Sensus Ekonomi Jatimekar Capai 76 Persen, Warga Diminta Tak Takut Didata

Bekasi – Lurah Jatimekar, Yuno Hernawan, menyatakan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di wilayah Kelurahan Jatimekar, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, telah mencapai sekitar 76 persen.

Pemerintah kelurahan menargetkan seluruh proses pencacahan lapangan rampung sebelum 31 Agustus 2026.

Masyarakat diimbau menerima kehadiran petugas sensus dan tidak khawatir terhadap proses pendataan karena kegiatan tersebut tidak berkaitan dengan penetapan pajak maupun penyaluran bantuan sosial (bansos).

Yuno menjelaskan, percepatan pendataan terus dilakukan dengan melibatkan puluhan petugas lapangan yang telah disebar ke seluruh wilayah administrasi Kelurahan Jatimekar.

Menurutnya, keberhasilan sensus sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan data yang benar dan akurat.

“Pelaksanaan Sensus Ekonomi di wilayah Kelurahan Jatimekar terus menunjukkan progres positif. Hingga saat ini capaian pendataan telah mencapai sekitar 76 persen dan ditargetkan seluruh proses pencacahan lapangan selesai sebelum 31 Agustus 2026,” kata Yuno, Selasa (28/7/2026).

Ia menjelaskan, sebanyak 23 Petugas Pendataan Lapangan (PPL) diterjunkan untuk melakukan pencacahan di 17 RW dan 105 RT yang tersebar di Kelurahan Jatimekar.

Masing-masing petugas bertanggung jawab pada wilayah kerja yang berbeda sesuai pembagian tugas.

Menurut Yuno, setiap petugas memiliki beban pendataan sekitar 850 hingga 900 pelaku usaha.

Jumlah tersebut bervariasi tergantung luas wilayah serta banyaknya objek usaha yang harus didata di masing-masing lingkungan.

Pendataan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Sensus Ekonomi yang bertujuan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi pelaku usaha di tingkat daerah.

Data yang dikumpulkan nantinya akan menjadi salah satu dasar penyusunan kebijakan ekonomi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Meski capaian pendataan terus meningkat dan berjalan sesuai target, pelaksanaan sensus di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala.

Salah satu tantangan terbesar adalah masih adanya warga yang menolak didata karena memiliki kekhawatiran bahwa informasi yang diberikan akan digunakan sebagai dasar penambahan beban pajak atau memengaruhi status penerimaan bantuan sosial.

Selain itu, petugas juga kerap mengalami kesulitan menemui pelaku usaha yang sedang beraktivitas di luar rumah atau tempat usahanya pada saat jadwal pendataan berlangsung.

Kondisi tersebut menyebabkan sebagian proses pencacahan harus dilakukan dengan kunjungan ulang agar data dapat diperoleh secara lengkap.

Pendataan untuk Kepentingan Perencanaan Ekonomi

Menanggapi berbagai kekhawatiran tersebut, Yuno menegaskan bahwa Sensus Ekonomi tidak memiliki hubungan dengan penetapan kewajiban perpajakan maupun evaluasi penerima bantuan sosial.

Ia memastikan seluruh proses pendataan dilakukan semata-mata untuk kepentingan statistik dan perencanaan pembangunan ekonomi.

“Pihak pelaksana menegaskan bahwa Sensus Ekonomi tidak memiliki kaitan dengan penetapan pajak maupun penyaluran bantuan sosial. Pendataan dilakukan semata-mata untuk memperoleh gambaran kondisi pelaku usaha sebagai dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran,” ujarnya.

Ia menambahkan, hasil pendataan akan memberikan gambaran riil mengenai perkembangan dunia usaha di wilayah Kelurahan Jatimekar.

Informasi tersebut diharapkan mampu menjadi acuan dalam merumuskan berbagai program pemberdayaan ekonomi, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), hingga peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja.

Karena itu, masyarakat diminta tidak ragu menerima kedatangan petugas sensus yang bertugas serta memberikan informasi sesuai kondisi sebenarnya.

Partisipasi masyarakat dinilai menjadi faktor penting dalam menghasilkan data statistik yang berkualitas.

Aditya juga mengajak para pelaku usaha untuk mendukung kelancaran proses sensus dengan meluangkan waktu saat petugas melakukan pendataan.

Menurutnya, semakin lengkap dan akurat data yang dihimpun, semakin baik pula kualitas kebijakan yang dapat disusun pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

“Data yang dihimpun akan menjadi landasan penting bagi pemerintah dalam merancang program pengembangan usaha, meningkatkan peluang ekonomi, serta mendukung pertumbuhan sektor usaha di masa mendatang,” pungkasnya.

Pemerintah Kelurahan Jatimekar berharap target penyelesaian pencacahan sebelum 31 Agustus 2026 dapat tercapai melalui kerja sama seluruh elemen masyarakat.

Dengan dukungan warga, hasil Sensus Ekonomi diharapkan mampu menghasilkan basis data yang akurat sebagai pijakan dalam merancang kebijakan ekonomi yang efektif, terukur, dan tepat sasaran demi mendorong pertumbuhan usaha serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.**/Ugm