Dugaan Pungutan Masuk SMPN 9 Bekasi Mencuat, Sekolah Bantah Terlibat
KOTA BEKASI – Dugaan pungutan uang dalam proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) di SMP Negeri 9 Kota Bekasi mencuat setelah sejumlah orang tua siswa mengaku diminta membayar sejumlah uang...
KOTA BEKASI – Dugaan pungutan uang dalam proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) di SMP Negeri 9 Kota Bekasi mencuat setelah sejumlah orang tua siswa mengaku diminta membayar sejumlah uang dengan iming-iming anak mereka dapat diterima di sekolah tersebut.
Pihak SMP Negeri 9 Kota Bekasi membantah terlibat dalam praktik tersebut. Sekolah menyatakan tidak pernah menerima instruksi dari Dinas Pendidikan Kota Bekasi untuk menambah kuota penerimaan siswa setelah proses penerimaan resmi ditutup.
Wakil Kepala SMP Negeri 9 Kota Bekasi Bidang Humas dan Sarana Prasarana, Syahruddin, mengatakan sejumlah orang tua memang datang ke sekolah untuk mempertanyakan kepastian penerimaan anak mereka.
Menurut Syahruddin, kedatangan para orang tua tersebut berkaitan dengan janji yang sebelumnya diberikan seseorang kepada mereka. Orang tua disebut mendapat informasi bahwa anaknya dapat diterima di SMP Negeri 9 meskipun proses penerimaan siswa telah berlangsung sesuai ketentuan.
“Jadi para orang tua tersebut telah mendapat janji dari seseorang yang kami tidak tahu untuk memasukkan anaknya ke SMP Negeri 9,” kata Syahruddin, Kamis (13/8/2026).
Syahruddin mengatakan, berdasarkan keterangan yang diterima pihak sekolah, orang tua tersebut bahkan diarahkan untuk datang ke SMP Negeri 9 dan melakukan pembayaran kepada kepala sekolah.
Namun, ia menegaskan pihak sekolah tidak pernah menerima perintah atau instruksi dari Dinas Pendidikan Kota Bekasi untuk melakukan penambahan kuota peserta didik baru.
“Pada kenyataannya, kami di sini tidak ada instruksi dari mana pun. Dari Dinas Pendidikan tidak ada instruksi untuk penambahan kuota tersebut,” ujarnya.
Pihak sekolah kemudian meminta para orang tua tersebut melakukan konfirmasi kepada pihak yang sebelumnya menjanjikan penerimaan anak mereka.
Sekolah juga menegaskan bahwa proses penerimaan peserta didik dilakukan berdasarkan petunjuk teknis (juknis) yang telah ditetapkan pemerintah daerah.
“ Kami menegaskan bahwa proses penerimaan siswa dilakukan berdasarkan petunjuk teknis (juknis) yang telah ditetapkan pemerintah daerah,” kata Syahruddin.
Berdasarkan keterangan pihak sekolah, proses penerimaan peserta didik baru jenjang SMP di Kota Bekasi telah dinyatakan ditutup oleh Dinas Pendidikan sekitar 19 Juli 2026.
Dengan penutupan tersebut, sekolah menyatakan tidak ada lagi penerimaan peserta didik baru maupun penambahan kuota melalui jalur apa pun di luar mekanisme resmi.
“Dengan demikian, setelah batas waktu tersebut tidak ada lagi penerimaan peserta didik baru maupun penambahan kuota dari jalur apa pun,” ujarnya.
Sekolah Bantah Ada Oknum Internal Terima Uang
Persoalan tersebut semakin mencuat setelah muncul informasi dari sejumlah peserta aksi yang menyebut dugaan keterlibatan oknum guru SMP Negeri 9 dalam penerimaan uang yang dikaitkan dengan proses masuk sekolah.
Syahruddin mengaku belum mengetahui adanya praktik tersebut dan membantah pihak sekolah terlibat dalam penerimaan uang untuk proses penerimaan siswa.
“Kalau ada isu dari luar yang menyatakan ada oknum dari dalam SMP 9 sendiri yang menerima uang terkait dengan penerimaan siswa di SMPN 9, saya rasa sampai dengan saat ini saya belum tahu. Saya berani menyatakan tidak ada,” katanya.
Meski demikian, sekolah tidak menutup kemungkinan adanya pihak luar yang mengatasnamakan SMP Negeri 9 untuk meminta uang kepada orang tua calon siswa.
Syahruddin menegaskan peserta didik yang diterima di SMP Negeri 9 merupakan nama-nama yang tercantum dalam sistem penerimaan resmi Kota Bekasi. Menurut dia, sekolah hanya menjalankan proses sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kami menegaskan bahwa seluruh peserta didik yang diterima di SMP Negeri 9 merupakan nama-nama yang tercantum dalam sistem penerimaan resmi Kota Bekasi dan prosesnya dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku,” tuturnya.
Pernyataan tersebut menjadi penting di tengah munculnya dugaan permintaan uang kepada orang tua calon siswa. Jika benar terdapat pihak yang meminta pembayaran dengan menjanjikan kursi sekolah, persoalan tersebut perlu diverifikasi secara menyeluruh untuk memastikan siapa pihak yang menawarkan, kepada siapa uang diberikan, berapa nominalnya, serta apakah terdapat keterkaitan dengan proses penerimaan resmi.
Sekolah pun mengimbau masyarakat, khususnya orang tua calon siswa, tidak mudah percaya terhadap pihak yang menjanjikan kelulusan atau penerimaan siswa dengan imbalan uang.
Syahruddin meminta orang tua melakukan verifikasi langsung kepada sekolah atau Dinas Pendidikan Kota Bekasi apabila menemukan pihak yang meminta uang dengan mengatasnamakan SMP Negeri 9.
“Jika menemukan adanya pihak yang meminta pembayaran dengan mengatasnamakan sekolah, orang tua diminta melakukan verifikasi langsung kepada pihak sekolah atau Dinas Pendidikan Kota Bekasi,” katanya.
Dugaan pungutan tersebut masih memerlukan penelusuran lebih lanjut, terutama untuk memastikan asal informasi mengenai penerimaan siswa di luar jalur resmi dan pihak yang disebut meminta atau menerima pembayaran.
Pihak sekolah sejauh ini menyatakan tidak terlibat dan tidak mengetahui adanya penerimaan uang oleh oknum internal. Karena itu, setiap tuduhan mengenai keterlibatan individu dari lingkungan sekolah perlu dibuktikan berdasarkan fakta, keterangan saksi, serta bukti transaksi atau dokumen yang dapat diverifikasi.
Di sisi lain, orang tua yang merasa telah diminta atau menyerahkan uang dengan janji penerimaan siswa memiliki posisi penting untuk memberikan informasi dan bukti kepada pihak berwenang agar dugaan tersebut dapat diperiksa secara objektif.
