Kabinet Bayangan Resmi Dibentuk, Feri Amsari: Kami Bukan Makar

JAKARTA – Koalisi masyarakat sipil yang terdiri atas akademisi, peneliti, dan aktivis resmi mengumumkan pembentukan Kabinet Bayangan (shadow cabinet) sebagai mekanisme pengawasan independen terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Inisiatif tersebut digagas sebagai upaya menghadirkan alternatif kajian kebijakan publik sekaligus memperkuat fungsi kontrol yang dinilai melemah akibat minimnya kekuatan oposisi di parlemen.

Pembentukan Kabinet Bayangan mulai digagas sejak 27 Juli 2026.

Para penggagas menyatakan langkah tersebut bukan untuk menyaingi pemerintahan yang sah, melainkan menjadi ruang partisipasi publik dalam menguji, mengkritisi, dan menawarkan alternatif kebijakan berbasis data, kajian akademik, serta kepentingan masyarakat luas.

Pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari, yang dipercaya mengemban posisi Menteri Sekretaris Negara dalam Kabinet Bayangan, menegaskan bahwa keberadaan kabinet alternatif tersebut tidak dapat dimaknai sebagai tindakan makar ataupun manuver politik praktis.

Menurutnya, pembentukan Kabinet Bayangan merupakan bentuk partisipasi konstitusional masyarakat sipil dalam menjaga agar penyelenggaraan pemerintahan tetap berada pada koridor hukum, tata kelola pemerintahan yang baik, serta penggunaan anggaran negara yang rasional.

“Kami hadir bukan sebagai lawan tanding yang destruktif, melainkan kawan tanding demi perbaikan tata kelola negara. Ketika parlemen didominasi koalisi besar sehingga fungsi pengawasan dinilai melemah, masyarakat sipil perlu mengambil peran agar setiap kebijakan publik tetap diuji dan diperdebatkan secara terbuka,” kata Feri dalam dialog Bocor Alus Politik.

Ia menilai demokrasi tidak hanya bergantung pada mekanisme pengawasan formal melalui parlemen, tetapi juga membutuhkan ruang kontrol dari masyarakat sipil yang independen.

Menurutnya, kritik yang dibangun melalui argumentasi akademik justru menjadi bagian penting dalam memperkuat kualitas pemerintahan.

Berbeda dengan struktur Kabinet Merah Putih yang memiliki lebih dari seratus pejabat dan menteri, Kabinet Bayangan mengusung format yang jauh lebih ringkas dengan hanya terdiri atas 15 kementerian.

Konsep tersebut didasarkan pada kajian mengenai efektivitas sistem presidensial yang menilai jumlah kementerian ideal berkisar antara 15 hingga 21 lembaga.

Struktur yang lebih sederhana dinilai mampu meningkatkan efisiensi birokrasi, mempercepat pengambilan keputusan, sekaligus mengurangi potensi pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Selain mengedepankan efisiensi organisasi, Kabinet Bayangan juga menerapkan prinsip meritokrasi dalam penyusunan personel. Sekitar 40 persen posisi diisi perempuan yang dinilai memiliki kompetensi sesuai bidang keahliannya.

Sejumlah nama yang diperkenalkan antara lain Irma Handayani pada bidang kesehatan publik, Kuri Maharani di sektor pertahanan ekonomi (economic defense), Nabila pada bidang ketenagakerjaan, Ninis Chairunnisa Agustiati di bidang kepemiluan dan hak perempuan, serta Isnawati pada sektor ketahanan pangan.

Para penggagas menegaskan bahwa penunjukan tersebut didasarkan pada kapasitas profesional, rekam jejak akademik, dan pengalaman di bidang masing-masing.

Fokus Susun Alternatif Kebijakan Berbasis Bukti

Peneliti Centre of Economic and Law Studies (CELIOS), Media Wahyudi Askar, yang dipercaya sebagai Menteri Perekonomian Kabinet Bayangan, mengatakan pemerintah perlu mengubah pendekatan pembangunan ekonomi agar lebih berorientasi pada penciptaan lapangan kerja dan pemerataan kesejahteraan.

Menurut Media, kebijakan ekonomi nasional semestinya tidak berhenti pada narasi populisme atau retorika politik, tetapi harus menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah.

“Masyarakat tidak membutuhkan sekadar pidato nasionalis, tetapi membutuhkan kerja nyata dan kebijakan ekonomi yang berbasis bukti (evidence-based policy). Kami ingin merangkum aspirasi masyarakat dan menyusun rekomendasi alternatif agar kebijakan negara tidak hanya berpihak pada kepentingan kelompok ekonomi besar,” ujarnya.

Selain menyusun kritik terhadap kebijakan pemerintah, Kabinet Bayangan juga menyiapkan berbagai agenda kerja yang diklaim bersifat konstruktif.

Program tersebut meliputi forum kajian bersama pakar hak asasi manusia (HAM) dan antikorupsi, penyerapan aspirasi dari kalangan mahasiswa, hingga penyusunan rekomendasi atas sejumlah program prioritas pemerintah.

Salah satu isu yang akan menjadi perhatian adalah penyusunan formulasi alternatif Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut penggagas, konsep yang mereka siapkan akan mengedepankan pemanfaatan bahan pangan lokal, prinsip transparansi pengelolaan, serta efisiensi penggunaan anggaran.

Untuk menjaga independensi organisasi, pengurus Kabinet Bayangan memastikan tidak menerima pendanaan dari partai politik, kelompok filantropi yang memiliki kepentingan tertentu, maupun pihak asing.

Seluruh operasional organisasi saat ini dijalankan secara swadaya dan berbasis kerja sukarela.

Ke depan, mereka berencana membuka mekanisme urun dana (crowdfunding) yang dilakukan secara transparan sebagai bentuk partisipasi publik sekaligus pendidikan politik kepada masyarakat.

Koalisi masyarakat sipil berharap keberadaan Kabinet Bayangan dapat memperluas ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat.

Mereka menilai kritik seharusnya dipandang sebagai bagian dari proses demokrasi, bukan ancaman terhadap pemerintahan.

Melalui inisiatif tersebut, para penggagas berharap tradisi perdebatan kebijakan yang berbasis data, riset, dan argumentasi akademik dapat kembali menguat di Indonesia.

Mereka juga mendorong akademisi, aktivis, mahasiswa, serta berbagai elemen masyarakat untuk tetap aktif mengawal jalannya pemerintahan, menjaga kebebasan berpendapat, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan negara sesuai prinsip demokrasi konstitusional.**/Red

Informasi selengkapnya mengenai dialog pembentukan Kabinet Bayangan masyarakat sipil ini dapat disaksikan langsung melalui tayangan resmi di kanal YouTube Tempo