Reses Ketua Komisi IV DPRD Bekasi Serap Aspirasi Bansos hingga Kesehatan
BEKASI – Persoalan bantuan sosial, pelayanan kesehatan, pendidikan, perbaikan infrastruktur lingkungan, hingga pemberdayaan ekonomi mendominasi aspirasi masyarakat dalam kegiatan Reses II Ketua Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Adelia, S.H., M.M.,...
BEKASI – Persoalan bantuan sosial, pelayanan kesehatan, pendidikan, perbaikan infrastruktur lingkungan, hingga pemberdayaan ekonomi mendominasi aspirasi masyarakat dalam kegiatan Reses II Ketua Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Adelia, S.H., M.M., yang digelar di Kelurahan Mustika Jaya, Kecamatan Mustika Jaya, Sabtu (10/7/2026).
Berbagai masukan tersebut disampaikan langsung warga kepada wakil rakyat sebagai bentuk harapan agar pemerintah daerah memberikan solusi terhadap persoalan yang masih dihadapi masyarakat.
Kegiatan reses tersebut dihadiri Sekretaris Dinas Sosial Kota Bekasi Dr. Fikri, Sekretaris Camat Mustika Jaya, Lurah Mustika Jaya, Babinsa, Bhabinkamtibmas, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta ratusan warga yang memanfaatkan forum tersebut untuk menyampaikan aspirasi secara terbuka.
Dalam sambutannya, Adelia menegaskan bahwa reses merupakan bagian dari fungsi konstitusional anggota legislatif untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.
Menurutnya, forum tersebut bukan sekadar agenda rutin DPRD, melainkan wadah komunikasi dua arah antara masyarakat dan wakil rakyat guna memastikan kebijakan pemerintah daerah berjalan sesuai kebutuhan di lapangan.
“Reses bukan sekadar agenda rutin, tetapi menjadi momentum bagi kami untuk mendengar langsung apa yang menjadi kebutuhan masyarakat,” ujar Adelia.
Ia menyampaikan seluruh masukan yang diterima dalam kegiatan tersebut akan dihimpun dan dibawa ke pembahasan di DPRD Kota Bekasi sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
Aspirasi tersebut, kata dia, akan diperjuangkan agar dapat menjadi perhatian Pemerintah Kota Bekasi dalam penyusunan program pembangunan maupun peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Semua masukan yang disampaikan hari ini akan kami kawal agar dapat menjadi perhatian pemerintah dan menjadi prioritas dalam penyusunan program pembangunan maupun peningkatan pelayanan publik,” katanya.
Pada sesi dialog, warga menyampaikan sejumlah persoalan yang dinilai masih membutuhkan perhatian pemerintah daerah.
Di antaranya mengenai bantuan sosial yang dinilai belum sepenuhnya menjangkau masyarakat yang berhak menerima, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, akses pendidikan yang lebih baik, hingga kebutuhan perbaikan sarana dan prasarana lingkungan.
Selain itu, masyarakat juga mengusulkan agar pemerintah memperluas program pemberdayaan ekonomi bagi keluarga berpenghasilan rendah.
Menurut warga, penguatan sektor ekonomi masyarakat menjadi salah satu langkah penting untuk meningkatkan kesejahteraan sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap bantuan sosial.
Berbagai aspirasi tersebut diterima secara langsung oleh Ketua Komisi IV DPRD Kota Bekasi bersama jajaran perangkat daerah yang hadir.
Kehadiran unsur legislatif dan eksekutif dalam satu forum diharapkan dapat mempercepat koordinasi terhadap berbagai persoalan yang disampaikan masyarakat.
Sinergi DPRD dan Pemerintah Daerah Dinilai Penting
Menanggapi berbagai aspirasi yang berkembang, Sekretaris Dinas Sosial Kota Bekasi, Dr. Fikri, menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Bekasi terus melakukan pembaruan data serta peningkatan kualitas pelayanan sosial agar bantuan pemerintah dapat disalurkan secara tepat sasaran.
Ia mengimbau masyarakat untuk aktif berkoordinasi dengan pemerintah di tingkat kelurahan apabila menemukan warga yang membutuhkan bantuan sosial atau belum tercatat dalam basis data penerima manfaat.
“Kami terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Jika ada warga yang membutuhkan bantuan atau belum terdata dalam program pemerintah, segera laporkan melalui kelurahan agar dapat kami tindak lanjuti,” ujar Fikri.
Menurutnya, pelaksanaan program sosial tidak dapat berjalan optimal tanpa dukungan seluruh pemangku kepentingan.
Karena itu, sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, aparatur kewilayahan, serta masyarakat menjadi faktor penting agar setiap program benar-benar menyentuh kelompok yang membutuhkan.
“Sinergi semua pihak menjadi kunci agar program-program sosial benar-benar tepat sasaran dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” katanya.
Kehadiran Sekretaris Camat Mustika Jaya, Lurah Mustika Jaya, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas dalam kegiatan tersebut juga menunjukkan adanya kolaborasi lintas sektor dalam mendukung penanganan berbagai persoalan masyarakat.
Aparatur kewilayahan dinilai memiliki peran strategis sebagai ujung tombak pemerintah dalam menerima laporan, melakukan pendataan, serta menghubungkan kebutuhan masyarakat dengan perangkat daerah terkait.
Sepanjang kegiatan berlangsung, suasana dialog berjalan kondusif dan interaktif.
Warga diberikan kesempatan menyampaikan keluhan, usulan, maupun harapan secara langsung kepada para pemangku kepentingan yang hadir.
Berbagai masukan tersebut dicatat sebagai bahan evaluasi dan akan menjadi bagian dari proses pembahasan di DPRD Kota Bekasi sesuai fungsi pengawasan, penganggaran, dan pembentukan kebijakan daerah.
Melalui pelaksanaan reses tersebut, DPRD Kota Bekasi diharapkan dapat memperkuat fungsi representasi masyarakat dengan memastikan setiap aspirasi yang berkembang di tingkat lingkungan memperoleh tindak lanjut sesuai kewenangan pemerintah daerah.
Sementara itu, Pemerintah Kota Bekasi didorong untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat koordinasi lintas sektor agar berbagai program sosial, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi dapat berjalan lebih efektif serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.**/Ugm
