Jakarta, 28 Agustus 2025 – Ratusan calon jemaah haji yang tergabung dalam Aliansi Jamaah Muslim Indonesia menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Maktour, salah satu travel haji dan umrah ternama. Massa menuding perusahaan tersebut ikut terseret dalam dugaan korupsi serta tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait distribusi kuota haji tahun 2023–2024.

Aksi ini dipicu kegagalan keberangkatan 8.400 calon jemaah haji reguler pada 2024. Mereka adalah jemaah yang sudah menunggu antrean hingga 14 tahun, namun batal berangkat akibat dugaan manipulasi atas tambahan 20.000 kuota haji yang diberikan Pemerintah Arab Saudi.

Menurut regulasi, 92 persen kuota wajib dialokasikan untuk haji reguler dan hanya 8 persen untuk haji khusus. Namun dalam praktiknya, pembagian justru dilakukan 50 persen untuk reguler dan 50 persen untuk khusus, sehingga ribuan calon jemaah reguler terpaksa tersingkir.

“Ini bentuk pengkhianatan terhadap amanah umat. Ada praktik mafia haji yang jelas merugikan ribuan calon jemaah. Kami menduga kuat ada indikasi TPPU dalam skandal ini,” tegas Adis, Koordinator Aksi Aliansi Jamaah Muslim Indonesia.

Dalam aksinya, massa menyampaikan sejumlah tuntutan tegas, antara lain:

1. KPK diminta segera mengusut tuntas dugaan korupsi dan penyelewengan kuota haji 2023–2024 di Kementerian Agama.
2. Menyelidiki seluruh aset yang terkait dengan perkara ini, termasuk potensi tindak pidana pencucian uang (TPPU).
3. Mengusut dugaan keterlibatan bos Maktour, termasuk indikasi upaya penghilangan barang bukti saat penggeledahan.
4. Mendesak pencabutan izin usaha bagi penyelenggara haji yang terbukti terlibat dalam dugaan korupsi kuota haji.

Aliansi menegaskan, aksi serupa akan terus berlanjut hingga aparat penegak hukum membuka secara terang-benderang praktik yang mereka sebut sebagai mafia haji.

“Uang umat jangan dijadikan bancakan. Kami akan terus turun ke jalan sampai keadilan ditegakkan,” pungkas Adis.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Maktour belum memberikan keterangan resmi atas tuduhan yang dialamatkannya.