Kasum TNI Tegaskan Penertiban Kawasan Hutan Bukan Serampangan
- account_circle Sapto Handoko
- calendar_month Jumat, 12 Sep 2025
- print Cetak
Kasum TNI Tegaskan Penertiban Kawasan Hutan Bukan Serampangan - Foto Istimewa
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Sulawesi Tenggara – Kepala Staf Umum TNI, Letjen TNI Richard Tampubolon, didampingi Kajampidsus Febrie Adriansyah, meninjau langsung kegiatan penertiban kawasan hutan di Maluku Utara dan Sulawesi Tenggara, Kamis (11/9/2025).
Kunjungan kerja ini dilakukan di lokasi dua perusahaan yang terbukti melakukan pembukaan lahan tanpa izin, yakni PT Weda Bay Nickel di Halmahera Tengah, Maluku Utara, dan PT Tonia Mitra Sejahtera di Bombana, Sulawesi Tenggara.
Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) melakukan penyegelan, pemasangan plang, serta penguasaan lahan yang kini menjadi objek negara.
Dihadapan awak media, Kasum TNI menegaskan bahwa penertiban kawasan hutan dilakukan tidak serampangan, melainkan melalui tahapan yang terukur.
Mulai dari pemanggilan untuk klasifikasi dan identifikasi, hingga komunikasi lintas lembaga.
“Semua langkah ini kami koordinasikan dengan berbagai pihak, termasuk Dewan Kehutanan Berkelanjutan (DKB), pakar biologi, dan instansi terkait lainnya. Tujuannya agar setiap proses berjalan sesuai aturan, khususnya terkait perizinan perusahaan,” jelas Kasum TNI.
Kasum TNI menegaskan prinsip kepastian hukum sebagai prioritas. Jika perusahaan memiliki izin lengkap, penertiban berjalan sesuai koridor hukum.
Namun, apabila ditemukan pelanggaran, sanksi tegas akan diberlakukan.
“Kami berharap dengan penguasaan lapangan hari ini, tercipta kerja sama yang baik antara Satgas dengan pihak perusahaan, sehingga solusi tepat dapat ditemukan,” tambahnya.
Satgas PKH menemukan bahwa PT Weda Bay Nickel membuka lahan seluas 148,25 hektare tanpa izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH), sedangkan PT Tonia Mitra Sejahtera melanggar di lahan seluas 172,82 hektare.
Kedua areal ini kini dikembalikan sebagai objek yang dikuasai negara dan dikenai sanksi denda administratif sesuai peraturan.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dan TNI dalam penegakan hukum, pemulihan fungsi kawasan hutan, serta memastikan pemanfaatan sumber daya alam berjalan sesuai aturan demi kelestarian lingkungan dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
(Pen Puspen TNI, Kolonel Laut (P) Agung Saptoadi)
📲 Scan QRIS di Sini 🤝 Dukung Jurnalisme Independen
Ditulis oleh: Sapto Handoko
Sapto Handoko adalah Wartawan Resmi Gensa Media Indonesia yang menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik serta UU Pers, saat ini berdomisili di Kota Bekasi
