Kamis, 19 Nov 2026
Gensa Media Indonesia » Berita » Ketegangan di Plaza Patriot, FORKIM Soroti Cara Pemerintah Hadapi Warga

Ketegangan di Plaza Patriot, FORKIM Soroti Cara Pemerintah Hadapi Warga

  • account_circle Firman Ugm
  • calendar_month Minggu, 23 Agt 2026
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

BEKASI – Forum Komunikasi Intelektual Muda Indonesia (FORKIM) menyoroti pola penertiban masyarakat di kawasan Plaza Patriot Chandrabhaga, Kota Bekasi, yang dinilai belum sepenuhnya mengedepankan pendekatan sosial dan kemanusiaan.

FORKIM menilai pemerintah daerah perlu mengevaluasi cara berkomunikasi dengan warga, khususnya masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas ekonomi di ruang publik.

Ketua Umum FORKIM, Mulyadi, mengatakan persoalan dalam penertiban tersebut tidak semestinya hanya dilihat sebagai persoalan penegakan peraturan daerah (Perda).

Menurut dia, pemerintah juga perlu melihat aspek sosial yang muncul ketika kebijakan penataan berhadapan langsung dengan masyarakat yang terdampak.

Pernyataan tersebut disampaikan Mulyadi pada Minggu (23/8/2026), setelah muncul ketegangan dalam proses penertiban di kawasan Plaza Patriot Chandrabhaga.

Mulyadi menilai penggunaan istilah “kompeni” oleh sebagian masyarakat ketika terjadi ketegangan patut menjadi perhatian pemerintah.

Menurut dia, istilah tersebut dapat mencerminkan munculnya persepsi negatif warga terhadap aparat yang menjalankan kebijakan pemerintah.

“Ketika rakyat kecil sampai merasa diperlakukan seperti berhadapan dengan kompeni, itu adalah alarm keras bagi pemerintah daerah,” kata Mulyadi.

Ia menilai pemerintah tidak cukup hanya memastikan penertiban berjalan sesuai aturan.

Pemerintah juga perlu mengukur dampak sosial dari kebijakan tersebut serta memastikan komunikasi dengan warga berlangsung secara terbuka dan proporsional.

Menurut Mulyadi, pendekatan represif berisiko memperlebar jarak antara masyarakat dan pemerintah apabila tidak diimbangi dengan komunikasi serta pembinaan.

Karena itu, ia mendorong agar proses penertiban dilakukan melalui dialog, sosialisasi, dan pemberian pemahaman sebelum tindakan di lapangan dilaksanakan.

“Pemerintah tetap memiliki kewenangan menjaga ketertiban, namun pelaksanaannya harus berjalan seimbang dengan perlindungan terhadap martabat serta keberlangsungan hidup warga,” ujarnya.

Penataan Ruang Publik Diminta Tak Abaikan Aspek Sosial

Mulyadi juga menyoroti hubungan antara kebijakan penataan ruang publik dan keberadaan masyarakat yang menjalankan aktivitas ekonomi di kawasan tersebut. Menurut dia, penataan tidak seharusnya hanya berorientasi pada aspek estetika, kebersihan, dan ketertiban, tetapi juga mempertimbangkan fungsi sosial-ekonomi ruang publik bagi masyarakat.

Baca juga :  Kodim 1715/Yahukimo Intensifkan Pencegahan HIV/AIDS

Ia memahami bahwa pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur penggunaan fasilitas publik. Namun, menurutnya, pelaksanaan kewenangan tersebut perlu dilakukan dengan memperhatikan kondisi masyarakat yang terdampak langsung oleh kebijakan.

Persoalan itu menjadi penting karena sebagian masyarakat menggunakan ruang publik sebagai lokasi mencari penghasilan. Ketika penataan dilakukan tanpa komunikasi dan alternatif yang jelas, kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan resistensi dan memperbesar ketegangan antara warga dan aparat.

Mulyadi juga menyoroti peran pimpinan di lapangan dalam membentuk pola interaksi aparat dengan masyarakat. Menurut dia, gaya komunikasi dan sikap pejabat atau petugas yang memimpin penertiban dapat memengaruhi cara aparat di tingkat bawah menghadapi warga.

“Sikap yang dominan dan kurang sabar berpotensi dipersepsikan sebagai legitimasi untuk bertindak lebih keras ketika menghadapi warga,” paparnya.

Karena itu, ia meminta pemerintah memastikan setiap personel yang terlibat dalam penertiban memahami batas kewenangan serta mengedepankan komunikasi yang menghormati masyarakat. Penegakan aturan, kata dia, tetap penting, tetapi cara penerapannya juga menentukan tingkat penerimaan publik terhadap kebijakan pemerintah.

FORKIM menilai pemerintah daerah perlu membangun standar penertiban yang tidak hanya berorientasi pada hasil akhir berupa kawasan yang tertib, tetapi juga memperhatikan proses pelaksanaannya. Proses tersebut mencakup penyampaian informasi kepada warga, ruang dialog, pembinaan, hingga mekanisme penyelesaian apabila terjadi keberatan.

Menurut Mulyadi, pendekatan yang lebih dialogis dapat membantu pemerintah mencegah konflik sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat. Kebijakan penataan ruang publik, menurut dia, akan lebih mudah diterima apabila masyarakat memahami tujuan kebijakan dan mengetahui solusi yang disiapkan pemerintah.

Di sisi lain, pemerintah tetap memiliki tanggung jawab menjaga fungsi ruang publik agar dapat digunakan secara aman, nyaman, dan tertib oleh seluruh masyarakat. Karena itu, penataan tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan untuk menjaga kepentingan bersama.

Baca juga :  Panglima TNI Dampingi Presiden Prabowo Beri Pembekalan Kepala Sekolah dan Guru Sekolah Rakyat

Mulyadi menilai insiden di Plaza Patriot Chandrabhaga seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah. Evaluasi tersebut diperlukan agar proses penertiban berikutnya tidak hanya menitikberatkan pada kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga memperhitungkan dimensi sosial dan kemanusiaan.

Ia berharap pemerintah dapat mengembangkan model penertiban yang lebih komunikatif dengan melibatkan masyarakat terdampak sejak tahap sosialisasi. Dengan pendekatan tersebut, potensi benturan antara kepentingan pemerintah dalam menjaga ketertiban dan kepentingan warga dalam mempertahankan mata pencaharian dapat ditekan.

FORKIM juga menilai pemerintah perlu memastikan setiap kebijakan penataan memiliki dasar aturan yang jelas, diterapkan secara konsisten, dan disampaikan secara transparan kepada masyarakat. Dengan demikian, penertiban tidak dipersepsikan sebagai tindakan sepihak terhadap kelompok masyarakat tertentu.

Mulyadi menegaskan, ketertiban ruang publik dan perlindungan terhadap masyarakat bukan dua kepentingan yang harus dipertentangkan. Keduanya dapat berjalan beriringan apabila pemerintah mengedepankan komunikasi, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap martabat warga.

Insiden tersebut, menurut dia, semestinya menjadi momentum bagi Pemerintah Kota Bekasi untuk memperbaiki pola pendekatan kepada masyarakat. Pemerintah diharapkan mampu membangun model penertiban yang tegas terhadap pelanggaran, tetapi tetap manusiawi dalam pelaksanaannya sehingga konflik serupa tidak kembali terjadi.

Gensa Media Indonesia membuka ruang bagi pembaca dan masyarakat yang ingin memberikan dukungan terhadap keberlanjutan operasional dan kegiatan jurnalisme melalui QRIS resmi di bawah ini:

📲 Scan QRIS di Sini 🤝 Dukung Jurnalisme Independen
Tags
Avatar photo

Ditulis oleh:

Firman Ugm adalah Wartawan Resmi Gensa Media Indonesia yang menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik serta UU Pers, saat ini berdomisili di Kota Bekasi

Interesting

  • Babinsa Koramil Mapurujaya Bantu Petani Binaan Panen Tomat

    Babinsa Koramil Mapurujaya Bantu Petani Binaan Panen Tomat

    • calendar_month Minggu, 12 Okt 2025
    • account_circle Sapto Handoko
    • 0Komentar

    Timika — Sebagai bentuk kepedulian terhadap petani binaan, Babinsa Koramil 1710-07/Mapurujaya, Sertu Tangkas Budiono, turun langsung membantu proses panen tomat di lahan milik Bapak Wahyu, salah satu petani binaannya di Kampung Kaugapu, Distrik Mimika Timur, Minggu (12/10/2025). Kegiatan ini merupakan bagian dari tugas kewilayahan Babinsa dalam mendukung program ketahanan pangan nasional, sekaligus mempererat hubungan antara […]

  • Yonif 14 Marinir Sambut Tamtama Remaja, Perkuat Jiwa Korsa Prajurit

    Yonif 14 Marinir Sambut Tamtama Remaja, Perkuat Jiwa Korsa Prajurit

    • calendar_month Rabu, 29 Jul 2026
    • account_circle Sapto Handoko
    • 0Komentar

    Jakarta – Batalyon Infanteri (Yonif) 14 Marinir menggelar Upacara Penyambutan Tamtama Remaja di Markas Komando Yonif 14 Marinir, Rabu (29/7/2026). Tradisi penerimaan prajurit baru tersebut menjadi langkah awal pembinaan personel untuk membentuk prajurit petarung yang profesional, berintegritas, dan siap mengemban setiap penugasan di lingkungan Korps Marinir TNI Angkatan Laut. Upacara berlangsung khidmat dengan diikuti para […]

  • Danramil 01/Tangerang Hadiri Razia Gabungan dan Pemusnahan Barang Bukti di Lapas Pemuda Tangerang

    Danramil 01/Tangerang Hadiri Razia Gabungan dan Pemusnahan Barang Bukti di Lapas Pemuda Tangerang

    • calendar_month Kamis, 16 Jul 2026
    • account_circle Sapto Handoko
    • 0Komentar

    Kota Tangerang – Danramil 01/Tangerang Kodim 0506/Tangerang Mayor Inf. Jefriansen Sipayung, S.E., S.H., M.H., menghadiri razia gabungan dan pemusnahan barang bukti di Lapas Pemuda Kelas IIA Kota Tangerang, Rabu, 15 Juli 2026. Kegiatan itu memperkuat sinergi antarlembaga dalam menjaga keamanan dan ketertiban lembaga pemasyarakatan. Razia berlangsung di Lapas Pemuda Kelas IIA Kota Tangerang dengan melibatkan […]

  • Camat Jatiasih Larang Pungutan kepada Keluarga yang Berduka, RT RW Diminta Sigap Membantu

    Camat Jatiasih Larang Pungutan kepada Keluarga yang Berduka, RT RW Diminta Sigap Membantu

    • calendar_month Selasa, 28 Jul 2026
    • account_circle Firman Ugm
    • 0Komentar

    KOTA BEKASI – Camat Jatiasih, Dian Herdiana AP., M.Si., menegaskan bahwa keluarga yang sedang mengalami musibah kedukaan tidak boleh dibebani pungutan maupun biaya yang tidak semestinya dalam proses pemakaman. Ia meminta seluruh perangkat lingkungan, mulai dari Ketua RT, Ketua RW hingga Petugas Monitor Wilayah (Pamor), mengedepankan pelayanan sosial dengan hadir membantu warga, bukan justru menambah […]

  • Patroli Brimob Gagalkan Aksi Tawuran Mangga Dua

    Patroli Brimob Gagalkan Aksi Tawuran Mangga Dua

    • calendar_month Minggu, 15 Mar 2026
    • account_circle Sapto Handoko
    • 0Komentar

    Jakarta – Suasana malam di Jakarta Utara memicu kewaspadaan aparat keamanan saat patroli besar menyasar sejumlah titik rawan tawuran, Sabtu, 14/03/2026. Personel Batalyon B Pelopor Satbrimob Polda Metro Jaya bergerak bersama Polres Metro Jakarta Utara menyisir kawasan rawan gangguan keamanan. Petugas mengarahkan patroli ke beberapa lokasi yang sering menjadi tempat berkumpul kelompok pemuda pada malam […]

  • Sinergi TNI-Polri dan Pemda: Danlanud Sultan Hasanuddin & Wagub Sulsel Pantau Arus Mudik Lebaran

    Sinergi TNI-Polri dan Pemda: Danlanud Sultan Hasanuddin & Wagub Sulsel Pantau Arus Mudik Lebaran

    • calendar_month Senin, 31 Mar 2025
    • account_circle Sapto Handoko
    • 0Komentar

    Makassar, 30 Maret 2025 – Menjelang puncak arus mudik Lebaran, Komandan Lanud Sultan Hasanuddin, Marsma TNI Arifaini Nur Dwiyanto, M.Han., bersama Wakil Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Fatmawati Rusdi, turun langsung memantau situasi di Pelabuhan Sukarno Hatta Makassar dan Simpang Lima Bandara Sultan Hasanuddin, Maros, pada Minggu (30/3/2025). Pemantauan ini juga dihadiri oleh Pangdam XIV/Hasanuddin Mayjen […]

expand_less