Sardi Efendi Soroti Banjir dan Jalan Rusak dalam Reses DPRD Kota Bekasi

KOTA BEKASI – Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Efendi, menegaskan bahwa aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses harus ditindaklanjuti dalam mekanisme perencanaan dan penganggaran daerah.

Dalam Reses III Tahun 2026, warga menyampaikan sejumlah persoalan, mulai dari banjir, kerusakan jalan, hingga pelayanan perizinan yang dinilai masih berbelit.

Kegiatan reses tersebut digelar di Jalan Kenanga RT 05/RW 22, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Jumat (9/10/2026).

Sardi mengatakan, reses menjadi kesempatan bagi anggota DPRD untuk mendengar langsung kebutuhan masyarakat sekaligus menghimpun usulan yang perlu diperjuangkan sesuai prioritas pembangunan daerah.

“Reses ini menjadi kesempatan bagi saya untuk mendengar langsung kebutuhan masyarakat. Usulan dari Bapak dan Ibu akan kita himpun, kemudian diprioritaskan berdasarkan kebutuhan dan mana yang harus didahulukan. Kalau masih ada yang kurang, silakan sampaikan lagi,” ujar Sardi.

Menurutnya, pembangunan daerah tidak cukup hanya berfokus pada infrastruktur fisik. Peningkatan kualitas pelayanan publik, kemudahan mengakses layanan pemerintahan, dan kepastian berusaha juga perlu mendapat perhatian.

Ia menegaskan, aspirasi warga tidak boleh berhenti sebagai catatan dalam pertemuan. Namun, realisasinya tetap harus melalui proses perencanaan, pembahasan anggaran, serta mempertimbangkan kewenangan dan kemampuan keuangan daerah.

Normalisasi Sungai Perlu Koordinasi Lintas Daerah

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian dalam reses tersebut adalah penanganan banjir melalui normalisasi sungai. Sardi menilai, upaya mengurangi risiko banjir membutuhkan koordinasi antara Pemerintah Kota Bekasi, Pemerintah Kabupaten Bekasi, dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Menurut dia, aliran air yang saling terhubung antarkawasan membuat penanganan sungai tidak bisa dilakukan secara terpisah. Pekerjaan normalisasi di wilayah kota perlu didukung penanganan berkelanjutan di wilayah lain agar hasilnya lebih optimal.

“Penanganan sungai ini harus terintegrasi. Jangan sampai di wilayah kota sudah dilakukan normalisasi, tetapi di wilayah berikutnya tidak berlanjut. Kita berharap koordinasi antardaerah berjalan baik sehingga penanganan banjir bisa lebih maksimal,” demikian substansi pernyataan Sardi dalam kegiatan reses tersebut.

Ia juga menyoroti pentingnya penataan sungai dan infrastruktur pendukung di sekitar kawasan Harapan Indah. Upaya tersebut diharapkan dapat membantu mengurangi risiko banjir yang mengganggu aktivitas masyarakat.

Meski demikian, normalisasi sungai bukan satu-satunya faktor penentu keberhasilan penanganan banjir. Kesinambungan pekerjaan, pemeliharaan saluran, serta koordinasi antarpemerintah daerah juga diperlukan agar penanganan tidak berhenti pada satu titik.

Bagi masyarakat, kebutuhan utamanya adalah solusi yang mampu mengurangi risiko genangan dan banjir secara berkelanjutan, bukan sekadar pekerjaan fisik di lokasi tertentu.

Di sisi lain, persoalan jalan rusak dan pelayanan perizinan yang disampaikan sebagai perhatian dalam reses juga membutuhkan tindak lanjut sesuai kewenangan instansi terkait.

Aspirasi tersebut selanjutnya perlu dipilah berdasarkan urgensi, manfaat bagi masyarakat, dan ketersediaan anggaran. Dengan demikian, hasil reses dapat menjadi masukan bagi penyusunan program pembangunan yang lebih terarah.

Hingga berita ini terbit, belum terdapat rincian mengenai daftar usulan warga yang telah ditetapkan sebagai prioritas, besaran anggaran, maupun jadwal pelaksanaan program yang dibahas dalam kegiatan tersebut.

Karena itu, tindak lanjut terhadap aspirasi warga menjadi bagian penting untuk memastikan bahwa reses tidak hanya menjadi forum penyampaian keluhan, tetapi juga menghasilkan proses pembangunan yang terukur dan dapat dipantau masyarakat.