Kemarau Panjang, 45 Ribu Warga Bekasi Terancam Krisis Air Bersih

KABUPATEN BEKASI – Pemerintah Kabupaten Bekasi telah menyalurkan sedikitnya 3,6 juta liter air bersih kepada warga yang terdampak kekeringan sebagai langkah darurat menghadapi musim kemarau yang berkepanjangan.

Bantuan tersebut diberikan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di tengah meningkatnya ancaman krisis air bersih yang kini telah menjangkau puluhan ribu warga di sejumlah wilayah.

Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi menunjukkan, kekeringan telah berdampak pada 14.801 kepala keluarga (KK) atau sekitar 45.816 jiwa.

Selain mengganggu kebutuhan air bersih rumah tangga, kondisi tersebut juga mulai memengaruhi sektor pertanian akibat menyusutnya ketersediaan air.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bekasi, Muchlis, mengatakan distribusi air bersih masih terus dilakukan sebagai solusi jangka pendek untuk memastikan masyarakat tetap memperoleh akses terhadap kebutuhan air selama musim kemarau berlangsung.

“Penyaluran bantuan air bersih masih terus dilakukan sebagai solusi jangka pendek agar masyarakat yang terdampak kekeringan tidak mengalami krisis air bersih,” ujar Muchlis, Rabu (6/8/2026).

Menurutnya, distribusi dilakukan melalui kolaborasi lintas instansi dan berbagai pemangku kepentingan.

Perumda Tirta Bhagasasi memasok kebutuhan air bersih, sedangkan BPBD bersama pemerintah daerah mengerahkan armada truk tangki ke titik-titik yang telah dipetakan sebagai wilayah terdampak.

Selain pemerintah daerah, bantuan juga datang dari sejumlah perusahaan swasta, organisasi kemanusiaan, relawan, serta Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung-Cisadane dan BBWS Citarum yang ikut mendukung penyediaan air bersih bagi masyarakat.

BPBD mencatat terdapat 124 titik rawan krisis air bersih yang tersebar di 25 desa pada sembilan kecamatan.

Kecamatan Bojongmangu menjadi wilayah dengan dampak paling besar, disusul Kecamatan Cibarusah dan Serang Baru.

Tidak hanya sektor permukiman yang terdampak, kekeringan juga mulai mengancam aktivitas pertanian.

Sedikitnya 3.002 hektare lahan pertanian di 52 desa yang berada di 15 kecamatan dilaporkan mengalami kekeringan.

Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi produktivitas pertanian apabila musim kemarau terus berlangsung tanpa diimbangi ketersediaan sumber air yang memadai.

Pemkab Perkuat Koordinasi Penanganan Kekeringan

Menghadapi meluasnya dampak kekeringan, Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi Endin Samsudin menginstruksikan seluruh perangkat daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, unsur kebencanaan, hingga dunia usaha untuk mempercepat langkah penanganan di lapangan.

Menurut Endin, penanganan kekeringan memerlukan koordinasi lintas sektor agar distribusi bantuan berjalan efektif dan masyarakat terdampak dapat segera memperoleh kebutuhan dasar.

Ia meminta Klaster Logistik Kebencanaan yang telah dibentuk Pemerintah Kabupaten Bekasi dioptimalkan untuk memperkuat koordinasi, mulai dari pemetaan wilayah terdampak, penyediaan logistik, hingga distribusi bantuan kepada masyarakat.

Selain memastikan pasokan air bersih tersedia, kesiapan logistik juga harus mencakup armada distribusi, bahan pangan, perlengkapan kesehatan, serta dukungan operasional lainnya sehingga respons terhadap kondisi darurat dapat dilakukan secara cepat dan terukur.

“Kecepatan dan ketepatan distribusi bantuan menjadi kunci. Bantuan tidak hanya harus tersedia dalam jumlah yang cukup, tetapi juga dipastikan tepat sasaran, transparan, dan dapat segera diterima masyarakat yang membutuhkan,” kata Endin.

Pemerintah Kabupaten Bekasi memastikan distribusi bantuan air bersih akan terus dilakukan selama musim kemarau masih berlangsung.

Di sisi lain, pemerintah juga menyatakan akan memperkuat langkah mitigasi untuk mengurangi dampak kekeringan yang diperkirakan masih berlanjut di sejumlah wilayah.

Upaya tersebut diharapkan mampu menjaga ketersediaan air bersih bagi masyarakat sekaligus meminimalkan dampak lanjutan terhadap sektor pertanian dan aktivitas ekonomi warga.

Pemerintah daerah juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, dunia usaha, organisasi kemanusiaan, dan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana kekeringan yang dipengaruhi kondisi cuaca selama musim kemarau.**/Ugm