Ijazah Tertahan Gara-Gara Biaya, Camat Pondokgede Bergerak

BEKASI – Persoalan ijazah seorang siswa di wilayah Kecamatan Pondokgede, Kota Bekasi, yang sebelumnya belum dapat diambil karena kendala biaya akhirnya menemui titik terang.

Pemerintah Kecamatan Pondokgede bersama kelurahan, pengurus lingkungan, forum komunikasi warga, dan dunia usaha berkolaborasi membantu penyelesaian persoalan tersebut.

Penyelesaian itu melibatkan Camat Pondokgede Zainal Abidin Syah, Lurah Jatiwaringin Haririh, jajaran pemerintahan wilayah, serta Ketua FKRW Kelurahan Jatibening Baru sekaligus pelaku usaha Harmoni Mitra Sukses (Karya Anak Bangsa), Suharto alias Pak Bro.

Dukungan terhadap keluarga siswa diberikan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).

Bantuan tersebut ditujukan agar persoalan biaya yang menjadi hambatan pengambilan ijazah dapat segera diselesaikan.

Langkah itu menjadi bentuk kolaborasi sejumlah unsur dalam merespons persoalan sosial yang dihadapi warga.

Pemerintah wilayah berperan memfasilitasi penyelesaian, sementara dukungan masyarakat dan dunia usaha diarahkan untuk membantu keluarga yang mengalami kendala.

Camat Pondokgede Zainal Abidin Syah mengatakan pemerintah di tingkat wilayah harus hadir ketika menemukan persoalan masyarakat yang berkaitan dengan kebutuhan dasar dan masa depan warga.

Menurut Zainal, penyelesaian persoalan sosial tidak selalu dapat dilakukan pemerintah seorang diri.

Kolaborasi dengan masyarakat, pengurus lingkungan, dan dunia usaha diperlukan agar penanganan terhadap persoalan warga dapat berlangsung lebih cepat.

“Yang terpenting adalah bagaimana kita bergotong royong membantu warga. Kecamatan, kelurahan, RT dan RW harus berkolaborasi agar persoalan masyarakat bisa mendapatkan solusi,” ujar Zainal, Selasa (1/9/2026).

Ia mengapresiasi keterlibatan Suharto alias Pak Bro bersama pihak perusahaan yang memberikan dukungan melalui program CSR.

Zainal menilai keterlibatan dunia usaha dalam persoalan sosial dapat membantu memperkuat upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama ketika warga menghadapi kondisi yang membutuhkan penanganan segera.

“Pemerintah sebagai fasilitator, tetapi dukungan masyarakat dan dunia usaha juga sangat penting untuk membantu warga yang membutuhkan,” katanya.

Dalam persoalan pendidikan, keberadaan ijazah memiliki arti penting bagi siswa karena dokumen tersebut diperlukan untuk berbagai keperluan setelah menyelesaikan pendidikan.

Karena itu, hambatan administratif maupun biaya yang menyebabkan siswa belum dapat mengambil ijazah perlu mendapatkan perhatian agar tidak mengganggu langkah pendidikan atau rencana masa depan siswa.

Pak Bro Sebut Sudah Bantu Sekitar 10 Kasus

Suharto alias Pak Bro mengatakan keterlibatannya dalam membantu penyelesaian persoalan ijazah tersebut merupakan bagian dari komitmen sosial melalui program CSR.

Ia menyebut persoalan serupa bukan kali pertama mendapatkan bantuan dari pihaknya. Menurut Suharto, hingga saat ini pihaknya telah membantu sekitar 10 kasus terkait penyelesaian persoalan ijazah.

“Saya sosial, CSR. Kami tergerak untuk membantu. Untuk penyelesaian masalah ijazah, ini sudah sekitar yang ke-10,” kata Suharto.

Suharto mengatakan pihaknya juga telah beberapa kali berkolaborasi dengan Camat Pondokgede dalam membantu warga yang menghadapi persoalan sosial.

Ia menjelaskan, sebelumnya terdapat mekanisme bantuan melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Namun, menurut dia, proses tersebut membutuhkan waktu sehingga pihaknya memilih memberikan dukungan agar kebutuhan siswa dapat segera ditangani.

“Kalau dulu dari Baznas prosesnya agak lama. Kasihan anak-anak. Karena itu kami ikut membantu agar persoalannya bisa segera diselesaikan,” tuturnya.

Bagi keluarga siswa, penyelesaian persoalan tersebut menjadi kabar yang melegakan. Orang tua siswa menyampaikan rasa syukur setelah ijazah anaknya akhirnya dapat diambil.

Keluarga juga menyampaikan apresiasi kepada Wali Kota Bekasi, Camat Pondokgede, Lurah Jatiwaringin beserta jajaran, pengurus RT dan RW, FKRW, Pak Bro, serta pihak lain yang turut membantu proses penyelesaian.

“Kami sangat berterima kasih dan terharu. Bantuan ini sangat berarti bagi kami. Alhamdulillah, ijazah anak kami akhirnya bisa diambil,” ungkap orang tua siswa.

Menurut keluarga, ijazah tersebut dibutuhkan untuk berbagai keperluan anak pada tahap berikutnya, termasuk melanjutkan pendidikan maupun memenuhi persyaratan ketika memasuki dunia kerja.

“Ijazah ini sangat dibutuhkan anak kami untuk keperluan selanjutnya, baik untuk melanjutkan pendidikan maupun mencari pekerjaan. Kami sangat bersyukur akhirnya ijazah ini bisa kami ambil,” ujarnya.

Kasus tersebut memperlihatkan bahwa persoalan akses terhadap dokumen pendidikan dapat bersinggungan langsung dengan kondisi ekonomi keluarga. Ketika kendala biaya muncul, diperlukan mekanisme penyelesaian yang tidak hanya cepat, tetapi juga memastikan kepentingan dan masa depan siswa tetap menjadi perhatian.

Kolaborasi antara pemerintah wilayah, pengurus lingkungan, masyarakat, dan dunia usaha menjadi salah satu bentuk intervensi sosial yang dapat membantu warga menghadapi persoalan tersebut.

Namun, penyelesaian melalui bantuan sosial dan CSR juga perlu ditempatkan sebagai bagian dari penanganan kasus, bukan semata-mata menggantikan tanggung jawab penyelenggara pendidikan maupun mekanisme kebijakan yang berlaku.

Pemerintah Kecamatan Pondokgede berharap semangat gotong royong dan kolaborasi lintas sektor dapat terus dikembangkan untuk merespons persoalan masyarakat lainnya. Dengan pendekatan tersebut, warga yang menghadapi kesulitan diharapkan tidak kehilangan akses terhadap hak dan kebutuhan dasar yang berkaitan dengan masa depan mereka.