TNI Siagakan 73.766 Personel Tangani Karhutla di Sejumlah Wilayah

Jakarta – TNI menyiagakan 73.766 personel untuk menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di berbagai wilayah Indonesia.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 16.814 personel telah dikerahkan untuk menangani karhutla yang muncul di sejumlah daerah.

Puspen TNI menyampaikan data tersebut pada Sabtu (22/8/2026) melalui keterangan resmi bernomor SP-262/VIII/2026/Pen di Jakarta.

TNI mengerahkan personel melalui posko Satuan Tugas (Satgas) yang tersebar di tingkat kabupaten untuk mempercepat respons terhadap laporan kebakaran.

Posko Satgas menerima laporan dari masyarakat dan Bintara Pembina Desa (Babinsa), kemudian meneruskannya secara berjenjang untuk menentukan langkah penanganan.

Baca Juga:

Halalbihalal Penuh Makna, Lanal Bintan Bangkitkan Semangat Pengabdian Pasca Lebaran

Selanjutnya, personel mengerahkan berbagai sarana pemadaman sesuai kondisi lapangan dan tingkat ancaman kebakaran.

Peralatan tersebut mencakup mobil pemadam kebakaran, Alkon, pompa spray, serta dukungan pesawat untuk operasi water bombing.

Langkah tersebut memungkinkan petugas merespons titik api secara lebih cepat sekaligus membatasi penyebaran kebakaran ke wilayah yang lebih luas.

TNI Perkuat Pencegahan dan Penegakan Hukum

Selain memadamkan api, TNI bersama unsur terkait memperkuat upaya pencegahan melalui sosialisasi kepada masyarakat.

Petugas mengingatkan warga agar tidak membuka lahan dengan cara membakar karena tindakan tersebut dapat memicu kebakaran yang sulit dikendalikan.

Baca Juga:

Kapolda Jabar Resmi Buka Pendidikan Bintara Polri T.A. 2025- 2026. Di SPN Polda Jabar

Sosialisasi itu juga bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat agar ikut mendeteksi dan melaporkan potensi titik api sejak dini.

Dengan pelibatan masyarakat, aparat berharap upaya pencegahan tidak hanya bergantung pada respons setelah kebakaran terjadi.

Di sisi lain, aparat juga mendorong proses penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti sengaja melakukan pembakaran lahan.

TNI menyerahkan proses hukum kepada instansi berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.

“Penanganan karhutla dilakukan secara terpadu melalui posko Satgas di setiap kabupaten.”

Baca Juga:

Pengukuhan Jabatan Strategis Kodaeral X

Pola tersebut menunjukkan bahwa penanganan karhutla tidak hanya mengandalkan operasi pemadaman, tetapi juga menggabungkan pemantauan, pencegahan, dan penegakan hukum.

TNI menempatkan laporan masyarakat dan Babinsa sebagai salah satu sumber informasi awal untuk mendeteksi kejadian di lapangan.

Kecepatan menerima laporan menjadi penting karena kebakaran lahan dapat meluas apabila petugas terlambat melakukan intervensi.

Pesawat TNI AU Dukung Modifikasi Cuaca

Untuk memperkuat penanganan, TNI juga mendukung Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) bersama unsur terkait.

TNI Angkatan Udara mengerahkan pesawat Cassa untuk mendukung operasi tersebut dari sejumlah pangkalan udara.

Dukungan pesawat berasal dari Lanud Dhomber Balikpapan, Lanud Supadio Pontianak, dan Lanud Syamsudin Noor Banjarmasin.

OMC menjadi bagian dari strategi terpadu untuk membantu mengendalikan kondisi cuaca yang berkaitan dengan penanganan karhutla.

Melalui dukungan udara tersebut, TNI memperluas kemampuan operasi dari penanganan titik api menuju upaya pengendalian kondisi lingkungan.

Langkah ini juga memperkuat koordinasi antara TNI, pemerintah daerah, dan unsur terkait dalam menghadapi ancaman karhutla.

Puspen TNI menyatakan seluruh unsur terus meningkatkan kesiapsiagaan agar penanganan kebakaran berjalan cepat dan terkoordinasi.

Namun, keberhasilan pengendalian karhutla tetap membutuhkan peran aktif masyarakat dalam mencegah pembukaan lahan dengan cara membakar.

Karena itu, sinergi antara aparat, pemerintah, dan masyarakat menjadi kunci untuk menekan munculnya titik api baru.

Dengan kesiapsiagaan 73.766 personel, pengerahan 16.814 personel di lapangan, dukungan sarana pemadaman, serta OMC, TNI memperkuat respons terhadap karhutla.

Upaya tersebut sekaligus menegaskan pentingnya penanganan kebakaran secara terpadu, mulai dari deteksi dini, pemadaman, pencegahan, hingga penegakan hukum.