Teknologi – Pemerintah Indonesia resmi menerapkan aturan baru terkait pajak aset kripto melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 11 Tahun 2025. Regulasi ini mulai berlaku pada 4 Februari 2025 dan mengatur secara rinci perhitungan pajak atas transaksi aset kripto, termasuk perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Dengan kebijakan baru ini, para investor dan pelaku industri kripto diharapkan dapat memahami dan menyesuaikan strategi investasi mereka agar tetap optimal.

Berdasarkan informasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), tarif PPN untuk aset kripto telah disesuaikan menjadi 12% sebagai bagian dari reformasi perpajakan nasional.

Kebijakan ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2025, sehingga seluruh transaksi kripto kini dikenakan pajak dengan skema yang lebih jelas dan terstruktur.

Adapun skema pajak terbaru yang diterapkan adalah sebagai berikut:

1. Penyerahan aset kripto melalui Pedagang Fisik Aset Kripto (PFAK) yang terdaftar dalam Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE):
   • Tarif pajak: [1% x (11/12)] x 12% x nilai transaksi aset kripto
     
     
2. Penyerahan aset kripto melalui PMSE yang bukan Pedagang Fisik Aset Kripto:
   • Tarif pajak: [2% x (11/12)] x 12% x nilai transaksi aset kripto
     
     
3. Penyerahan jasa verifikasi transaksi aset kripto dan jasa manajemen kelompok penambang:
   • Tarif pajak: [10% x (11/12)] x 12% x nilai aset kripto yang diterima oleh penambang, termasuk block reward

Dengan adanya aturan ini, pemerintah memastikan bahwa setiap transaksi aset kripto dikenakan pajak secara adil dan sesuai dengan standar perpajakan nasional.

Pemerintah menetapkan aturan baru ini sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak negara dari sektor digital yang semakin berkembang.

Pertumbuhan aset kripto di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir telah menarik perhatian regulator, sehingga diperlukan regulasi yang lebih jelas untuk memastikan kepatuhan pajak dan transparansi transaksi.

Menurut Menteri Keuangan, aturan ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem perdagangan aset kripto yang lebih sehat dan berkelanjutan.

“Kami ingin memastikan bahwa seluruh aktivitas ekonomi digital, termasuk aset kripto, berkontribusi terhadap penerimaan negara dengan cara yang adil dan terstruktur,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta.

Dampak Pajak Kripto terhadap Investor

Regulasi baru ini tentu berdampak signifikan bagi para investor kripto, baik trader harian maupun investor jangka panjang. Beberapa dampak utama dari kebijakan ini antara lain:

• Biaya transaksi meningkat – Kenaikan tarif pajak otomatis menambah beban biaya transaksi, sehingga investor harus lebih bijak dalam mengatur strategi jual beli aset kripto.
  
  
• Keuntungan berkurang – Pajak yang lebih tinggi dapat mengurangi margin keuntungan, terutama bagi trader yang sering melakukan transaksi dalam jumlah besar.
  
  
• Strategi investasi harus disesuaikan – Investor perlu menghitung ulang potensi keuntungan setelah pajak agar dapat mengoptimalkan strategi investasi mereka.

Seorang trader kripto, Dimas (29), mengungkapkan bahwa aturan ini memaksanya untuk lebih berhati-hati dalam menentukan waktu dan jumlah transaksi.

“Saya harus menghitung ulang biaya yang akan dikeluarkan agar tetap mendapatkan keuntungan yang maksimal,” katanya.

Pelaku industri kripto, termasuk pedagang aset digital dan penyedia layanan terkait, juga perlu beradaptasi dengan regulasi baru ini.

Beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk mengurangi dampak kenaikan pajak ini antara lain:

• Meningkatkan efisiensi transaksi agar biaya tambahan akibat pajak tidak terlalu besar.
• Menyediakan edukasi kepada investor mengenai strategi trading yang lebih optimal dalam menghadapi pajak baru.
• Berkolaborasi dengan regulator untuk mencari solusi yang dapat menguntungkan semua pihak dalam jangka panjang.

Ketua Asosiasi Blockchain Indonesia (ABI), Rina Wijaya, menyatakan bahwa kebijakan ini memang akan memberikan tantangan bagi industri, namun juga bisa menjadi peluang untuk menciptakan ekosistem yang lebih transparan.

“Kami berharap ada evaluasi berkala agar kebijakan ini tetap relevan dan tidak menghambat pertumbuhan industri aset digital di Indonesia,” ujarnya.

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 Tahun 2025, investor aset kripto di Indonesia harus lebih cermat dalam mengelola portofolio mereka.

Kenaikan tarif PPN hingga 12% tentu berdampak pada biaya transaksi dan potensi keuntungan, sehingga diperlukan strategi investasi yang lebih matang.

Bagi investor yang ingin tetap meraih keuntungan maksimal, beberapa langkah yang dapat diambil antara lain:

1. Memahami skema pajak yang berlaku agar dapat menghitung potensi keuntungan secara lebih akurat.
2. Mengurangi frekuensi transaksi untuk menghindari biaya pajak yang terlalu besar.
3. Mempelajari strategi investasi jangka panjang yang lebih stabil dalam menghadapi perubahan regulasi.

Dengan memahami dan menyesuaikan diri dengan aturan baru ini, investor dan pelaku industri kripto dapat tetap beroperasi dengan baik di tengah dinamika kebijakan perpajakan yang terus berkembang.

Pemerintah pun diharapkan terus melakukan evaluasi terhadap kebijakan ini agar tetap mendukung pertumbuhan sektor kripto di Indonesia.**(sumber: radartasik.id)