Cibubur, 15 Juli 2025 — Di tengah derasnya gelombang digitalisasi dan masifnya penggunaan kecerdasan artifisial (AI), pemerintah Indonesia mengambil langkah berani. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polkam) menggagas pembentukan Satuan Tugas Nasional Keamanan Siber dan Kecerdasan Artifisial Terpadu — satu entitas strategis yang akan menjadi garda terdepan menjaga kedaulatan digital Indonesia.

Langkah ini dipimpin langsung oleh Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi, Marsda TNI Eko Dono Indarto, dalam rapat koordinasi nasional lintas kementerian yang digelar di Cibubur, Jawa Barat, Selasa (15/7). Turut hadir perwakilan dari Kemenko H2IP, Kemenko Perekonomian, Kemenko PMK, Kemenko Infrastruktur, Kemenko PMRI, serta kementerian dan lembaga teknis lainnya.

“Kita tidak sedang membangun pagar biasa. Kita sedang menyusun benteng digital nasional yang akan melindungi generasi hari ini dan esok,” tegas Marsda Eko Dono dengan nada penuh urgensi.

Dalam era di mana serangan siber bisa melumpuhkan negara dan kecerdasan buatan bisa menjadi pedang bermata dua, pembentukan Satgas ini dirancang bukan sekadar simbolis, tetapi sebagai struktur operasional nyata lintas sektor. Keberadaannya akan menjadi alat koordinatif untuk memperkuat sistem keamanan siber nasional, perlindungan data pribadi, hingga tata kelola AI yang aman dan etis.

Satgas ini juga merupakan bagian dari amanat RPJMN 2025–2029, di mana keamanan digital dan pengelolaan AI masuk dalam prioritas pembangunan nasional.

“Pembentukan Satgas ini adalah jawaban konkret atas tantangan era digital yang makin kompleks. Ini bukan hanya penting, ini sangat mendesak,” ujar Eko Dono.

Dalam rapat tersebut, para peserta membahas rancangan kelembagaan serta draft Keputusan Presiden (Keppres) yang akan menjadi dasar hukum pembentukan satgas. Jika disahkan, satgas ini akan memiliki mandat strategis dan operasional, memastikan seluruh kementerian dan lembaga berjalan dalam satu komando dalam hal keamanan digital.

Hasil rapat akan difinalisasi dalam dokumen yang diajukan kepada Menko Polkam, sebelum kemudian digodok lintas K/L untuk penyusunan regulasi dan struktur kelembagaan.

Tak hanya bicara ancaman, satgas ini juga diharapkan menjadi katalisator pemanfaatan AI secara bertanggung jawab di sektor-sektor strategis seperti pendidikan, pertahanan, kesehatan, dan ekonomi. Satgas akan memastikan bahwa AI dimanfaatkan untuk memperkuat pelayanan publik, bukan justru menjadi alat manipulasi atau diskriminasi.

“Kita ingin teknologi besar seperti AI menjadi alat kemajuan bangsa, bukan senjata yang berbalik menyerang rakyatnya,” pungkas Eko Dono.

Dengan semangat gotong royong digital dan komitmen antar-lembaga, Indonesia tengah bersiap menegakkan kedaulatan di ruang siber, dan membangun masa depan digital yang beretika, aman, dan berdaulat.