PPAL Luncurkan Jalasena Maritime Studies dan Kantor Hukum

Jakarta, 7 Juli 2026 – Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut (PPAL) resmi meluncurkan Jalasena Maritime Studies (JMS) dan Kantor Hukum PPAL dalam Seminar Strategis bertema “Strategi Penguatan Industri Maritim Nasional Menghadapi Dinamika Global” di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (7/7/2026). Peluncuran dua lembaga tersebut menegaskan komitmen PPAL memperkuat pembangunan sektor maritim melalui kajian strategis, pendampingan hukum, dan rekomendasi kebijakan nasional.

Ketua Umum PPAL Laksamana TNI (Purn) Yudo Margono meresmikan langsung kedua lembaga tersebut.

Seminar menghadirkan unsur pemerintah, TNI Angkatan Laut, akademisi, praktisi hukum, dan pelaku industri maritim.

Forum tersebut membahas berbagai tantangan sektor kemaritiman yang berkembang di tengah dinamika geopolitik global.

PPAL memandang kolaborasi lintas sektor menjadi kunci memperkuat posisi Indonesia sebagai negara maritim.

Perkuat Kajian Strategis dan Kepastian Hukum

PPAL membentuk Jalasena Maritime Studies sebagai pusat pengkajian kebijakan dan pemikiran strategis bidang kemaritiman.

Lembaga tersebut akan menghimpun hasil penelitian, analisis, dan rekomendasi bagi pembangunan maritim nasional.

Sementara itu, Kantor Hukum PPAL akan memperkuat advokasi serta pendampingan terhadap berbagai persoalan hukum maritim.

Lembaga tersebut juga akan memberikan kontribusi terhadap penyelesaian sengketa hukum sektor pelayaran dan industri maritim.

Selain itu, Kantor Hukum PPAL akan mendukung penguatan tata kelola hukum yang berkaitan dengan kepentingan nasional di laut.

Ketua Umum PPAL Laksamana TNI (Purn) Yudo Margono menegaskan Indonesia memiliki modal besar untuk menjadi kekuatan maritim dunia.

Menurutnya, potensi tersebut harus didukung sistem keamanan laut, kepastian hukum, diplomasi, serta kajian strategis yang kuat.

“Jalasena Maritime Studies kami hadirkan sebagai pusat pemikiran yang mampu melahirkan gagasan strategis bagi pembangunan maritim Indonesia,” ujar Yudo Margono.

“Di sisi lain, Kantor Hukum PPAL diharapkan memberikan kontribusi dalam penguatan aspek hukum maritim dan menciptakan kepastian hukum bagi pelaku sektor maritim,” lanjutnya.

Ia menambahkan kemajuan Indonesia sebagai negara maritim membutuhkan sinergi seluruh elemen bangsa.

Menurutnya, PPAL ingin terus berkontribusi melalui pengalaman, pemikiran, dan pengabdian para purnawirawan TNI Angkatan Laut.

Bahas Tantangan Industri Maritim Nasional

Seminar Strategis JMS juga menghadirkan pembahasan mengenai arah pembangunan industri maritim Indonesia.

Wakil Kepala Staf Angkatan Laut membacakan keynote speech Kepala Staf Angkatan Laut dalam forum tersebut.

Kepala Staf Angkatan Laut menegaskan keamanan laut dan stabilitas kawasan menjadi fondasi utama industri maritim nasional.

Forum juga menghadirkan Wakil Menteri Luar Negeri RI Arif Havas Oegroseno sebagai narasumber.

Direktur Perkapalan dan Kepelautan Kementerian Perhubungan Ir. Samsudin turut memaparkan tantangan sektor pelayaran nasional.

Wakil Ketua Umum INSA Nova Yudianto Mugijanto melengkapi diskusi mengenai daya saing industri pelayaran Indonesia.

Para narasumber membahas dinamika geopolitik, perlindungan hukum kapal dan awak kapal Indonesia, serta penguatan industri pelayaran nasional.

Diskusi menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis bagi pengembangan sektor maritim Indonesia.

Rekomendasi tersebut mencakup penguatan diplomasi maritim, peningkatan kepastian hukum, perlindungan awak kapal, serta penguatan sinergi antarlembaga.

PPAL berharap kehadiran Jalasena Maritime Studies dan Kantor Hukum PPAL menjadi mitra strategis pemerintah dalam merumuskan kebijakan, memperkuat tata kelola hukum, serta menghadirkan solusi bagi pembangunan maritim nasional menuju Indonesia sebagai negara maritim yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan.