Suryo Harjo Soroti Darurat Sampah Bekasi, Ingatkan Ancaman Longsor TPA Bantargebang

BEKASI – Persoalan pengelolaan sampah yang dinilai semakin mengkhawatirkan di Kota Bekasi kembali menjadi sorotan.

Anggota DPRD Kota Bekasi dari Fraksi Partai Golkar, H. Suryo Harjo, mengingatkan pemerintah daerah agar segera mengambil langkah konkret dalam mengatasi peningkatan volume sampah yang terus terjadi.

Menurutnya, apabila kondisi tersebut dibiarkan tanpa penanganan yang serius, kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bantargebang berpotensi mengalami kelebihan beban hingga memunculkan risiko longsor yang dapat mengancam keselamatan masyarakat.

Peringatan tersebut disampaikan Suryo Harjo saat menggelar Reses II Tahun 2026 di Gang Mutiara, Jalan Sultan Agung RT 02 RW 03, Kelurahan Medan Satria, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Kamis (9/7/2026).

Kegiatan reses dimanfaatkan untuk menyerap aspirasi warga sekaligus membahas sejumlah persoalan strategis yang dihadapi Kota Bekasi, salah satunya terkait pengelolaan sampah.

Dalam dialog bersama masyarakat, Suryo menegaskan bahwa persoalan sampah telah berkembang menjadi isu yang memerlukan penanganan lintas sektor.

Ia menilai pemerintah tidak dapat lagi mengandalkan pola pengelolaan konvensional karena volume sampah yang masuk ke TPA terus meningkat setiap hari.

Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi mempercepat penumpukan sampah di TPA Bantargebang.

Apabila kapasitas tampung tidak diimbangi dengan sistem pengolahan yang memadai, maka risiko terjadinya bencana lingkungan akan semakin besar.

“Kalau kondisi ini terus dibiarkan berlarut-larut, TPA Bantargebang tidak akan mampu lagi menampung sampah. Gunungan sampah akan semakin tinggi dan dikhawatirkan kembali mengalami longsor seperti yang pernah terjadi dan memakan korban jiwa,” ujar Suryo di hadapan warga.

Ia mengingatkan bahwa peristiwa longsor di kawasan tempat pembuangan sampah bukan sekadar kemungkinan, melainkan pernah terjadi dan menimbulkan korban.

Karena itu, menurutnya, langkah antisipatif harus menjadi prioritas sebelum kondisi semakin sulit dikendalikan.

Suryo menekankan bahwa pemerintah perlu segera menyusun kebijakan yang mampu menekan volume sampah sejak dari sumbernya, sekaligus memperkuat sistem pengelolaan hingga ke tahap akhir.

Menurut dia, semakin lama penanganan ditunda, semakin besar pula beban yang harus ditanggung pemerintah di masa mendatang.

“Maka dari itu kondisi ini harus segera ditangani untuk mencegah longsor agar tidak kembali menimbulkan korban,” tegasnya.

Solusi Jangka Panjang Dinilai Lebih Mendesak

Selain menyoroti potensi bencana akibat penumpukan sampah, Suryo juga mendorong Pemerintah Kota Bekasi agar tidak hanya berfokus pada penambahan kapasitas tempat pembuangan.

Ia menilai solusi jangka panjang harus menjadi prioritas agar persoalan sampah tidak terus berulang setiap tahun.

Salah satu langkah yang dinilai dapat menjadi alternatif adalah menghadirkan investasi di sektor pengolahan sampah berbasis teknologi modern.

Menurutnya, sistem tersebut tidak hanya mampu mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA, tetapi juga memberikan nilai tambah melalui pemanfaatan sampah menjadi sumber energi.

Suryo menyebut konsep Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) sebagai salah satu opsi yang layak dikembangkan di Kota Bekasi.

Melalui teknologi tersebut, sampah yang selama ini menjadi beban lingkungan dapat diolah menjadi energi listrik sehingga memberikan manfaat ekonomi sekaligus mengurangi tekanan terhadap TPA.

Ia menilai keberadaan investor yang memiliki pengalaman dalam pengelolaan sampah modern akan menjadi faktor penting dalam mewujudkan sistem tersebut.

Dengan demikian, pengelolaan sampah tidak lagi hanya berorientasi pada pembuangan, melainkan pada pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.

Dalam kesempatan itu, Suryo juga memberikan apresiasi terhadap langkah Pemerintah Kota Bekasi yang dipimpin Wali Kota Bekasi Tri Adhianto bersama Ketua DPRD Kota Bekasi dan jajaran yang melakukan kunjungan kerja ke China guna mempelajari teknologi pengolahan sampah menjadi energi listrik.

Menurutnya, kunjungan tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah untuk mencari referensi dan teknologi yang dinilai berhasil diterapkan di negara lain dalam mengatasi persoalan sampah.

Ia berharap hasil kunjungan tersebut tidak berhenti pada tahap studi atau penjajakan semata, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui kebijakan nyata yang mampu mempercepat pembangunan sistem pengolahan sampah modern di Kota Bekasi.

“Kunjungan tersebut patut diapresiasi karena membawa misi yang sangat penting dalam upaya mengurangi volume sampah di Kota Bekasi. Mudah-mudahan hasilnya bisa segera diwujudkan demi masa depan pengelolaan sampah yang lebih baik,” tutupnya.

Melalui forum reses tersebut, persoalan sampah kembali mengemuka sebagai salah satu isu strategis yang memerlukan perhatian pemerintah daerah.

Selain menyerap aspirasi masyarakat, kegiatan tersebut menjadi ruang bagi DPRD untuk menyampaikan pandangan terkait kebutuhan akan kebijakan pengelolaan sampah yang lebih komprehensif, mulai dari pengurangan sampah di tingkat masyarakat, peningkatan teknologi pengolahan, hingga penyediaan infrastruktur yang mampu mengurangi ketergantungan terhadap TPA Bantargebang.

Dengan langkah yang terencana dan berkelanjutan, diharapkan risiko penumpukan sampah maupun potensi bencana lingkungan dapat diminimalkan di masa mendatang.**/Ugm