Morowali, Sulawesi Tengah — Upaya negara menegakkan kedaulatan dan menertibkan pengelolaan sumber daya alam kembali menunjukkan hasil nyata. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto bersama Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo meninjau langsung lokasi penertiban tambang nikel ilegal di Desa Laroenai, Kecamatan Bungku Pesisir, Kabupaten Morowali, Selasa (4/11/2025).

Kawasan seluas 62,5 hektare yang sebelumnya digunakan untuk aktivitas penambangan ilegal kini berhasil diamankan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Kunjungan para pejabat tinggi negara tersebut menjadi bukti komitmen kuat pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus menegakkan hukum di sektor pertambangan.

Dalam kesempatan itu, Menhan RI Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan bahwa negara harus hadir di setiap lini pengelolaan sumber daya alam, memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai hukum dan mendukung kepentingan nasional.

“Negara harus hadir dalam menertibkan semua sumber daya alam yang ada di wilayah nasional kita. Termasuk infrastruktur di kawasan ini harus dilengkapi dengan aparat seperti imigrasi, bea cukai, dan pejabat keamanan agar tidak terulang kejadian seperti di masa lalu,” ujar Menhan RI.

Ia juga menekankan pentingnya keseimbangan antara penegakan hukum dan dukungan terhadap sektor pertambangan yang legal dan produktif.

“Yang legal kita dorong untuk terus berproduksi, sementara yang ilegal akan kita tindak tegas sesuai ketentuan hukum. Kita tidak melihat siapa di belakangnya, yang kita lihat adalah kepentingan nasional yang harus kita jaga dan selamatkan,” tegasnya.

Langkah penertiban tambang ilegal ini disebut Menhan sebagai tindakan preventif agar tidak terjadi kembali penyimpangan di masa mendatang.

“Ini merupakan upaya preventif, dan secara nasional kita akan memperkuat pengawasan, termasuk dari jalur perairan, agar tidak terjadi penyelundupan atau pelanggaran lintas wilayah,” pungkasnya.

Sementara itu, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, selaku Wakil Ketua II Pengarah Satgas PKH, memimpin langsung koordinasi lintas instansi untuk memastikan pelaksanaan operasi berjalan efektif dan tepat sasaran. Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen TNI Richard Tampubolon juga turut mengawasi jalannya operasi di lapangan sebagai Wakil Ketua I Pelaksana Satgas PKH.

Kehadiran unsur TNI dalam Satgas PKH menjadi bagian penting dalam pengamanan dan pengawasan sumber daya alam nasional, menegaskan peran aktif TNI dalam menjaga integritas wilayah dan keberlanjutan lingkungan hidup.