Sabtu, 21 Nov 2026
Gensa Media Indonesia » Hukum » Dugaan Korupsi Sambungan Air Rp4,5 Miliar, Kejari Bekasi Tahan AEZ

Dugaan Korupsi Sambungan Air Rp4,5 Miliar, Kejari Bekasi Tahan AEZ

  • account_circle Gensa Media Indonesia
  • calendar_month Selasa, 11 Agt 2026
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

CIKARANG, KABUPATEN BEKASI – Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi menahan AEZ, tersangka ketiga dalam perkara dugaan korupsi pemasangan sambungan langganan pada Perusahaan Umum Daerah Tirta Bhagasasi Bekasi periode 2024-2025. Penyidik menduga perkara tersebut menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp4,506 miliar.

Penahanan AEZ dilakukan setelah tersangka memenuhi panggilan penyidik pada Senin (10/8/2026). Sebelumnya, AEZ beberapa kali tidak memenuhi panggilan pemeriksaan. Kejaksaan kemudian menahannya selama 20 hari di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cikarang.

Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi Semeru, S.H., M.Hum., mengatakan AEZ diperiksa sebagai tersangka sebelum dilakukan penahanan. Menurut penyidik, AEZ diduga bersama dua tersangka lain, MSB dan RF, terlibat dalam pengelolaan biaya pemasangan jaringan dan sambungan langganan air bersih yang tidak sesuai ketentuan.

Kejaksaan menyebut ketiga tersangka diduga telah menguntungkan atau memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain melalui mekanisme pembayaran dari calon konsumen. Perbuatan tersebut, menurut hasil penyidikan yang disampaikan Kejaksaan, menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp4.506.920.372.

Namun, dugaan tersebut masih berada dalam proses hukum. Status AEZ dan dua tersangka lainnya tetap harus dipandang sebagai tersangka sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Perkara ini bermula ketika 21 pemohon atau calon konsumen di Kabupaten Bekasi mengajukan pemasangan jaringan air bersih kepada Perumda Tirta Bhagasasi. Menurut Kejaksaan, Bagian Pemasaran Perumda kemudian menyampaikan pemberitahuan mengenai biaya pemasangan jaringan dan sambungan langganan kepada para pemohon.

Kejaksaan menduga mekanisme penetapan dan pembayaran biaya tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kondisi itu membuat sejumlah calon konsumen keberatan karena biaya yang harus mereka keluarkan dinilai cukup besar.

Menurut Semeru, kebutuhan terhadap layanan air bersih menjadi salah satu faktor yang membuat calon konsumen akhirnya tetap membayar biaya tersebut.

Baca juga :  Sopir Truk Maut Cilincing Belum Ditahan, Kuasa Hukum Soroti Penanganan Polisi

“Karena butuh air yang mendesak untuk operasional kantor, rumah, atau perusahaan dan karena tidak ada pilihan lain, calon konsumen ini terpaksa mau membayar biaya yang telah ditetapkan oleh Bagian Pemasaran Tirta Bhagasasi Bekasi,” kata Semeru dalam konferensi pers, Senin (10/8/2026).

Dana Calon Konsumen Diduga Mengalir untuk Kepentingan Pribadi

Kejaksaan menyebut para pemohon kemudian membayarkan biaya pemasangan jaringan air bersih ke sebuah rekening yang diduga sengaja dipersiapkan untuk menampung pembayaran pemasangan jaringan dan sambungan langganan baru.

Menurut penyidik, dana yang terkumpul dalam rekening tersebut kemudian digunakan oleh MSB, RF, dan AEZ untuk kepentingan pribadi. Kejaksaan menyatakan penggunaan dana tersebut menjadi bagian dari rangkaian perbuatan yang menyebabkan kerugian keuangan negara.

Atas dugaan perbuatannya, AEZ dijerat dengan sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana tercantum dalam surat sangkaan penyidik.

Kejaksaan menyebut sangkaan tersebut antara lain Pasal 12 huruf e juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

AEZ juga disangkakan dengan ketentuan alternatif, yakni Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta alternatif lainnya Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Sebelum ditahan, AEZ tercatat tidak memenuhi sejumlah panggilan penyidik. Ia sebelumnya dipanggil untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi pada Kamis (30/7/2026).

Setelah status hukumnya dinaikkan menjadi tersangka, penyidik kembali menjadwalkan pemeriksaan pada Senin (3/8/2026) dan Kamis (6/8/2026). Namun, AEZ kembali tidak hadir dalam dua pemeriksaan tersebut.

Baca juga :  SPBU 34-17120 Diduga Belum Serahkan Hak Pekerja, Irgi: Cape Saya Berbohong Terus

Melalui kuasa hukumnya, AEZ kemudian menyampaikan kepada penyidik bahwa ia akan memenuhi panggilan pada Senin (10/8/2026). Pada tanggal tersebut, AEZ akhirnya hadir di Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi untuk menjalani pemeriksaan.

Selain hadir memenuhi pemeriksaan, AEZ juga menyerahkan pengembalian sebagian kerugian keuangan negara sebesar Rp250 juta.

Kejaksaan menyatakan uang tersebut dititipkan sementara melalui Rekening Pemerintah Lainnya-Penampungan Dana Titipan (RPL-PDT) milik Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi. Status dan peruntukan akhir uang tersebut akan ditentukan berdasarkan putusan pengadilan.

Setelah pemeriksaan, penyidik memutuskan melakukan penahanan terhadap AEZ selama 20 hari. Penahanan dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana yang disebut Kejaksaan, dengan mempertimbangkan terpenuhinya syarat penahanan.

AEZ kemudian ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cikarang.

Dengan ditahannya AEZ, Kejaksaan menyatakan tiga orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pemasangan sambungan langganan Perumda Tirta Bhagasasi periode 2024–2025.

Penyidik masih membuka kemungkinan pengembangan perkara. Kejaksaan menyatakan pemeriksaan terhadap saksi maupun pengumpulan alat bukti lain dapat dilakukan apabila ditemukan fakta baru selama proses penyidikan.

Selanjutnya, penyidik akan melengkapi berkas perkara sebelum melimpahkannya kepada Jaksa Penuntut Umum untuk memasuki tahapan penuntutan sesuai ketentuan hukum acara pidana.

Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi juga meminta masyarakat tetap menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Pengawasan publik dinilai penting untuk memastikan anggaran dan keuangan daerah digunakan sesuai peruntukan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Kabupaten Bekasi yang senantiasa bersabar dan mendukung kami dalam penanganan perkara ini dari tahap demi tahap,” ujar Semeru.

Perkara tersebut kini memasuki tahap lanjutan setelah seluruh tersangka yang disebut Kejaksaan telah diproses. Publik masih menunggu pembuktian perkara di persidangan untuk memastikan konstruksi peristiwa, peran masing-masing tersangka, serta besaran kerugian negara sebagaimana yang didalilkan penyidik.

Baca juga :  560 Narapidana di Rutan Salemba Terima Remisi, 14 Orang Langsung Bebas
Gensa Media Indonesia membuka ruang bagi pembaca dan masyarakat yang ingin memberikan dukungan terhadap keberlanjutan operasional dan kegiatan jurnalisme melalui QRIS resmi di bawah ini:

📲 Scan QRIS di Sini 🤝 Dukung Jurnalisme Independen
Tags
Avatar photo

Ditulis oleh:

Redaktur Gensa Media Indonesia bertanggung jawab mengelola, menyunting, dan memastikan setiap berita memenuhi standar jurnalistik, akurasi, keberimbangan, independensi, serta Kode Etik Jurnalistik sebelum dipublikasikan kepada masyarakat.

Baca Lainnya

  • Warga Kampung Sungai Bambu Keluhkan Bau Busuk, Pemilik Akui Belum Ada Izin Pengelolaan Sampah

    Warga Kampung Sungai Bambu Keluhkan Bau Busuk, Pemilik Akui Belum Ada Izin Pengelolaan Sampah

    • calendar_month Kamis, 23 Jan 2025
    • account_circle Gensa Media Indonesia
    • 0Komentar

    Hampir setiap waktu bau nya busuk dan menyengat banget, kalo angin nya sedang arah kampung, waduh,, itu baunya parah banget

  • Panglima TNI Dampingi Presiden Prabowo Tinjau Lokasi Banjir Bandang di Bali

    Panglima TNI Dampingi Presiden Prabowo Tinjau Lokasi Banjir Bandang di Bali

    • calendar_month Minggu, 14 Sep 2025
    • account_circle Sapto Handoko
    • 0Komentar

    Jakarta – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mendampingi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meninjau wilayah yang terdampak banjir bandang di Kabupaten Badung, Bali, Sabtu (13/9/2025). Kehadiran Presiden bersama Panglima TNI menjadi bukti kepedulian pemerintah sekaligus memastikan penanganan bencana berjalan sesuai arahan. Dalam kunjungannya, Presiden dan Panglima TNI meninjau pemukiman warga di Gang Gajahmada IV, […]

  • DPW NasDem Jabar Resmi Kukuhkan Kepengurusan DPC di 12 Kecamatan Kota Bekasi

    DPW NasDem Jabar Resmi Kukuhkan Kepengurusan DPC di 12 Kecamatan Kota Bekasi

    • calendar_month Sabtu, 20 Des 2025
    • account_circle Sapto Handoko
    • 0Komentar

    Bekasi — Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Provinsi Jawa Barat secara resmi menetapkan dan mengesahkan kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai NasDem di 12 kecamatan se-Kota Bekasi untuk masa bakti 2025–2029. Pengesahan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat struktur partai hingga tingkat kecamatan. Prosesi pengesahan dipimpin langsung oleh Ketua DPW Partai NasDem Jawa Barat, […]

  • Koramil Cibodas dan Serpong Patroli Malam Bersama Komduk, Antisipasi Kejahatan Jalanan

    Koramil Cibodas dan Serpong Patroli Malam Bersama Komduk, Antisipasi Kejahatan Jalanan

    • calendar_month Kamis, 11 Jun 2026
    • account_circle Sapto Handoko
    • 0Komentar

    Tangerang, 10 Juni 2026 – Koramil 06/Cibodas dan Koramil 03/Serpong menggelar patroli malam bersama Komduk untuk menjaga kondusivitas wilayah. Kegiatan berlangsung pada Rabu malam dengan menyasar sejumlah titik rawan gangguan keamanan di wilayah binaan masing-masing. Personel TNI menyisir ruas jalan, kawasan permukiman, pusat keramaian, serta lokasi yang berpotensi terjadi tindak kriminal. Patroli ini bertujuan mengantisipasi […]

  • Kapolsek Cabangbungin Serahkan Wakaf Al-Qur’an di Majelis Presisi Tarbiyatul Amanah

    Kapolsek Cabangbungin Serahkan Wakaf Al-Qur’an di Majelis Presisi Tarbiyatul Amanah

    • calendar_month Jumat, 5 Des 2025
    • account_circle Sapto Handoko
    • 0Komentar

    Bekasi — Upaya mempererat hubungan antara kepolisian dan masyarakat terus dilakukan Polsek Cabangbungin. Pada Kamis malam (4/11/2025), Kapolsek Cabangbungin AKP Alex Chandra, S.H., M.H., melaksanakan Safari Kamtibmas di Majelis Presisi Tarbiyatul Amanah, Kampung Pulorengas, Desa Sindangjaya, Kecamatan Cabangbungin, Kabupaten Bekasi. Kunjungan yang berlangsung hangat ini menjadi momentum penting dalam membangun kedekatan dengan para tokoh agama […]

  • YLBHGKI Laporkan Karya Solid Surface ke Polres Metro Jakarta Selatan

    YLBHGKI Laporkan Karya Solid Surface ke Polres Metro Jakarta Selatan

    • calendar_month Senin, 12 Jan 2026
    • account_circle Tama
    • 0Komentar

    adanya tindak pidana penipuan dan/atau perbuatan curang sebagaimana diatur dalam UU No 1 Tahun 2023, Pasal 492 KUHP dan/atau Pasal 486 KUHP,

expand_less