Pegawai PPPK Bandung Barat Disorot, Bupati Diminta Usut Percakapan Soal Persentase

BANDUNG BARAT – Siaran langsung seorang pegawai Pemerintah Kabupaten Bandung Barat berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di TikTok menuai sorotan.

Percakapan dalam siaran tersebut diduga menyinggung pembagian persentase terkait pekerjaan.

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat diminta segera memeriksa konteks percakapan itu untuk memastikan apakah terdapat pelanggaran etika, disiplin kepegawaian, atau aturan lain yang mengikat aparatur pemerintah.

Sorotan tersebut disampaikan Dedy Mulyadi pada Sabtu (8/8/2026).

Ia meminta Bupati Bandung Barat, JJ, tidak membiarkan persoalan tersebut berhenti sebagai perbincangan di media sosial.

Menurut Dedy, persoalan menjadi serius karena pegawai yang disorot disebut bekerja pada bidang yang berkaitan dengan pendapatan daerah.

Posisi tersebut, kata dia, menuntut kehati-hatian lebih tinggi karena bersinggungan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Namun, Dedy juga menekankan perlunya pemeriksaan untuk memastikan konteks pembicaraan.

Ia meminta pemerintah tidak mengambil kesimpulan hanya berdasarkan potongan percakapan yang beredar.

“Saya melihat ini bukan untuk membangun transparansi dalam pengelolaan keuangan, pengelolaan pendapatan, tetapi lebih pada ingin memperlihatkan style personal,” ujar Dedy.

Dalam siaran langsung yang menjadi sorotan, pegawai tersebut disebut berdialog dengan seorang rekannya.

Dari percakapan itu, muncul pembahasan yang oleh Dedy dipersepsikan seperti membicarakan besaran persentase apabila seseorang membantu suatu pekerjaan.

Jika percakapan tersebut benar berkaitan dengan pekerjaan kedinasan, menurut Dedy, pemerintah perlu menelusuri lebih jauh maksud pembicaraan tersebut. Pemeriksaan juga diperlukan untuk memastikan apakah terdapat tindakan nyata yang berkaitan dengan penerimaan keuntungan, konflik kepentingan, atau bentuk pelanggaran lainnya.

“Dialog yang dilakukan dengan teman sebelahnya memang seperti membicarakan, kalau membantu pekerjaan, berapa persen bagiannya. Tentunya, ini adalah sikap yang mencederai prinsip-prinsip pelayanan, sikap yang mencederai prinsip-prinsip seorang pegawai dalam melaksanakan tata kelola keuangan,” katanya.

Polemik ini pada akhirnya tidak cukup dijawab dengan penilaian di ruang publik.

Pemerintah daerah perlu melakukan klarifikasi terhadap pegawai yang bersangkutan, memeriksa rekaman siaran secara utuh, serta memastikan apakah percakapan tersebut memiliki hubungan dengan tugas dan kewenangan kedinasannya.

Langkah tersebut penting untuk membedakan antara percakapan pribadi, candaan, atau pernyataan yang tidak berkaitan dengan pekerjaan dengan tindakan yang benar-benar memiliki konsekuensi terhadap integritas pelayanan publik.

Dedy Desak Pemeriksaan, Sanksi Harus Berdasarkan Bukti

Dedy meminta Bupati Bandung Barat memerintahkan pemeriksaan secara terbuka dan objektif.

Menurut dia, ketegasan pemerintah daerah diperlukan agar dugaan pelanggaran tidak menimbulkan persepsi bahwa aparatur dapat menjalankan aktivitas yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan tanpa pengawasan.

“Saya sudah meminta kepada Bupati Bandung Barat, Bapak JJ, untuk melakukan tindakan tegas. Dilakukan pemeriksaan secara terbuka. Yang kedua, dilakukan hukuman yang bersifat objektif berdasarkan kesalahan yang dibuat,” ujarnya.

Ia mengatakan sanksi tidak boleh diberikan semata-mata karena tekanan publik.

Sebaliknya, hukuman harus didasarkan pada hasil pemeriksaan dan tingkat pelanggaran yang terbukti.

Dedy bahkan meminta pemerintah tidak ragu menjatuhkan sanksi terberat apabila pemeriksaan nantinya menemukan pelanggaran berat yang secara hukum dan administratif memenuhi syarat untuk pemberhentian.

“Andai kata pun harus dilakukan tindakan pemberhentian, lakukanlah demi menjaga marwah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat,” tegasnya.

Pernyataan tersebut menempatkan persoalan bukan sekadar pada perilaku seorang pegawai di media sosial, melainkan pada tuntutan terhadap standar integritas aparatur pemerintah.

Aparatur yang menjalankan fungsi pemerintahan memiliki tanggung jawab untuk menjaga kepercayaan publik.

Karena itu, setiap dugaan yang berkaitan dengan pelayanan, pengelolaan pendapatan, maupun potensi keuntungan pribadi perlu ditangani melalui mekanisme pemeriksaan yang jelas.

“Saya sering kali lewat ke wilayah Bandung Barat. Memang diperlukan pegawai-pegawai yang memiliki tanggung jawab terhadap layanan pada masyarakat,” kata Dedy.

Ia kembali meminta Bupati Bandung Barat bersikap tegas jika pemeriksaan menemukan bukti pelanggaran.

“Buat Pak JJ, bersikap tegas, jangan pernah ragu,” pungkasnya.

Meski demikian, sampai berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Bandung Barat mengenai dugaan tersebut maupun langkah pemeriksaan terhadap pegawai yang disorot.

Dugaan pembicaraan mengenai pembagian persentase juga belum dapat disimpulkan sebagai praktik bagi hasil atau pelanggaran kepegawaian.

Hal itu masih membutuhkan verifikasi melalui pemeriksaan resmi.

Konteks utuh siaran langsung, maksud pembicaraan, keterkaitannya dengan tugas kedinasan, serta ada atau tidaknya tindakan nyata setelah percakapan tersebut menjadi bagian penting yang perlu dipastikan.

Pemeriksaan yang transparan sekaligus objektif menjadi jalan untuk menjawab persoalan tersebut.

Jika tidak ditemukan pelanggaran, pemerintah perlu memberikan penjelasan agar tidak terjadi penghakiman terhadap pegawai berdasarkan informasi yang belum terverifikasi.

Sebaliknya, jika ditemukan pelanggaran, pemerintah wajib mengambil tindakan sesuai aturan dan tingkat kesalahannya.

Dengan demikian, persoalan ini tidak berhenti pada viralnya sebuah siaran TikTok.

Yang lebih penting adalah bagaimana Pemerintah Kabupaten Bandung Barat memastikan standar integritas aparatur tetap terjaga dan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik tidak terkikis oleh dugaan yang belum teruji.**/Ugm