Danlanal Bintan Hadiri Paripurna DPRD Kepri Bahas APBD 2025

Tanjungpinang – Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Danlanal) Bintan Kolonel Laut (P) Wityuda Timortimur Suratmono, MPM., mewakili Komandan Komando Daerah Angkatan Laut (Dankodaeral) IV menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kepulauan Riau tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Sidang berlangsung di Balairung Raja Khalid Hitam, Dompak, Kota Tanjungpinang, Rabu (29/7/2026), sebagai wujud sinergi antarlembaga dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah.

Rapat paripurna membahas laporan akhir Badan Anggaran DPRD sekaligus menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025.

Agenda tersebut menjadi tahapan penting dalam mekanisme pengawasan penggunaan anggaran sekaligus memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad, S.E., M.M., memimpin jalannya rapat bersama pimpinan DPRD Provinsi Kepulauan Riau.

Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, anggota DPRD, pimpinan organisasi perangkat daerah, serta tamu undangan mengikuti seluruh rangkaian agenda hingga selesai.

Peserta rapat juga menyaksikan pembacaan keputusan DPRD serta penandatanganan naskah persetujuan sebagai bagian dari proses pengesahan.

Selanjutnya, Gubernur Kepulauan Riau menyampaikan pidato setelah seluruh tahapan rapat paripurna selesai dilaksanakan.

Dalam sambutannya, Ansar Ahmad menegaskan pentingnya kolaborasi seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

“Kami mengapresiasi sinergi DPRD dan seluruh pemangku kepentingan dalam pembahasan laporan pertanggungjawaban APBD. Pemerintah Provinsi Kepri akan menindaklanjuti seluruh rekomendasi DPRD guna memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan,” ujar Ansar Ahmad.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berkomitmen menjadikan rekomendasi DPRD sebagai dasar penyempurnaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah.

Komitmen tersebut sekaligus memperkuat efektivitas pelaksanaan program pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Sinergi TNI AL Perkuat Kolaborasi Daerah

Danlanal Bintan menghadiri rapat sebagai representasi Dankodaeral IV dalam memperkuat hubungan kelembagaan dengan pemerintah daerah.

Kehadiran tersebut menunjukkan dukungan TNI Angkatan Laut terhadap penguatan koordinasi bersama pemerintah daerah dan unsur Forkopimda.

Kolaborasi antarlembaga menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas keamanan sekaligus mendukung kelancaran pembangunan daerah.

Selain menjalankan tugas pertahanan, TNI Angkatan Laut terus memperkuat komunikasi dengan pemerintah daerah melalui berbagai forum strategis.

Komunikasi tersebut membuka ruang koordinasi yang lebih efektif dalam menghadapi dinamika pembangunan maupun tantangan keamanan wilayah kepulauan.

Sinergi yang terbangun juga memperkuat harmonisasi hubungan antara institusi pertahanan dan pemerintah daerah.

Melalui kolaborasi tersebut, seluruh pihak dapat menyelaraskan langkah untuk menciptakan pemerintahan yang efektif, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Rapat paripurna itu sekaligus mencerminkan komitmen bersama dalam mengawal setiap tahapan pengelolaan anggaran secara terbuka dan bertanggung jawab.

Pemerintah daerah memanfaatkan hasil pembahasan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efektivitas pembangunan.

Sementara itu, DPRD menjalankan fungsi pengawasan agar setiap penggunaan anggaran tetap sesuai peraturan perundang-undangan.

Di sisi lain, TNI Angkatan Laut terus mendukung terciptanya stabilitas wilayah yang menjadi prasyarat utama keberhasilan pembangunan daerah.

Kolaborasi yang semakin erat antara pemerintah daerah, DPRD, Forkopimda, dan TNI Angkatan Laut diharapkan mampu mempercepat pembangunan serta memperkuat kesejahteraan masyarakat Kepulauan Riau.

Sinergi tersebut juga mempertegas komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan Provinsi Kepulauan Riau yang maju, makmur, merata, dan berkelanjutan melalui tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.