Cikarang – Baru pertengahan tahun, tapi dana hibah KONI Kabupaten Bekasi senilai Rp20 miliar disebut-sebut sudah ludes. Padahal, banyak cabang olahraga justru mengeluhkan kesulitan untuk sekadar mengajukan anggaran kegiatan. Kondisi ini langsung memantik reaksi dari kalangan pemuda dan mahasiswa.

Jaringan Aktivis Pemuda Mahasiswa Indonesia (JAPMI) melalui ketuanya, Mat Atin atau yang akrab disapa Ujo, menyuarakan kekecewaannya. Menurutnya, anggaran sebesar itu seharusnya cukup untuk mendukung kegiatan operasional KONI dan pembinaan atlet selama setahun penuh.

“Anggaran Rp20 miliar itu bukan angka kecil. Tapi kalau dilihat dari situasi sekarang, banyak cabor (cabang olahraga) yang justru kesulitan ikut kejuaraan atau uji tanding. Ini aneh. Ke mana anggaran sebesar itu mengalir?” kata Ujo, Rabu (3/7/2025).

Ujo bahkan menyebut ada dugaan kuat bahwa anggaran tersebut hanya dinikmati segelintir elit KONI. Ia pun meminta agar penggunaan dana hibah tidak hanya jadi rutinitas pengeluaran tahunan tanpa dampak jelas bagi kemajuan olahraga di Kabupaten Bekasi.

“Kami mencium aroma bancakan. Maka dari itu, kami mendesak Bupati untuk menginstruksikan Inspektorat melakukan audit khusus terhadap dana hibah KONI 2025,” tegasnya.

Menurut JAPMI, audit ini penting bukan sekadar untuk mencari kesalahan, tapi demi menjawab pertanyaan publik soal transparansi dan akuntabilitas anggaran yang berasal dari uang rakyat.

“Yang dipertaruhkan bukan cuma reputasi KONI, tapi juga masa depan atlet-atlet kita. Kalau pengelolaan anggaran seperti ini terus dibiarkan, prestasi olahraga daerah akan jalan di tempat,” lanjut Ujo.

Di sisi lain, JAPMI juga menilai bahwa KONI seharusnya menjadi motor penggerak prestasi olahraga, bukan sekadar lembaga penyalur dana. Mereka berharap audit bisa menjadi pintu masuk untuk pembenahan menyeluruh dalam pengelolaan dana olahraga.

Hingga berita ini diturunkan, KONI Kabupaten Bekasi belum memberikan tanggapan atau klarifikasi atas dugaan tersebut, melalui no WhatsAppnya. Publik pun kini menanti langkah tegas pemerintah daerah untuk menjawab keresahan yang kian meluas.