Jelang Porprov 2026, DPRD Kota Bekasi Sentil OPD yang Masih Jalan Sendiri

KOTA BEKASI – Persiapan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat 2026 di Kota Bekasi masih menyisakan sejumlah persoalan.

Komisi IV DPRD Kota Bekasi menyoroti lemahnya koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD), pengelolaan publikasi, hingga kesiapan fasilitas pendukung pertandingan yang dinilai membutuhkan pembenahan.

Persoalan tersebut mengemuka dalam rapat evaluasi antara Komisi IV DPRD Kota Bekasi dan Panitia Besar (PB) Porprov XV Jawa Barat 2026, Rabu (4/11/2026).

Ketua Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Adelia, menegaskan evaluasi diperlukan agar berbagai kekurangan penyelenggaraan segera ditindaklanjuti. Menurutnya, kendala dalam kegiatan berskala besar merupakan hal yang wajar, tetapi tidak boleh dibiarkan tanpa perbaikan.

“Namanya hajatan besar pasti ada gap-nya, ada loop-nya, tidak mungkin berjalan sepenuhnya smooth. Pasti ada kekurangan yang harus ditingkatkan dan diperbaiki lagi,” ujar Adelia.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian DPRD adalah strategi komunikasi publik PB Porprov. Adelia meminta panitia lebih cermat mengelola materi publikasi, termasuk konten yang menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Menurutnya, setiap materi komunikasi perlu melalui pemeriksaan sebelum dipublikasikan agar informasi yang disampaikan akurat, tidak menimbulkan polemik, dan mencerminkan kesiapan penyelenggara.

Ia juga mendorong PB Porprov mengoptimalkan media sosial, khususnya Instagram dan TikTok, untuk memperluas jangkauan informasi sekaligus meningkatkan keterlibatan masyarakat.

Adelia menilai promosi Porprov tidak cukup hanya mengandalkan pengumuman formal. Panitia perlu menghadirkan konten kreatif yang mendorong partisipasi masyarakat melalui user-generated content (UGC).

“Kita sudah tidak ngomongin masalah venue lagi, rasanya sudah terlambat kalau membahas itu saat ini. Yang harus ditingkatkan sekarang adalah bagaimana caranya membawa User Generated Content (UGC) dan engagement lebih banyak. PB Porprov harus menyajikan konten-konten menarik agar masyarakat luas makin tertarik,” katanya.

Sorotan lainnya tertuju pada koordinasi lintas dinas, terutama setelah muncul kendala fasilitas listrik dan pendingin ruangan atau AC saat pertandingan cabang olahraga Muay Thai.

Adelia mengingatkan persoalan teknis semacam itu tidak boleh berakhir dengan saling melempar tanggung jawab antar-OPD.

Menurutnya, penyelenggaraan Porprov merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah Kota Bekasi, sehingga setiap instansi harus mengesampingkan kepentingan sektoral dan memperkuat komunikasi.

Berita terkait: Musda Golkar Kota Bekasi, Adelia Sidik Tekankan Proses yang Adil

“Ini bukan lagi soal ‘ini punya Dispora’ atau ‘ini punya Disparbud’. Ini adalah hajatan milik Kota Bekasi dan seluruh warga Jawa Barat. Saya cuma minta tolong ego sektoralnya diturunkan, dan komunikasi antardinas ditingkatkan,” tegasnya.

Porprov Jangan Hanya Jadi Ajang Olahraga

Meski menyampaikan sejumlah catatan kritis, Adelia meminta masyarakat tidak terburu-buru memberikan penilaian negatif terhadap kinerja panitia.

Ia mengingatkan Kota Bekasi kembali mendapat kepercayaan menjadi tuan rumah Porprov setelah puluhan tahun.

Karena itu, kerja keras seluruh pihak yang terlibat perlu diapresiasi, tanpa mengesampingkan kewajiban melakukan evaluasi.

Adelia mengungkapkan panitia telah bekerja mempersiapkan berbagai kebutuhan penyelenggaraan hingga larut malam.

Namun, ia berharap pembenahan terus dilakukan agar kesiapan Kota Bekasi terlihat lebih baik, terutama menjelang seremoni pembukaan.

“Ibarat acara pernikahan, pasti ada saja hal yang tertinggal atau kurang. Panitia sudah bekerja keras bahkan sampai malam. Kita patut mengapresiasi upaya mereka. Harapannya, paling tidak saat pembukaan nanti, wajah kesiapan Kota Bekasi sudah jauh lebih upgrade dan siap,” ungkapnya.

Selain persoalan teknis dan publikasi, Komisi IV DPRD Kota Bekasi juga mendorong agar Porprov memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Adelia berharap PB Porprov membuka ruang partisipasi lebih luas bagi UMKM lokal.

Keterlibatan pelaku usaha dinilai dapat menjadi kesempatan untuk memperkenalkan produk unggulan daerah sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat selama penyelenggaraan berlangsung.

Dengan demikian, Porprov tidak semata-mata menjadi ajang perebutan medali, tetapi juga momentum promosi potensi ekonomi Kota Bekasi.

Di sisi prestasi, Adelia tetap optimistis kontingen tuan rumah mampu merealisasikan target juara umum. Ia menyebut tambahan dua medali dari cabang olahraga Muay Thai menjadi perkembangan positif bagi kontingen Kota Bekasi.

“Dengan segala keterbatasan yang ada, kita tetap usahakan yang terbaik. Tadi cabang Muay Thai baru menyumbang tambahan dua medali lagi, mudah-mudahan cabor-cabor lain segera menyusul untuk merealisasikan target juara umum,” pungkasnya.

Evaluasi DPRD tersebut menjadi pengingat bahwa keberhasilan Porprov 2026 tidak hanya diukur dari kelancaran pertandingan dan perolehan medali.

Koordinasi pemerintahan, kualitas pelayanan, komunikasi publik, serta keterlibatan masyarakat juga menjadi bagian penting dalam mempertanggungjawabkan kepercayaan sebagai tuan rumah.

(Firman)