Jakarta – Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea turut mengomentari pernyataan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di PT Pertamina.

Kasus ini menjadi sorotan setelah Kejaksaan Agung mulai melakukan penyelidikan mendalam.

Sebelumnya, Ahok yang menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina sejak 2019 hingga 2024 mengaku siap memberikan keterangan kepada Kejaksaan Agung.

Ia bahkan bersedia menyerahkan data-data yang dimilikinya, dengan syarat persidangan kasus ini dilakukan secara terbuka.

Pernyataan tersebut menuai berbagai tanggapan, termasuk dari Hotman Paris yang menilai langkah Ahok terlambat.

Hotman Paris: Ahok Seharusnya Bertindak Sejak Dini

Dalam unggahannya di media sosial pada Minggu (2/3/2025), Hotman Paris menegaskan bahwa Ahok sebenarnya memiliki wewenang untuk bertindak ketika masih menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina.

Menurutnya, Ahok seharusnya dapat mendiskors direksi yang terindikasi melakukan pelanggaran sebelum kasus ini berkembang lebih jauh.

“Seorang komisaris utama berwenang mendiskors direksi. Mendiskors direksi untuk sementara baru dibawa ke RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham),” ujar Hotman Paris.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa sebagai komisaris utama, Ahok berhak melakukan pemeriksaan terhadap direksi jika menemukan indikasi pelanggaran, apalagi terkait dugaan korupsi yang saat ini mencuat.

Namun, Hotman mempertanyakan mengapa Ahok tidak mengambil langkah tegas saat masih menjabat.

“Seorang komisaris berhak melakukan pemeriksaan apabila ada pelanggaran apapun. Apalagi, kalau ada indikasi pelanggaran mega permainan campur bensin di Pertamina. Tapi, apa yang terjadi?” ucap Hotman Paris.

Ahok Mundur Tanpa Keluhan, Kini Bersikap Seolah Pahlawan

Hotman Paris juga menyoroti keputusan Ahok yang memilih mundur dari jabatannya sebagai Komisaris Utama PT Pertamina pada 2024 tanpa menyampaikan keluhan apa pun.

Ia menyayangkan sikap Ahok yang baru bersuara setelah kasus korupsi ini mencuat.

“Waktu dia mengundurkan diri tidak ada keluhan apapun. Tidak ada alasan takut. Kalau kau takut berarti pengecut,” kata Hotman Paris.

Ia juga menyinggung langkah politik Ahok yang mendukung pasangan calon presiden tertentu setelah mundur dari Pertamina. “Malah langsung pindah mendukung 03, cuma bernasib sial,” lanjutnya.

Menurut Hotman, Ahok seolah-olah ingin tampil sebagai pahlawan dengan menyatakan kesiapannya membantu penyelidikan Kejaksaan Agung.

Namun, ia menegaskan bahwa selama bertahun-tahun menjabat sebagai komisaris utama, Ahok memiliki wewenang besar yang seharusnya bisa digunakan untuk mencegah atau menindak dugaan korupsi di Pertamina sejak awal.

“Sekarang kau cuap-cuap seolah kau manusia suci. Tapi waktu kau mundur, kau dengan tenang mengambil uang bonus miliaran dan gaji komisaris. Tidak ada satu pun keluhan,” jelas Hotman Paris.

Hotman Paris: Lebih Baik Diam Daripada Berkoar Setelah Kasus Mencuat

Dalam kritiknya, Hotman Paris menyarankan agar Ahok lebih baik diam daripada berbicara seolah-olah dirinya seorang pahlawan dalam kasus ini.

Ia menganggap tindakan Ahok baru bersedia memberikan bukti setelah kasus ini mencuat sebagai hal yang tidak konsisten.

“Sekarang cuap-cuap seolah pahlawan, mendingan kau diam. Saya mengutuk korupsi tersebut, tapi kalau ada orang yang cuap-cuap kalau itu dulu aku pasti beres,” ujarnya.

Lebih lanjut, Hotman Paris menegaskan bahwa seorang komisaris utama memiliki wewenang untuk menonaktifkan sementara direksi yang diduga terlibat pelanggaran.

Oleh karena itu, ia menilai Ahok seharusnya bertindak sejak dulu, bukan baru berbicara setelah kasus ini terungkap.

“Kewenangan kau seorang komisaris seharusnya bisa memecat sementara direksi, jadi nggak usah kau cuap-cuap sekarang,” tandasnya.

Kasus Korupsi Pertamina Terus Bergulir

Sementara itu, penyelidikan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di PT Pertamina masih terus berjalan.

Kejaksaan Agung telah memanggil beberapa pihak terkait, termasuk mantan pejabat di Pertamina. Dugaan korupsi ini disebut merugikan negara hingga triliunan rupiah.

Publik pun menanti bagaimana perkembangan kasus ini ke depan. Apakah Ahok benar-benar akan memberikan data dan bukti yang dimilikinya?

Ataukah kritik dari Hotman Paris akan menjadi bahan evaluasi terhadap kinerja pejabat di perusahaan BUMN?

Yang jelas, kasus ini menjadi perhatian besar masyarakat, mengingat dampaknya terhadap perekonomian nasional dan kepercayaan terhadap tata kelola perusahaan negara.

Kesimpulan

Pernyataan Hotman Paris terhadap Ahok menyoroti pentingnya tindakan konkret dalam mengungkap dugaan korupsi di perusahaan negara.

Kritiknya menekankan bahwa pejabat yang memiliki kewenangan seharusnya tidak hanya berbicara setelah kasus mencuat, melainkan harus bertindak saat masih menjabat.

Kini, publik menunggu apakah Ahok akan benar-benar membuktikan kesiapannya membantu Kejaksaan Agung atau hanya sekadar berkomentar di ruang publik.**/Red