Cikarang, Kab. Bekasi – Proyek pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Bekasi kembali disorot tajam. Bukannya memberi rasa aman dan nyaman bagi masyarakat, banyak lampu jalan justru cepat rusak, mati, bahkan tiangnya dipertanyakan kualitasnya.

Kritik pedas datang dari Ketua DPC Badan Komite Pemberantasan Korupsi (BKPK) Kabupaten Bekasi, Asep Dayat. Menurutnya, pengadaan PJU di Bekasi sudah seperti “proyek abadi” yang setiap tahun menyedot anggaran miliaran rupiah, namun hasilnya tetap jauh dari harapan.

“Anggaran PJU itu besar, bisa puluhan miliar. Tapi lihat saja, lampu baru dipasang sebentar sudah mati. Tiang dan aksesorisnya juga patut dipertanyakan, apakah sesuai spesifikasi dalam HPS atau tidak,” ujar Asep, Senin (29/9/2025).

Asep mencontohkan kondisi paling memprihatinkan ada di Jalan Kalimalang, jalur vital yang setiap hari padat dilalui truk, bus, hingga kendaraan pribadi. “Kalau lampu PJU banyak yang mati, risiko kecelakaan dan tindak kriminal pasti meningkat. Ini membahayakan keselamatan warga,” tegasnya.

Tak hanya soal kualitas, Asep juga menyoroti pola penganggaran yang janggal. Menurutnya, hampir setiap tahun ada proyek pengadaan baru, ditambah lagi anggaran pemeliharaan. Namun ironisnya, kondisi di lapangan tetap memprihatinkan.

“Masyarakat tentu bertanya-tanya, kenapa setiap tahun ada anggaran baru tapi kualitasnya begini-begini saja? Dewan pun jangan diam. Kalau diam, ya jangan-jangan memang ada sesuatu yang patut diduga,” sindirnya.

Atas kondisi ini, Asep mendesak aparat penegak hukum (APH) – baik kejaksaan maupun kepolisian – untuk segera turun tangan. Ia meminta dinas terkait, mulai dari Dinas Perhubungan hingga Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan), dipanggil guna dimintai pertanggungjawaban.

Menanggapi sorotan tersebut, Ketua Tim Pelayanan Teknis Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi, Jaya, mengatakan pihaknya memiliki tim respons cepat untuk menindaklanjuti laporan kerusakan PJU. Namun soal detail mekanisme pengadaan, ia enggan berkomentar lebih jauh.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Perhubungan, Reza Nuralam, menyebut persoalan teknis pengadaan sebaiknya dikonfirmasi langsung kepada Kabid Sarana dan Prasarana. Sayangnya, pejabat yang dimaksud sedang tidak berada di kantor.

Hingga berita ini diturunkan, redaksi masih berupaya meminta klarifikasi resmi dari pihak terkait.