek legalitas operasional perusahaan.

Perkembangan berikutnya ditandai dengan inspeksi lapangan yang dilakukan tim gabungan pemerintah daerah pada Mei 2026.

Hasil monitoring tersebut kemudian memunculkan pembahasan mengenai PBG, tata ruang, klasifikasi risiko usaha, serta dokumen lingkungan.

Di waktu yang hampir bersamaan, muncul pula sengketa ketenagakerjaan dan laporan hukum yang melibatkan mantan pekerja serta pihak perusahaan.

Kondisi tersebut membuat persoalan berkembang menjadi isu multidimensi yang mencakup aspek administrasi, lingkungan hidup, ketenagakerjaan, dan hukum.

PT Glow Industri Herbal Care merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur kosmetik, skincare, parfum, personal care, dan produk herbal yang beroperasi di wilayah Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi.

Berdasarkan data registrasi perusahaan, badan usaha tersebut tercatat sebagai perseroan terbatas yang terdaftar secara hukum di Indonesia.

Meski demikian, legalitas badan hukum perusahaan tidak serta-merta menghapus kewajiban pemenuhan berbagai izin operasional, lingkungan, bangunan, maupun ketentuan teknis lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Perlu ditegaskan bahwa setiap dugaan pelanggaran administrasi maupun pidana hanya dapat dinyatakan terbukti melalui mekanisme pemeriksaan oleh instansi berwenang dan/atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Dalam sejumlah pemberitaan sebelumnya, pihak PT Glow Industri Herbal Care telah menyampaikan hak jawab terhadap beberapa tuduhan yang berkembang.

Sementara itu, sejumlah instansi pemerintah daerah menyatakan masih melakukan pendalaman terhadap berbagai aspek yang menjadi perhatian publik.

Hingga berita ini ditulis, proses klarifikasi dan verifikasi terhadap seluruh informasi yang berkembang masih berlangsung.**/Editorial

Catatan Redaksi:
Pemberitaan ini disusun berdasarkan rangkaian informasi yang telah dipublikasikan sejumlah media serta pernyataan pihak-pihak yang tercantum dalam sumber pemberitaan. Sebagian informasi masih memerlukan verifikasi lanjutan dan pembuktian melalui mekanisme resmi. Redaksi tetap menjunjung asas praduga tak bersalah dan berupaya memperoleh konfirmasi serta hak jawab dari seluruh pihak terkait guna memenuhi prinsip keberimbangan sebagaimana diatur dalam Kode Etik Jurnalistik dan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999.