Bekasi – Walikota Bekasi terpilih, Tri Adhianto, mendapat desakan untuk segera melakukan evaluasi terhadap kinerja Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi. Desakan ini muncul setelah realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bekasi hingga akhir tahun 2024 tidak mencapai target yang telah ditetapkan sebesar Rp 3,3 triliun dalam APBD Perubahan 2024.

Berdasarkan data yang ada, capaian PAD Kota Bekasi tahun 2024 hanya sekitar 74 persen dari target yang ditetapkan. Pada tahun 2023, PAD Kota Bekasi mencapai Rp 2,7 triliun lebih. Namun, pada tahun 2024 justru mengalami penurunan menjadi Rp 2,6 triliun lebih, atau turun sekitar Rp 80 miliar lebih.

Penurunan ini sebagian besar disebabkan oleh turunnya penerimaan dari sektor Pajak Daerah. Pada tahun 2023, pajak daerah yang berhasil dikumpulkan mencapai sekitar Rp 2,1 triliun. Namun, di tahun 2024, angka tersebut hanya mencapai Rp 2 triliun, atau berkurang sekitar Rp 94 miliar lebih.

Ketua Tim Pemenangan Internal PDI Perjuangan Kota Bekasi pasangan Tri Adhianto-Harris Bobihoe, Nicodemus Godjang, menilai bahwa capaian PAD yang menurun ini menjadi bukti bahwa Bapenda Kota Bekasi tidak mampu bekerja sesuai target yang telah diberikan.

“Dari capaian PAD yang menurun itu menunjukkan bahwa Bapenda Bekasi tidak mampu bekerja sesuai dengan target yang diberikan. Ini bukti bahwa mutasi dan rotasi pejabat, khususnya di Bapenda, dilakukan asal-asalan. Tidak sesuai kompetensi. Hasilnya terbukti, PAD kita anjlok,” ujar Nicodemus dalam keterangannya pada Kamis (13/2).

Menurut Nicodemus, sejak awal dirinya sudah memprediksi bahwa mutasi yang dilakukan di Bapenda sangat politis dan tidak mempertimbangkan kemampuan pejabat yang ditunjuk.

“Ya, hasilnya kan kita lihat sendiri. Orang-orang yang punya kompetensi justru digeser, diganti oleh pejabat yang tidak punya kemampuan,” tegasnya.

Dampak Besar terhadap Keuangan Daerah

Nicodemus yang juga merupakan mantan anggota DPRD Kota Bekasi menegaskan bahwa penurunan PAD berdampak besar terhadap kelangsungan roda pemerintahan Kota Bekasi.

Ia menyebutkan bahwa sekitar 8.000 tenaga kerja kontrak (TKK) yang telah diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) akan menambah beban anggaran daerah.

“Jadi, pengaruhnya sangat besar. Kepala daerah terpilih harus kerja keras. Efisiensi anggaran tentunya harus dilakukan, jika tidak, bisa-bisa defisit. Dan ini menjadi kerugian bagi warga masyarakat Kota Bekasi. Dengan turunnya capaian PAD juga, tentunya berdampak bagi tunjangan PPPK,” ungkapnya.

Menurutnya, jika kondisi ini terus berlanjut, maka keberlangsungan berbagai program pembangunan di Kota Bekasi bisa terganggu. Oleh karena itu, perlu langkah cepat dan strategis untuk mengatasi persoalan ini.

Atas kondisi tersebut, Nicodemus meminta Walikota Bekasi terpilih, Tri Adhianto, untuk segera melakukan evaluasi total terhadap Bapenda dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

“Pak Tri harus evaluasi total. Jika tidak, yang rugi masyarakat,” ujarnya.

Nicodemus juga menyoroti bahwa di banyak OPD lainnya, penempatan pejabat eselon II dan III tidak sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa perombakan perlu dilakukan agar setiap OPD bisa bekerja lebih optimal.

“Evaluasi total. OPD yang tidak mencapai target dan tidak sesuai kompetensi harus dirombak,” pungkasnya.

Dengan adanya desakan ini, semua pihak menantikan langkah konkret dari Walikota Bekasi terpilih dalam membenahi struktur pemerintahan, khususnya dalam hal peningkatan PAD agar pembangunan Kota Bekasi dapat berjalan dengan lebih baik di masa mendatang.**(sumber: rm.id/)