Wakasatgas PRR TNI Dorong Percepatan Huntara dan Sinergi Daerah di Sumatera Utara
Sumut – Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon menegaskan percepatan pembangunan huntara saat mengunjungi tiga kabupaten di Sumatera Utara, Rabu, 28 Januari 2026.
Sebagai Wakasatgas PRR TNI, Richard mendorong pemerintah daerah menyusun strategi aktif guna mengatasi hambatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Para bupati memaparkan progres lapangan, sementara Wakasatgas mencatat kendala serta menyampaikan solusi praktis dan arahan koordinasi lintas instansi.
Di Tapanuli Selatan, pemerintah merencanakan pembangunan 816 unit huntara, terdiri atas 683 unit terpusat dan 133 unit mandiri.
Pemerintah membangun huntara terpusat di Desa Simarpinggan, Aek Latong, Simatohir, dan Napa secara bertahap.
Di Simarpinggan, pemerintah menyelesaikan 186 unit huntara dengan pendanaan Danantara.
Di Aek Latong, pemerintah menuntaskan 88 dari 118 unit huntara melalui dukungan BNPB.
Di Simatohir, pemerintah menyelesaikan 78 dari rencana 134 unit huntara.
Di Desa Napa, pemerintah menargetkan 145 dari 245 unit huntara rampung pada Februari 2026 melalui pendanaan Kementerian PUPR.
Untuk huntara mandiri, pemerintah membangun 64 dari target 133 unit dengan dukungan BNPB.
Masyarakat menyampaikan aspirasi penambahan tempat ibadah, taman bermain, dan sumur bor di setiap lokasi huntara.
Wakasatgas menginstruksikan pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan kementerian dan instansi pusat menindaklanjuti kebutuhan warga.
Di Tapanuli Tengah, pemerintah menuntaskan pembangunan 106 unit huntara di seluruh lokasi terdampak.
Pemerintah membangun 67 unit rusunawa, 15 unit huntara Asrama Haji Pinangsori, serta masing-masing 12 unit di Kecamatan Tukka dan Muara Sibuntuon.
Dalam diskusi, daerah mengusulkan pemanfaatan lahan eks PT Mujur Timber untuk pembangunan huntara dan huntap.
Wakasatgas mengarahkan bupati menyampaikan surat resmi kepada Ketua Tim Pengarah Satgas PKH dan Kasatgas PRR.
Di Humbang Hasundutan, Wakasatgas menyoroti belum dimulainya pembangunan huntara meski pemerintah telah menyiapkan lahan.
Daerah juga melaporkan kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana yang belum masuk program rehabilitasi.
Wakasatgas meminta Dirjen Bina Marga menindaklanjuti agar pemerintah memasukkan proyek tersebut ke program Inpres Jalan Daerah.
(Kabidpenum Puspen TNI Kolonel Laut (P) Agung Saptoadi)
Sapto Handoko
