Bakamla RI Kembali Raih Opini WTP dari BPK atas Laporan Keuangan 2024

Jakarta – Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) kembali menorehkan prestasi membanggakan dalam bidang akuntabilitas keuangan. Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 Bakamla RI berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan langsung oleh Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK, Dr. Nyoman Adhi Suryadnyana, kepada Kepala Bakamla RI, Laksdya TNI Dr. Irvansyah, S.H., M.Tr.Opsla, di Gedung Tower BPK RI, Jakarta Pusat, Rabu (24/9/2025).

Dalam laporannya, BPK menegaskan bahwa laporan keuangan Bakamla RI menyajikan secara wajar, dalam semua hal material, posisi keuangan per 31 Desember 2024 sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Capaian ini menandai keberhasilan Bakamla RI dalam mempertahankan standar transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Meski demikian, BPK turut memberikan sejumlah catatan penting, di antaranya perlunya perbaikan tata kelola kontrak, penertiban setoran denda keterlambatan, serta penyelesaian penatausahaan hibah agar tercatat resmi sebagai Barang Milik Negara (BMN).

Kepala Bakamla RI, Laksdya TNI Irvansyah, menyampaikan apresiasi atas hasil pemeriksaan tersebut.

“Opini WTP ini adalah bentuk pengakuan atas kerja keras seluruh jajaran Bakamla RI dalam menjaga akuntabilitas keuangan negara. Namun, kami juga menjadikan catatan BPK sebagai bahan evaluasi penting agar tata kelola di lingkungan Bakamla RI semakin baik, transparan, dan akuntabel,” tegasnya.

Ia menambahkan, Bakamla RI berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK sesuai ketentuan, termasuk memperkuat pengelolaan aset, penegakan kontrak, serta pengamanan BMN di setiap satuan kerja.

Turut mendampingi Kepala Bakamla RI, Inspektur Bakamla RI Laksma Bakamla Dr. Burhanuddin, yang pada kesempatan tersebut menerima Piagam Penghargaan Khusus dari BPK RI. Penghargaan itu diberikan atas prestasi dalam menindaklanjuti rekomendasi pemeriksaan BPK dengan tingkat penyelesaian mencapai 85,21%.

Dengan capaian ini, Bakamla RI menegaskan komitmennya untuk terus menjaga kepercayaan publik melalui tata kelola yang transparan, akuntabel, dan profesional dalam setiap aspek pengelolaan keuangan negara.

(Humas Bakamla RI)