Jakarta – Komitmen melawan korupsi tak lagi sebatas wacana. Bupati Labuhanbatu Utara (Labura), Dr. Hendri Yanto Sitorus, SE, MM., hadir langsung dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama KPK di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu (30/4), sebagai bentuk nyata membangun sistem pemerintahan yang jujur dan transparan.

Mengusung semangat kolaborasi, Rakor bertema “Penguatan Sinergi Pemberantasan Korupsi Wilayah I” ini mempertemukan kepala daerah dari berbagai penjuru untuk menyatukan langkah bersama KPK dalam memerangi praktik-praktik kotor dalam birokrasi.

“Transparansi dan integritas adalah fondasi bagi kesejahteraan masyarakat. Komitmen ini terus kami jaga demi masa depan Labura yang lebih baik,” tegas Hendri Yanto.

Langkah progresif Pemkab Labura ini tak luput dari sorotan Aktivis Pemuda Nasional, Nasky Putra Tandjung. Dalam pernyataannya, alumni Indef School of Political Economy itu menyebut langkah Bupati Labura sebagai contoh konkret penerapan prinsip good governance.

“Kita perlu lebih banyak kepala daerah seperti beliau. Apa yang dilakukan ini bukan hanya simbolik, tapi sudah berbuah hasil—seperti raihan WTP lima kali berturut-turut dari BPK. Itu bukan pencapaian biasa,” ujar Nasky di Jakarta, Jumat (2/5).

Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah daerah dan KPK bukan hanya soal birokrasi, tapi soal keberanian memutus rantai korupsi yang sistemik. “Partisipasi publik dan kepemimpinan berintegritas harus jalan beriringan jika kita ingin melihat perubahan nyata,” lanjutnya.

Dengan dorongan kuat dari masyarakat sipil dan arah kebijakan yang tegas dari pemerintah daerah, cita-cita Labura Hebat bukan lagi sekadar slogan—melainkan gerakan kolektif menuju pemerintahan yang benar-benar bersih dan melayani.