Latu Har Hary Dorong Dana Hibah Kota Bekasi Lebih Tepat Sasaran

KOTA BEKASI – Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi Latu Har Hary menegaskan penggunaan dana hibah Pemerintah Kota Bekasi harus berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat.

Anggaran tersebut dinilai tidak semestinya hanya digunakan untuk memenuhi target penyerapan, tetapi harus menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan warga.

Latu mengatakan dana hibah yang diberikan kepada masyarakat melalui tingkat kelurahan perlu dikelola berdasarkan kebutuhan masing-masing wilayah. Perencanaan yang tepat, menurut dia, akan menentukan sejauh mana anggaran tersebut mampu memberikan dampak terhadap kualitas lingkungan dan kehidupan masyarakat.

“Bayangkan setiap kelurahan melakukan penggunaan sesuai dengan kebutuhan. Dampaknya pasti akan sangat terasa,” kata Latu, Sabtu (8/8/2026).

Politikus Fraksi PKS itu menyebut dana hibah dapat diarahkan untuk mendukung berbagai kegiatan masyarakat, memperbaiki fasilitas umum, serta mendorong terciptanya lingkungan yang lebih baik.

Menurut Latu, pendekatan berbasis kebutuhan masyarakat penting agar penggunaan anggaran tidak berhenti pada pelaksanaan kegiatan secara administratif. Setiap program yang dibiayai melalui dana hibah semestinya memiliki manfaat yang jelas bagi warga penerima.

Ia menilai manfaat tersebut tidak hanya dapat diwujudkan melalui pembangunan atau perbaikan sarana fisik. Dana hibah juga dapat mendukung kegiatan sosial dan kemasyarakatan yang berperan dalam menjaga kehidupan warga di tingkat lingkungan.

“Lingkungan menjadi lebih baik, kegiatan masyarakat semakin hidup, dan fasilitas umum semakin layak untuk bisa kita manfaatkan,” ujarnya.

Transparansi dan Pengawasan Jadi Kunci

Latu menekankan dana hibah bukan semata-mata bantuan anggaran, melainkan salah satu instrumen pemerintah untuk mendukung pembangunan dan memperkuat partisipasi masyarakat.

Karena itu, setiap penerima hibah memiliki tanggung jawab untuk menggunakan anggaran sesuai peruntukannya. Pengelolaan dana juga harus dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Inilah tujuan sebenarnya dari dana hibah yang diberikan oleh Pemerintah Kota Bekasi. Bukan sekadar menghabiskan anggaran, tetapi bagaimana menghadirkan manfaat yang sebesar-besarnya untuk dirasakan oleh masyarakat,” kata Latu.

Ia juga menilai pengawasan terhadap penggunaan dana hibah perlu mendapat perhatian. Sebab, anggaran tersebut bersumber dari keuangan daerah sehingga pemanfaatannya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Menurut Latu, masyarakat juga memiliki peran untuk ikut memantau pelaksanaan dan pemanfaatan program yang dibiayai dana hibah di lingkungannya.

Keterbukaan informasi mengenai penggunaan anggaran dinilai penting agar masyarakat mengetahui tujuan, pelaksanaan, serta hasil dari kegiatan yang mendapatkan dukungan dana hibah.

Latu berharap pengelolaan dana hibah yang dilakukan secara optimal dapat memberikan dampak lebih luas terhadap pembangunan di tingkat kelurahan. Dengan demikian, anggaran daerah tidak hanya tercatat dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, tetapi benar-benar menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.

“Jika dikelola secara optimal, dana hibah bukan hanya menjadi angka dalam dokumen anggaran, tetapi dapat menjadi penggerak pembangunan dari tingkat paling bawah,” tuturnya.

Ia menambahkan, keterbukaan dan pengawasan bersama diperlukan agar tujuan pemberian dana hibah dapat tercapai. Dengan mekanisme tersebut, masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga turut memastikan program berjalan sesuai kebutuhan dan peruntukannya.

“Dengan keterbukaan dan pengawasan bersama, tujuan pemberian dana hibah dapat tercapai dan manfaatnya dirasakan lebih luas oleh warga Kota Bekasi,” pungkasnya.**/Ugm