Pemerintah Dinilai Kurang Serius Lindungi Anak, DPRD Soroti Minimnya Fasilitas dan Anggaran DP3A
- account_circle Sapto Handoko
- calendar_month Senin, 21 Jul 2025
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Bekasi Kota – Pemerintah dinilai belum menunjukkan keseriusan dalam upaya perlindungan anak. Hal ini mengemuka dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan tentang Perlindungan Anak yang digelar pada Senin, 21 Juli 2025, dengan leading sektor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A).
Anggota Pansus 6 DPRD, Alimudin, menyoroti sejumlah fakta yang menunjukkan lemahnya komitmen pemerintah daerah dalam menjamin perlindungan anak. Salah satunya adalah ketiadaan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) khusus di bawah DP3A, yang seharusnya menjadi ujung tombak pelayanan teknis bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
“Selama ini semua layanan perlindungan anak dipusatkan di lantai 5 Gedung Pemkot. Ruangannya sempit dan tidak layak, apalagi ketika banyak warga datang untuk mengadukan kasus kekerasan,” ujar Alimudin dalam forum pembahasan.
Tak hanya soal infrastruktur, jumlah pegawai DP3A yang hanya 34 orang juga dinilai jauh dari memadai. Padahal, standar minimal membutuhkan sedikitnya 56 pegawai agar pelayanan bisa optimal. Kondisi ini, menurut Alimudin, kontras dengan daerah lain yang lebih progresif dalam membangun sistem perlindungan anak.
Kondisi kian memprihatinkan dengan nasib Kantor Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) yang dikabarkan akan digusur. Padahal lembaga ini menjadi mitra strategis dalam pemantauan, advokasi, hingga penanganan langsung kasus-kasus anak.
Lebih jauh, Alimudin mengungkap bahwa anggaran untuk DP3A sangat minim. Hal ini berdampak pada lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran hak anak, termasuk implementasi Perda yang terkesan hanya formalitas.
“Saya sangat prihatin. Pemerintah harusnya hadir dan berpihak. Kami di Pansus 6 akan memperkuat regulasi dan pengawasan agar ada bukti nyata bahwa negara benar-benar melindungi anak-anak,” tegasnya.
Pembahasan Raperda ini diharapkan menjadi momentum koreksi total bagi arah kebijakan daerah dalam perlindungan anak, mulai dari penyediaan sarana-prasarana, pemenuhan SDM, hingga penguatan anggaran dan sistem layanan terpadu.
📲 Scan QRIS di Sini 🤝 Dukung Jurnalisme Independen
Ditulis oleh: Sapto Handoko
Sapto Handoko adalah Wartawan Resmi Gensa Media Indonesia yang menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik serta UU Pers, saat ini berdomisili di Kota Bekasi
