Selasa, 17 Nov 2026
Gensa Media Indonesia » Opini » Carrel Ticualu Soroti Konsekuensi Jika MK Nyatakan Gibran Tak Penuhi Syarat

Carrel Ticualu Soroti Konsekuensi Jika MK Nyatakan Gibran Tak Penuhi Syarat

  • account_circle Sapto Handoko
  • calendar_month Selasa, 6 Okt 2026
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta – Pakar hukum tata negara Carrel Ticualu mengingatkan konsekuensi terhadap jabatan Wakil Presiden harus mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) jika perkara syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka dikabulkan.

Carrel menyampaikan pandangan tersebut di Jakarta, Senin (5/10/2026), saat membahas kemungkinan konsekuensi konstitusional dari perkara yang masih berjalan di MK.

Ia menegaskan, pembahasan mengenai dampak terhadap kedudukan Gibran saat ini masih berada dalam ranah analisis hukum.

Karena itu, publik perlu membedakan kemungkinan konsekuensi dengan fakta hukum yang sudah diputus oleh lembaga peradilan.

“Kalau nantinya Mahkamah menyatakan syarat pendidikan tidak terpenuhi dan putusan tersebut berdampak pada kedudukan Wakil Presiden, maka konsekuensinya harus dilihat berdasarkan konstitusi,” ujar Carrel.

“Ini bukan serta-merta merupakan proses pemakzulan,” lanjutnya.

Pernyataan tersebut menjadi penting karena perkara yang menyangkut syarat pendidikan Gibran berpotensi menimbulkan pertanyaan mengenai konsekuensi konstitusional apabila MK nantinya mengabulkan permohonan.

Namun, Carrel menekankan bahwa konsekuensi tersebut harus merujuk pada amar putusan MK dan ketentuan UUD 1945.

Dengan demikian, ia meminta publik tidak menarik kesimpulan mengenai status jabatan sebelum proses pemeriksaan perkara selesai.

Mekanisme Pengisian Wapres Sudah Diatur Konstitusi

Carrel menjelaskan bahwa UUD 1945 telah menyediakan mekanisme apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden.

Ia merujuk Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 yang mengatur pengisian jabatan Wakil Presiden melalui MPR.

Menurut ketentuan tersebut, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden.

Pemilihan itu berasal dari dua calon yang Presiden ajukan.

“Kalau terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, konstitusi sudah menyediakan mekanisme pengisiannya melalui MPR,” kata Carrel.

“Jadi tidak otomatis dilakukan pemilu baru,” sambungnya.

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa kemungkinan kekosongan jabatan Wakil Presiden memiliki jalur konstitusional tersendiri.

Baca juga :  Babinsa Batuceper Ajak Warga Bersihkan Sampah di Jurumudi

Karena itu, setiap pembahasan mengenai pengisian jabatan harus melihat terlebih dahulu kondisi hukum yang muncul setelah putusan MK.

Berita lainnya: Presiden Prabowo Anugerahkan Bintang Mahaputera kepada Tujuh Tokoh TNI

Carrel juga mengingatkan bahwa mekanisme tersebut tidak boleh disimpulkan terpisah dari substansi dan amar putusan yang nantinya dikeluarkan MK.

Dengan kata lain, konsekuensi hukum tidak cukup dibangun berdasarkan asumsi mengenai hasil perkara.

Publik perlu menunggu keputusan MK sebelum menentukan bagaimana konsekuensi konstitusional harus dijalankan.

Persoalan Wapres Tidak Otomatis Menyangkut Presiden

Selain mekanisme pengisian jabatan, Carrel menyoroti pentingnya membedakan kedudukan Wakil Presiden dan Presiden.

Menurut dia, persoalan mengenai status Wakil Presiden tidak otomatis mengubah kedudukan Presiden Prabowo Subianto.

“Persoalan mengenai jabatan Wakil Presiden harus dibedakan dengan kedudukan Presiden,” ujarnya.

“Tidak otomatis persoalan pada Wakil Presiden menjadi dasar untuk memberhentikan Presiden,” lanjut Carrel.

Pemisahan tersebut penting untuk mencegah kesimpulan hukum yang melampaui persoalan yang sedang diperiksa.

Sebab, setiap jabatan dalam struktur ketatanegaraan memiliki dasar, kewenangan dan mekanisme hukum yang berbeda.

Oleh karena itu, kemungkinan munculnya persoalan pada jabatan Wakil Presiden tidak serta-merta dapat ditarik menjadi kesimpulan mengenai pemberhentian Presiden.

Carrel menilai publik perlu melihat persoalan tersebut secara spesifik berdasarkan objek perkara dan keputusan MK.

Dampak terhadap Hasil Pemilu Harus Menunggu Putusan

Carrel juga menanggapi kemungkinan dampak perkara tersebut terhadap perolehan suara pasangan Prabowo-Gibran dalam Pemilu 2024.

Menurutnya, persoalan tersebut tidak dapat langsung disimpulkan tanpa melihat isi putusan MK.

“Jangan berasumsi bahwa suara rakyat otomatis menjadi batal,” kata Carrel.

“Konsekuensi terhadap hasil pemilu harus dilihat dari apa yang diputuskan Mahkamah,” lanjutnya.

Pernyataan itu menegaskan perlunya kehati-hatian ketika membahas dampak hukum sebuah perkara terhadap hasil pemilu.

Baca juga :  Camat Jatiasih Kunjungi Warga Membutuhkan Lewat Program Jumat Tali Kasih

Sebab, konsekuensi terhadap hasil pemilu harus memiliki dasar yang jelas dalam putusan dan ketentuan hukum yang relevan.

Karena itu, pembahasan mengenai kemungkinan perubahan terhadap hasil Pemilu 2024 tidak seharusnya berkembang menjadi kesimpulan sebelum MK mengambil keputusan.

Pendekatan tersebut juga sejalan dengan prinsip praduga dan kepastian hukum dalam pemberitaan perkara yang masih berlangsung.

Carrel Ingatkan Publik Tidak Mendahului MK

Carrel kemudian meminta masyarakat menghormati proses pemeriksaan perkara di MK.

Menurutnya, masyarakat tetap dapat mendiskusikan berbagai kemungkinan konsekuensi hukum, tetapi harus menyebutnya sebagai kemungkinan.

“Selama belum ada putusan, kita harus menghormati proses persidangan,” tegas Carrel.

“Kita boleh membahas kemungkinan konsekuensi hukumnya, tetapi jangan mengubah kemungkinan menjadi fakta seolah-olah sudah diputus Mahkamah,” lanjutnya.

Peringatan tersebut sekaligus menyoroti pentingnya ketelitian dalam membahas perkara konstitusional yang menyangkut pejabat negara.

Terlebih, informasi mengenai kemungkinan perubahan status jabatan dapat memengaruhi persepsi publik apabila tidak disampaikan dengan konteks yang lengkap.

Karena itu, Carrel menempatkan amar putusan MK sebagai rujukan utama dalam menentukan konsekuensi hukum apabila permohonan nantinya dikabulkan.

Ia menegaskan bahwa setiap pelaksanaan konsekuensi harus mengikuti keputusan MK dan mekanisme konstitusional yang berlaku.

Dengan demikian, pembahasan mengenai masa depan jabatan Wakil Presiden tidak dapat dilepaskan dari proses hukum yang sedang berjalan.

Hingga MK menjatuhkan putusan, berbagai konsekuensi yang dibahas Carrel tetap merupakan analisis atas kemungkinan hukum, bukan keputusan final.

Prinsip tersebut penting agar publik memperoleh informasi secara utuh sekaligus tidak mencampurkan fakta hukum dengan spekulasi mengenai hasil perkara.

Pada akhirnya, kepastian mengenai konsekuensi konstitusional hanya dapat ditentukan setelah MK menyelesaikan pemeriksaan dan menetapkan putusannya.

Gensa Media Indonesia membuka ruang bagi pembaca dan masyarakat yang ingin memberikan dukungan terhadap keberlanjutan operasional dan kegiatan jurnalisme melalui QRIS resmi di bawah ini:

📲 Scan QRIS di Sini 🤝 Dukung Jurnalisme Independen
Avatar photo

Ditulis oleh:

Sapto Handoko adalah Wartawan Resmi Gensa Media Indonesia yang menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik serta UU Pers, saat ini berdomisili di Kota Bekasi

Interesting

  • Truk Rem Blong Hantam Rumah di Pasuruan, Empat Orang Tewas

    Truk Rem Blong Hantam Rumah di Pasuruan, Empat Orang Tewas

    • calendar_month Selasa, 28 Jul 2026
    • account_circle Gensa Media Indonesia
    • 0Komentar

    PASURUAN – Kecelakaan lalu lintas yang diduga dipicu kegagalan sistem pengereman (rem blong) pada sebuah truk terjadi di Jalan Raya Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Truk yang melaju tanpa kendali menghantam sejumlah kendaraan dan tiga rumah warga di sepanjang jalur tersebut. Peristiwa itu mengakibatkan empat orang meninggal dunia, sementara pengemudi truk berhasil diselamatkan setelah terjepit […]

  • Memperbaiki Tidur Anda Untuk Meningkatkan Bisnis Anda

    Memperbaiki Tidur Anda Untuk Meningkatkan Bisnis Anda

    • calendar_month Kamis, 14 Apr 2022
    • account_circle Tama
    • 0Komentar

    Diterbitkan oleh : icuen WhatsApp :  0838 3347 4553 Gensa – Memperbaiki Tidur Anda untuk Meningkatkan Bisnis Anda. Mendapatkan kualitas tidur yang lebih baik dapat berdampak langsung pada produktivitas dan kesuksesan bisnis. Memperbaiki Tidur Anda Untuk Meningkatkan Bisnis Anda Ini adalah temuan kunci dari infografis oleh Pizuna, penyedia tempat tidur berkualitas tinggi di seluruh dunia. […]

  • Lanal Ranai Lepas Danlanal Kolonel Ady Dharmawan dengan Penuh Haru

    Lanal Ranai Lepas Danlanal Kolonel Ady Dharmawan dengan Penuh Haru

    • calendar_month Kamis, 16 Jul 2026
    • account_circle Sapto Handoko
    • 0Komentar

    Natuna – Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Ranai melepas Komandan Lanal Ranai Kolonel Laut (P) Ady Dharmawan, S.I.P., P.S.C., beserta Ketua Jalasenastri Cabang 8 Daerah Koarmada I, Malini Ady Dharmawan, dalam suasana haru dan penuh penghormatan, Selasa, 14 Juli 2026. Rangkaian pelepasan berlangsung di Markas Lanal Ranai hingga Bandara Raden Sadjad Ranai, Kabupaten Natuna. Seluruh […]

  • Rehab Rumah Warga Mentawai Capai 80 Persen, Satgas TNI AD Percepat Pengerjaan

    Rehab Rumah Warga Mentawai Capai 80 Persen, Satgas TNI AD Percepat Pengerjaan

    • calendar_month Rabu, 20 Mei 2026
    • account_circle Faisal Ryanggie Fermana
    • 0Komentar

    MENTAWAI – Program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang dilaksanakan Satgas Karya Bakti Skala Besar TNI AD untuk Rakyat Tahun Anggaran 2026 di Kabupaten Kepulauan Mentawai terus menunjukkan perkembangan signifikan. Salah satu rumah warga penerima manfaat milik Nina Anti di Desa Sioban, Kecamatan Sipora Selatan, kini telah mencapai progres pembangunan sekitar 80 persen. Pengerjaan […]

  • Satgas TMMD Kodim 1808/Mansel dan Warga Gotong Royong Angkut Material Pembangunan

    Satgas TMMD Kodim 1808/Mansel dan Warga Gotong Royong Angkut Material Pembangunan

    • calendar_month Selasa, 13 Okt 2026
    • account_circle Sapto Handoko
    • 0Komentar

    Manokwari Selatan – Satgas TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Kodim 1808/Manokwari Selatan bersama masyarakat Kampung Yamboi, Distrik Ransiki, Kabupaten Manokwari Selatan, bergotong royong mendistribusikan material untuk mendukung pembangunan desa, Selasa (13/10/2026). Prajurit TNI dan warga bahu-membahu menurunkan material yang akan menunjang pelaksanaan sasaran pembangunan dalam program TMMD di wilayah tersebut. Kegiatan ini menjadi bagian dari […]

  • Bakti Sosial Batalyon C Pelopor Membersihkan Masjid Saat Ramadhan

    Bakti Sosial Batalyon C Pelopor Membersihkan Masjid Saat Ramadhan

    • calendar_month Rabu, 25 Feb 2026
    • account_circle Sapto Handoko
    • 0Komentar

    Tangerang – Batalyon C Pelopor Satbrimob Polda Metro Jaya menggelar bakti sosial Ramadhan dengan membersihkan Masjid Al-Mubarokah di Ciputat, Tangerang Selatan, pagi tadi, 25/02/2026. Sejak awal kegiatan, personel Batalyon C Pelopor langsung menyapu, mengepel, dan merapikan seluruh area masjid. Mereka membersihkan ruang utama, menata perlengkapan ibadah, serta membenahi tempat wudhu agar jamaah merasa nyaman. Selain […]

expand_less