Optimalisasi PBB 2026 Disorot, Camat Jatiasih Instruksikan Lurah Jemput Bola
Para petugas diminta melakukan pendekatan langsung kepada warga melalui metode door to door atau jemput bola.
Bekasi – Pemerintah Kecamatan Jatiasih menggelar Rapat Minggon pada Rabu (6/5/2026) untuk mengevaluasi capaian Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2026 sekaligus menyoroti persoalan kebersihan, keindahan, dan ketertiban (K3) di seluruh wilayah kelurahan.
Dalam forum tersebut, Camat Jatiasih, Dian Herdiana, memberikan arahan tegas kepada seluruh lurah agar meningkatkan kinerja, khususnya dalam mengoptimalkan pemanfaatan program diskon PBB yang tengah berlangsung.
Rapat yang dihadiri unsur kelurahan dan aparatur terkait ini menitikberatkan pada percepatan realisasi pendapatan daerah dari sektor PBB.
Dian menegaskan, keberhasilan capaian PBB tidak hanya bergantung pada kebijakan, tetapi juga pada inovasi pelayanan yang mampu mendorong partisipasi aktif masyarakat.
Menurut dia, pendekatan konvensional dinilai tidak lagi cukup. Aparatur kelurahan diminta mengembangkan strategi yang lebih proaktif dan adaptif agar masyarakat merasa dipermudah dalam menunaikan kewajiban pajaknya.
“Momentum diskon PBB harus dimanfaatkan maksimal. Lurah jangan pasif, harus hadir dengan inovasi layanan yang konkret,” ujar Dian dalam arahannya.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya peran Petugas Pemantau Monitoring (Pamor) sebagai ujung tombak di lapangan.
Para petugas diminta melakukan pendekatan langsung kepada warga melalui metode door to door atau jemput bola.
Cara ini dinilai efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sekaligus menyampaikan informasi terkait insentif pajak secara lebih personal dan tepat sasaran.
Dian menilai, rendahnya pemahaman sebagian masyarakat terhadap kewajiban PBB masih menjadi tantangan utama.
Oleh karena itu, edukasi langsung dinilai sebagai langkah strategis untuk menjembatani kesenjangan informasi tersebut.
Ia juga menegaskan bahwa hasil dari pembayaran pajak akan kembali dirasakan masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.
Selain isu pajak, rapat tersebut juga mengangkat persoalan K3 yang dinilai masih jauh dari optimal.
Dian secara terbuka mengkritisi kondisi sejumlah titik wilayah yang terlihat kumuh akibat bekas galian proyek utilitas seperti kabel listrik, jaringan telepon, dan internet yang tidak dirapikan kembali oleh pihak terkait.
Menurutnya, pembiaran terhadap kondisi tersebut tidak hanya merusak estetika kota, tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan warga.
Ia juga menyoroti maraknya pemasangan spanduk liar yang tidak tertata dan mengganggu keindahan ruang publik.
Penertiban K3 Jadi Prioritas
Menindaklanjuti temuan tersebut, Camat Jatiasih menginstruksikan seluruh jajaran kelurahan untuk segera berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam melakukan penertiban.
Langkah ini mencakup pembersihan spanduk liar serta penanganan bekas galian yang terbengkalai di berbagai titik wilayah.
Dian menegaskan, penanganan K3 harus menjadi prioritas dan tidak boleh ditunda.
Ia meminta setiap lurah mengambil langkah konkret dan terukur guna memastikan lingkungan tetap bersih, tertib, dan nyaman bagi masyarakat.
“Saya minta perhatian serius terhadap K3. Jangan ada lagi pembiaran terhadap bekas galian kabel atau spanduk liar yang merusak estetika. Segera koordinasikan dengan Satpol PP untuk penindakan di lapangan,” tegasnya.
Ia juga menambahkan, upaya menjaga kebersihan dan ketertiban lingkungan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.
Oleh karena itu, kolaborasi lintas sektor dinilai menjadi kunci dalam menciptakan wilayah yang tertata dan berdaya saing.
Rapat Minggon ini diharapkan menghasilkan langkah konkret dan terukur dari seluruh jajaran kelurahan, baik dalam peningkatan capaian PBB maupun pembenahan K3.
Pemerintah Kecamatan Jatiasih menargetkan kedua sektor tersebut dapat berjalan beriringan demi mendukung pembangunan wilayah yang berkelanjutan dan berkualitas.**/ihwan
