BEM UI Kepung Bundaran HI, Suarakan Krisis Kedaulatan Sehari Pasca-HUT RI
JAKARTA – Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, pada Selasa (18/8/2026). Aksi yang dimulai pukul 13.00 WIB...
JAKARTA – Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, pada Selasa (18/8/2026).
Aksi yang dimulai pukul 13.00 WIB ini menjadi bentuk protes keras mahasiswa terhadap berbagai kebijakan pemerintah, tepat sehari setelah peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia.
Ketua BEM UI, Yatalathof Imawan, menyatakan bahwa demonstrasi ini bukan sekadar rutinitas turun ke jalan, melainkan bentuk refleksi kritis atas kondisi bangsa yang dinilai jauh dari semangat kemerdekaan yang dicita-citakan para pendiri bangsa.
Massa mahasiswa akan berangkat dari kampus UI, Depok, sejak pukul 11.00 WIB untuk menyampaikan delapan tuntutan krusial terkait nasib rakyat dan kedaulatan negara.
“Hari ini, sehari setelah seremoni kenegaraan digelar, kami turun ke jalan bukan untuk merayakan, tapi untuk bertanya dengan lantang: kemerdekaan macam apa yang sedang kita rayakan? Kami melihat ini bukan sekadar krisis ekonomi, ini adalah krisis kedaulatan,” tegas Yatalathof saat dikonfirmasi, Selasa (18/8/2026).
Dalam aksi tersebut, BEM UI merinci delapan poin tuntutan yang mencakup spektrum luas, mulai dari persoalan ekonomi, penegakan hukum, hingga isu otonomi daerah. Secara rinci, delapan tuntutan tersebut meliputi:
- Menghentikan penjajahan negara atas rakyat sendiri.
- Menghentikan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
- Mewujudkan reforma agraria sejati.
- Menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM.
- Mengevaluasi total Proyek Strategis Nasional (PSN) serta menghentikan Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Ketahanan Pangan (KDMP).
- Menghentikan pemusatan kekuasaan dan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD), serta mengembalikan otonomi daerah sepenuhnya.
- Menetapkan status bencana nasional untuk wilayah Sumatra dan Flores, serta mempercepat pemulihan wilayah terdampak.
- Menghentikan tindakan represif dan intervensi TNI-Polri dalam ruang sipil, serta membubarkan YON TP.
Menggugat Realitas di Balik Narasi Kemerdekaan
Aksi ini mencerminkan keresahan mahasiswa atas kesenjangan antara narasi pembangunan pemerintah dengan realitas di lapangan.
Yatalathof menyoroti sejumlah ketimpangan, seperti perjanjian dagang internasional yang dianggap lebih menguntungkan pihak asing, pembungkaman suara kritis rakyat, hingga sulitnya akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan gratis yang sering kali hanya menjadi janji politik.
Mahasiswa menilai kemerdekaan seharusnya dirasakan oleh seluruh rakyat, bukan sekadar dinikmati oleh segelintir kelompok kepentingan.
Isu-isu seperti ketersediaan lapangan kerja yang minim dan penegakan hukum yang dianggap tajam ke bawah menjadi pemantik utama munculnya tuntutan-tuntutan ini.
Pilihan lokasi aksi di Bundaran HI yang merupakan pusat strategis ibu kota menunjukkan upaya mahasiswa untuk memastikan suara mereka didengar langsung oleh pemangku kebijakan.
Hingga berita ini terbit, massa mahasiswa terpantau memadati kawasan Bundaran HI dengan membawa atribut demonstrasi.
Aksi ini menjadi barometer bagi ketegangan sosial yang mungkin akan terus berlanjut jika aspirasi mahasiswa tidak direspons secara transparan oleh pemerintah.
Aksi ini juga mendapat sorotan di tengah duka mendalam yang menyelimuti Indonesia pascagempa magnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT).
Mahasiswa dalam aksinya turut menekankan urgensi penetapan status bencana nasional sebagai bentuk kepedulian terhadap krisis kemanusiaan yang sedang terjadi, selain menuntut perbaikan tata kelola pemerintahan yang dianggap semakin terpusat dan kurang berpihak pada rakyat kecil.
