Panglima TNI Hadiri Pelantikan Hakim Konstitusi hingga Dubes RI di Istana Negara

Jakarta – Panglima TNI Agus Subiyanto menghadiri pengucapan sumpah Hakim Konstitusi, pelantikan Ombudsman RI, dan Duta Besar di Istana Negara, Jumat (10/4/2026).

Presiden RI Prabowo Subianto memimpin langsung rangkaian pelantikan di Jakarta Pusat sebagai bagian penguatan kelembagaan negara.

Acara tersebut mencakup tiga agenda utama, yakni pengangkatan Hakim Konstitusi, keanggotaan Ombudsman RI masa jabatan 2026-2031, serta pelantikan duta besar.

Pemerintah menetapkan Liliek Prisbawono Adi sebagai Hakim Konstitusi berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36/P Tahun 2026.

Pengangkatan tersebut berasal dari usulan Mahkamah Agung guna memperkuat peran peradilan konstitusi dalam menjaga demokrasi dan supremasi hukum.

Selain itu, Presiden juga melantik susunan baru Ombudsman RI melalui Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2026.

Hery Susanto menjabat Ketua merangkap anggota, didampingi Rahmadi Indra Tektona sebagai Wakil Ketua.

Anggota lainnya meliputi Abdul Ghoffar, Fikri Yasin, Maneger Nasution, Nuzran Joher, Partono, Robertus Na Endi Jaweng, dan Syafrida Rachmawati Rasahan.

Selanjutnya, Presiden melantik Andi Rahadian sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI.

Pengangkatan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2026 terkait penempatan diplomatik di Kesultanan Oman dan Republik Yaman.

Penguatan Sinergi Lembaga Negara

Kehadiran Panglima TNI Agus Subiyanto mencerminkan dukungan institusi militer terhadap penguatan lembaga negara.

TNI mendorong sinergi antarlembaga, khususnya dalam bidang penegakan hukum dan pengawasan pelayanan publik.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Pemerintah menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor guna menjaga stabilitas nasional serta meningkatkan kepercayaan publik.

Rangkaian pelantikan ini juga menunjukkan komitmen negara dalam memperkuat sistem demokrasi melalui institusi yang kredibel.

Seluruh pejabat yang dilantik diharapkan menjalankan tugas secara profesional, transparan, dan berintegritas.

Dengan demikian, pemerintah menargetkan peningkatan kualitas pelayanan publik serta efektivitas pengawasan terhadap penyelenggaraan negara.

Kegiatan berlangsung khidmat dan tertib hingga selesai, dengan dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara lainnya.

Momentum ini sekaligus mempertegas arah kebijakan nasional dalam memperkuat fondasi hukum, diplomasi, dan pengawasan publik secara berkelanjutan.