Bukan Sekadar Bersih-Bersih, Jatibening Baru Perkuat Bank Sampah

BEKASI – Pemerintah Kelurahan Jatibening Baru, Kecamatan Pondokgede, Kota Bekasi, mendorong warga mengubah pola pengelolaan sampah dengan memilah limbah dari rumah dan memanfaatkan sampah yang masih memiliki nilai ekonomi melalui Bank Sampah.

Upaya tersebut dilakukan bersamaan dengan kegiatan Kebersihan, Keindahan, dan Ketertiban (K3) di RW 03 dan RW 08, Kelurahan Jatibening Baru, Sabtu (8/8/2026). Kegiatan itu tidak hanya diarahkan untuk membersihkan lingkungan, tetapi juga membangun kesadaran warga agar pengelolaan sampah dimulai dari tingkat rumah tangga.

Lurah Jatibening Baru Badru Taman mengatakan kebersihan lingkungan tidak dapat hanya mengandalkan kegiatan pemerintah. Menurut dia, keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting untuk menjaga kebersihan dan ketertiban secara berkelanjutan.

“Kegiatan K3 dan Bank Sampah ini merupakan bentuk kolaborasi bersama untuk menjaga kebersihan dan ketertiban lingkungan. Kami berharap masyarakat semakin sadar bahwa pengelolaan sampah harus dimulai dari lingkungan masing-masing,” ujar Badru, Sabtu (8/8/2026).

Menurut Badru, pengelolaan sampah perlu diarahkan pada perubahan perilaku, terutama dalam hal pemilahan sampah sejak dari rumah. Langkah tersebut dinilai dapat membantu mengurangi sampah yang langsung dibuang sekaligus membuka peluang pemanfaatan sampah yang masih memiliki nilai jual.

Bank Sampah menjadi salah satu sarana yang didorong pemerintah kelurahan untuk mendukung pola tersebut. Melalui pemilahan, sampah yang masih memiliki nilai ekonomi dapat dikumpulkan dan dikelola kembali, sementara sampah yang tidak dapat dimanfaatkan dapat ditangani sesuai mekanisme pengelolaan yang berlaku.

“Sampah yang masih memiliki nilai ekonomi bisa dipilah dan dikumpulkan melalui Bank Sampah. Jadi, selain lingkungan menjadi lebih bersih, masyarakat juga dapat memperoleh manfaat dari pengelolaan sampah tersebut,” kata Badru.

Libatkan Unsur Kewilayahan

Kegiatan K3 dan penguatan Bank Sampah di RW 03 dan RW 08 melibatkan sejumlah unsur kewilayahan. Mereka antara lain Kepala Puskesmas, unsur tiga pilar, Forum Komunikasi RW (FKRW), pengurus RW 03 dan RW 08, aparatur kelurahan, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Karang Taruna, kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), serta Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).

Keterlibatan berbagai unsur tersebut menunjukkan bahwa pemerintah kelurahan berupaya menempatkan persoalan sampah sebagai tanggung jawab bersama. Pemerintah tidak hanya mengandalkan kegiatan pembersihan, tetapi juga mendorong keterlibatan warga dalam pengelolaan sampah dari sumbernya.

Badru menekankan agar kegiatan K3 tidak berhenti sebagai kegiatan sesaat atau agenda seremonial. Ia berharap kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat dalam menjaga lingkungan.

“Kami berharap kegiatan seperti ini dapat terus berlanjut. Kebersihan merupakan tanggung jawab kita bersama, sehingga diperlukan kepedulian dan partisipasi masyarakat secara berkelanjutan,” ujarnya.

Dorongan terhadap Bank Sampah juga menjadi bagian dari upaya membangun kesadaran bahwa sampah tidak selalu berakhir sebagai barang buangan. Sampah tertentu dapat dipilah, dikumpulkan, dan dimanfaatkan kembali apabila masyarakat memiliki kebiasaan melakukan pemilahan sejak dari rumah.

Namun, keberlanjutan program tetap bergantung pada konsistensi pelaksanaan di tingkat masyarakat. Pemilahan sampah, pengumpulan, pengelolaan, hingga penyaluran sampah yang memiliki nilai ekonomi membutuhkan partisipasi warga dan koordinasi antarunsur kewilayahan.

Pemerintah Kelurahan Jatibening Baru berharap penguatan kegiatan K3 dan Bank Sampah dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan tertata. Pada saat yang sama, keterlibatan warga diharapkan mampu membuat pengelolaan sampah berlangsung secara berkelanjutan, mulai dari rumah tangga hingga lingkungan RW.

Dengan demikian, kegiatan tersebut tidak semata-mata menjadi gerakan membersihkan lingkungan, tetapi juga mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam memperlakukan sampah. Pemerintah kelurahan menempatkan partisipasi warga sebagai kunci agar pengelolaan sampah tidak berhenti pada kegiatan bersih-bersih, melainkan berkembang menjadi kebiasaan dan memiliki manfaat ekonomi bagi masyarakat.**Ugm