Rakorniskum TNI 2026 Fokus Tingkatkan Profesionalisme Perwira dan Kualitas Produk Hukum
Jakarta, 14 April 2026 – TNI menggelar Rapat Koordinasi Teknis Hukum (Rakorniskum) 2026 untuk memperkuat kapasitas perwira hukum dan meningkatkan kualitas produk hukum internal. Kegiatan berlangsung di Mako Akademi TNI...
Jakarta, 14 April 2026 – TNI menggelar Rapat Koordinasi Teknis Hukum (Rakorniskum) 2026 untuk memperkuat kapasitas perwira hukum dan meningkatkan kualitas produk hukum internal.
Kegiatan berlangsung di Mako Akademi TNI pada Selasa, 14 April 2026, dengan melibatkan jajaran perwira hukum dari seluruh matra.
Kepala Badan Pembinaan Hukum (Kababinkum) dan HAM TNI membuka langsung forum tersebut sebagai bagian dari agenda strategis pembinaan hukum TNI.
Ia menekankan pentingnya penguatan fungsi hukum dalam mendukung tugas pokok TNI di tengah dinamika nasional dan global.
“Rakorniskum menjadi forum strategis untuk meningkatkan kualitas pembinaan hukum di lingkungan TNI,” tegas Kababinkum dalam sambutannya.
Selain itu, ia mendorong perwira hukum meningkatkan kompetensi dalam memahami proses pembentukan regulasi yang sesuai ketentuan.
Ia menyebut pemahaman tersebut akan mendorong lahirnya produk hukum yang akuntabel, berkualitas, dan selaras dengan peraturan perundang-undangan.
Dorong Standar Regulasi dan Kapasitas Perwira
Rakorniskum 2026 mengusung peningkatan profesionalisme sebagai fokus utama dalam pembinaan sumber daya manusia bidang hukum TNI.
Forum ini juga memperkuat koordinasi antar satuan guna menyelaraskan kebijakan hukum di seluruh struktur organisasi TNI.
Peserta mendapatkan pembekalan terkait teknik penyusunan regulasi serta penguatan sistem hukum nasional yang relevan.
Kegiatan ini menghadirkan dua narasumber nasional, yakni Jimly Asshiddiqie dan Topane Gayus Lumbuun.
Keduanya memaparkan pentingnya harmonisasi regulasi serta penguatan dasar hukum dalam setiap kebijakan institusi negara.
Jimly menekankan perlunya konsistensi dalam pembentukan peraturan agar tidak bertentangan dengan sistem hukum nasional.
Sementara itu, Topane Gayus Lumbuun menyoroti pentingnya integritas dalam proses legislasi internal lembaga negara.
“Produk hukum yang baik harus lahir dari proses yang transparan, sistematis, dan berbasis kebutuhan organisasi,” ujarnya.
Perkuat Akuntabilitas dan Sinkronisasi Hukum
Melalui Rakorniskum, TNI mendorong terciptanya standar baku dalam penyusunan produk hukum di lingkungan internal.
Langkah ini bertujuan meningkatkan akuntabilitas sekaligus memperkuat legitimasi kebijakan yang dihasilkan institusi.
Selain itu, forum ini memperkuat sinergi antar fungsi hukum agar tidak terjadi tumpang tindih regulasi di tingkat pelaksanaan.
Kababinkum menegaskan bahwa kualitas produk hukum sangat menentukan efektivitas pelaksanaan tugas organisasi.
Ia juga meminta seluruh peserta aktif berdiskusi dan mengimplementasikan hasil Rakorniskum di satuan masing-masing.
“Kita harus memastikan setiap produk hukum memiliki kualitas tinggi dan mampu menjawab kebutuhan organisasi,” tegasnya.
Rakorniskum TNI 2026 menjadi bagian dari upaya berkelanjutan dalam membangun sistem hukum yang kuat dan adaptif.
Kegiatan ini sekaligus mempertegas komitmen TNI dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik melalui penguatan aspek hukum.
