Kodaeral XII Salurkan 368.000 Liter Air Bersih untuk Warga Terdampak Karhutla

Pontianak – Kebutuhan air bersih menjadi persoalan lain yang dihadapi masyarakat Kalimantan Barat di tengah penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla.

Komando Daerah TNI Angkatan Laut XII atau Kodaeral XII mencatat telah menyalurkan 368.000 liter air bersih kepada masyarakat sejak awal September 2026.

Bantuan tersebut diberikan melalui 46 kali distribusi dengan volume 8.000 liter dalam setiap penyaluran.

Distribusi terbaru dilakukan pada Selasa, 29 September 2026, ketika Kodaeral XII bersama Pemerintah Kota Pontianak kembali menyalurkan 8.000 liter air bersih kepada warga Kelurahan Sungai Jawi Luar dan wilayah sekitarnya.

Bantuan itu menyasar masyarakat yang membutuhkan pasokan air bersih di tengah kondisi yang dipengaruhi dampak karhutla.

Menurut informasi Kodaeral XII, penyaluran air dilakukan di sejumlah titik di Kota Pontianak, Kabupaten Kubu Raya, serta wilayah lain yang membutuhkan pasokan.

Dengan total 368.000 liter, bantuan tersebut setara dengan 368 meter kubik air yang telah didistribusikan kepada masyarakat.

Kodaeral XII menggunakan truk tangki air tawar untuk membawa pasokan ke lokasi yang telah ditentukan.

Personel Satuan Kapal Patroli atau Satrol Kodaeral XII turut dilibatkan dalam proses pengisian hingga pendistribusian air kepada masyarakat.

Krisis Air Menjadi Dampak yang Perlu Diperhatikan

Persoalan air bersih memperlihatkan bahwa dampak karhutla tidak berhenti pada persoalan api dan asap.

Kebutuhan dasar masyarakat juga harus diperhatikan ketika kondisi lingkungan dan layanan publik ikut terdampak situasi kebencanaan.

Konteks tersebut terlihat dari langkah sejumlah instansi pemerintah yang juga melakukan distribusi air bersih di wilayah Kalimantan Barat.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kalimantan Barat, misalnya, pada 18 September 2026 menyalurkan 24.000 liter air bersih secara gratis kepada masyarakat di sejumlah lokasi.

Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Barat juga melakukan pemantauan distribusi air bersih di Kabupaten Kubu Raya pada 9–10 September 2026.

Pemantauan tersebut dilakukan untuk memastikan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak, khususnya akses terhadap air bersih dan pelayanan kesehatan.

Data tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan air bersih telah menjadi bagian dari respons penanganan dampak karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan Barat.

Karena itu, distribusi air bukan hanya persoalan bantuan logistik, tetapi juga bagian dari upaya menjaga pemenuhan kebutuhan dasar warga selama situasi darurat.

Karhutla Kalbar Masih Menjadi Perhatian

Penanganan karhutla di Kalimantan Barat sendiri berlangsung dalam skala lintas lembaga.

BNPB sebelumnya menetapkan Kalimantan Barat sebagai salah satu dari enam provinsi prioritas dalam penanganan karhutla bersama Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan.

BNPB juga menyebut status Siaga Darurat Karhutla tingkat Provinsi Kalimantan Barat berlaku sejak 2 Februari hingga 15 November 2026.

Penanganan di lapangan mencakup operasi darat, patroli udara, water bombing, serta operasi modifikasi cuaca sesuai kondisi meteorologis dan perkembangan titik api.

Pada 29 September 2026, BNPB melaporkan total luas lahan terbakar di enam provinsi prioritas mencapai 527,6 hektare berdasarkan perkembangan hingga 28 September.

Dari angka tersebut, 431,53 hektare telah berhasil dipadamkan melalui operasi darat dan udara.

Khusus Kalimantan Barat, BMKG sebelumnya mencatat 1.088 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi selama periode 7–16 September 2026.

BMKG juga menjelaskan bahwa kondisi atmosfer yang kering pada periode tersebut meningkatkan potensi karhutla dan penyebaran kabut asap.

Situasi tersebut membuat penanganan karhutla membutuhkan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada pemadaman.

Pemenuhan air bersih menjadi salah satu kebutuhan yang harus berjalan bersamaan dengan pengendalian api, penanganan asap, pelayanan kesehatan, dan perlindungan masyarakat.

Distribusi Harus Menjangkau Titik yang Membutuhkan

Kodaeral XII menyatakan distribusi air bersih akan terus dilakukan bersama pemerintah daerah dan unsur terkait.

Pola tersebut penting karena kebutuhan air masyarakat dapat berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya.

Penentuan titik distribusi menjadi faktor penting agar bantuan tidak berhenti pada penyediaan volume air, tetapi benar-benar sampai kepada warga yang membutuhkan.

Dalam konteks ini, distribusi 8.000 liter setiap penyaluran menunjukkan adanya pola bantuan yang dilakukan secara berulang sejak awal September.

Total 46 kali penyaluran juga memperlihatkan bahwa kebutuhan air bersih yang ditangani bukan persoalan satu kali distribusi.

Namun, data mengenai jumlah warga penerima manfaat, kebutuhan harian per wilayah, serta durasi kebutuhan air bersih belum dicantumkan dalam informasi Kodaeral XII.

Data tersebut penting untuk mengukur sejauh mana 368.000 liter air telah memenuhi kebutuhan masyarakat dan apakah diperlukan penambahan distribusi di titik tertentu.

Karena itu, keberlanjutan penyaluran perlu disertai pemetaan kebutuhan secara berkala agar bantuan dapat diarahkan berdasarkan kondisi lapangan.

Bagi masyarakat terdampak, air bersih merupakan kebutuhan langsung yang tidak dapat ditunda.

Sementara bagi pemerintah dan unsur penanganan bencana, distribusi air menjadi bagian dari respons kemanusiaan yang berjalan bersamaan dengan upaya mengendalikan karhutla.

Kodaeral XII melalui dukungan personel Satrol dan armada tangki air tawar kini menjadi salah satu unsur yang terlibat dalam pemenuhan kebutuhan tersebut.

Sinergi dengan Pemerintah Kota Pontianak dan unsur lainnya juga menjadi bagian penting agar penyaluran tidak berjalan sendiri-sendiri.

Dengan demikian, penanganan dampak karhutla di Kalimantan Barat tidak hanya diukur dari berapa luas lahan yang berhasil dipadamkan.

Kemampuan menjaga akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar, termasuk air bersih, juga menjadi bagian penting dalam penanganan dampak bencana.

Distribusi 368.000 liter air oleh Kodaeral XII sejak awal September menjadi salah satu bentuk respons tersebut, sekaligus menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat masih menjadi bagian penting dalam penanganan karhutla di Kalimantan Barat.