PPAL Luncurkan Jalasena Maritime Studies, Perkuat Strategi Industri Maritim Hadapi Tantangan Global

Jakarta, 7 Juli 2026 – Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut (PPAL) meluncurkan Jalasena Maritime Studies (JMS) dan menggelar Seminar Strategis bertema “Strategi Penguatan Industri Maritim Nasional Menghadapi Dinamika Global” di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (7/7/2026). Forum ini mempertemukan pemerintah, TNI Angkatan Laut, akademisi, pelaku industri, praktisi hukum, dan berbagai pemangku kepentingan untuk menyusun strategi memperkuat sektor maritim nasional.

Ketua Umum PPAL Laksamana TNI (Purn) Yudo Margono membuka seminar sekaligus meresmikan JMS dan Kantor Hukum PPAL sebagai dua instrumen baru penguatan sektor maritim.

PPAL menggagas kedua lembaga tersebut untuk memperkuat kajian strategis, memberikan pendampingan hukum, serta memperluas kolaborasi lintas sektor dalam pembangunan maritim nasional.

Seminar berlangsung ketika dinamika geopolitik, persaingan perdagangan global, dan tantangan keamanan laut semakin memengaruhi stabilitas industri maritim Indonesia.

Karena itu, PPAL mendorong lahirnya rekomendasi strategis yang mampu memperkuat daya saing nasional sekaligus mendukung visi Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Baca Juga:

Jelang Hari Bhayangkara ke 80, Polres Mentawai Gelar Ziarah Laut dan Tabur Bunga

Dalam sambutannya, Yudo Margono menegaskan Indonesia memiliki seluruh prasyarat untuk berkembang menjadi kekuatan maritim berkelas dunia.

Namun, menurutnya, potensi tersebut memerlukan dukungan keamanan laut, kepastian hukum, diplomasi maritim, dan sinergi antarpemangku kepentingan.

“Sebagai negara maritim terbesar di dunia, Indonesia memiliki peluang besar menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi melalui sektor maritim sekaligus meningkatkan daya saing global,” ujar Yudo Margono.

Yudo menilai kekuatan armada dan kekayaan sumber daya alam belum cukup menjawab tantangan maritim yang terus berkembang.

Ia menegaskan pembangunan sektor maritim harus berjalan beriringan dengan perlindungan hukum, stabilitas kawasan, dan kebijakan yang memberikan kepastian bagi pelaku usaha.

Baca Juga:

TNI AD Kirim Logistik Manunggal Air dan Papua Terang ke Wamena, Perkuat Akses Air Bersih dan Listrik

“Melalui peluncuran Jalasena Maritime Studies dan Kantor Hukum PPAL, kami ingin menghadirkan wadah yang melahirkan kajian strategis, menawarkan solusi, sekaligus memperkuat sinergi pemerintah, TNI AL, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat,” katanya.

Yudo berharap seminar menghasilkan rekomendasi konkret yang dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan maritim nasional.

Bahas Keamanan Laut, Diplomasi, hingga Perlindungan Industri

Seminar menghadirkan Wakil Kepala Staf Angkatan Laut sebagai keynote speaker mewakili Kepala Staf Angkatan Laut.

Wakasal mengulas pentingnya keamanan laut sebagai fondasi utama bagi terciptanya stabilitas kawasan dan pertumbuhan industri maritim nasional.

Ia menjelaskan kondisi keamanan maritim regional, potensi ancaman terhadap Indonesia, serta langkah strategis TNI Angkatan Laut menjaga keamanan perairan nasional.

Baca Juga:

Doa dan Tumpeng Semarakkan Syukuran HUT Ke-80 TNI AL di Kesatrian Marinir Agoes Soebekti

Menurutnya, stabilitas keamanan laut akan menciptakan kepastian bagi investasi, perdagangan, dan aktivitas pelayaran nasional maupun internasional.

Selain paparan utama, seminar menghadirkan tiga narasumber dari pemerintah dan sektor industri maritim.

Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno membahas diplomasi maritim, perlindungan hukum bagi pelaku usaha Indonesia, serta penyelesaian sengketa bisnis maritim internasional.

Ia menilai diplomasi yang kuat menjadi instrumen penting untuk melindungi kepentingan nasional di tengah kompetisi global yang semakin kompleks.

Selanjutnya, Wakil Ketua Umum Indonesia National Shipowners’ Association (INSA), Bok Nova Y. Mugijanto, memaparkan tantangan industri pelayaran nasional menjaga distribusi energi.

Ia juga mengingatkan pentingnya memperkuat perlindungan terhadap perusahaan pelayaran nasional agar mampu bersaing di pasar internasional.

Direktur Perkapalan dan Kepelabuhanan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Syamsuddin, menjelaskan implementasi asas cabotage di Indonesia.

Ia turut menguraikan mekanisme pendaftaran kapal berbendera Indonesia serta perlindungan hukum bagi kapal dan awak kapal Indonesia di luar negeri.

Seluruh materi seminar saling melengkapi dalam membangun ekosistem maritim yang tangguh melalui kolaborasi pemerintah, TNI AL, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat.

Melalui peluncuran JMS, PPAL menegaskan komitmennya menghadirkan pusat kajian strategis yang mampu menghasilkan rekomendasi berbasis penelitian dan kebutuhan nasional.

Selain itu, Kantor Hukum PPAL diharapkan memperkuat aspek perlindungan hukum bagi industri maritim sekaligus mendukung kepastian usaha.

Pada akhirnya, PPAL berharap seluruh rekomendasi seminar dapat menjadi referensi bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dalam memperkuat industri maritim Indonesia.

Dengan demikian, Indonesia diharapkan mampu membangun sektor maritim yang tangguh, kompetitif, adaptif terhadap dinamika global, serta semakin memperkokoh posisinya sebagai poros maritim dunia.