Negara Selamatkan Rp11,42 Triliun dari Sektor Kehutanan dan Pajak
Jakarta – Panglima TNI Agus Subiyanto mendampingi Presiden RI Prabowo Subianto dalam penyerahan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara, Jumat (10/4/2026). Kegiatan berlangsung di Kompleks Kejaksaan Agung RI, Jakarta, sebagai...
Jakarta – Panglima TNI Agus Subiyanto mendampingi Presiden RI Prabowo Subianto dalam penyerahan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara, Jumat (10/4/2026).
Kegiatan berlangsung di Kompleks Kejaksaan Agung RI, Jakarta, sebagai bagian dari upaya pemerintah memperkuat penegakan hukum dan pengelolaan aset negara.
Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) menyerahkan hasil penyelamatan keuangan negara tahap VI dengan total nilai mencapai Rp11,42 triliun.
Nilai tersebut berasal dari berbagai sektor, termasuk denda kehutanan Rp7,23 triliun serta PNBP penanganan tindak pidana korupsi Rp1,96 triliun.
Selain itu, pemerintah mencatat setoran pajak periode Januari hingga April 2026 sebesar Rp967,7 miliar dalam kegiatan tersebut.
Kontribusi tambahan berasal dari pajak PT Agrinas Palma Nusantara sebesar Rp108,5 miliar serta denda lingkungan hidup Rp1,14 triliun.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan capaian tersebut mencerminkan tren positif penyelamatan keuangan negara dalam masa pemerintahannya.
“Pada Oktober 2025, kita selamatkan Rp13,255 triliun. Desember 2025 Rp6,625 triliun. Hari ini Rp11,42 triliun,” ujar Presiden dalam sambutannya.
Ia menilai konsistensi penegakan hukum dan pengelolaan sumber daya alam menjadi kunci peningkatan penerimaan negara.
Penguasaan Kembali Lahan Hutan dan Sawit
Selain capaian keuangan, Satgas PKH melaporkan keberhasilan penguasaan kembali kawasan hutan dan lahan strategis.
Sejak Februari 2025, Satgas berhasil menguasai kembali lahan sawit seluas 5,88 juta hektare serta lahan pertambangan 10.257,22 hektare.
Pada tahap VI, pemerintah menyerahkan kembali kawasan hutan konservasi berupa taman nasional seluas 254.780,12 hektare.
Kawasan tersebut tersebar di Kalimantan Barat, Aceh, dan Jawa Barat sebagai bagian dari pemulihan fungsi ekologis.
Pemerintah juga menyerahkan lahan sawit hasil penguasaan kembali seluas 30.543,4 hektare kepada Kementerian Keuangan.
Selanjutnya, lahan tersebut akan dikelola oleh Danantara melalui PT Agrinas Palma Nusantara untuk optimalisasi aset negara.
Kehadiran Panglima TNI Agus Subiyanto menunjukkan dukungan TNI terhadap kebijakan strategis pemerintah.
TNI berkomitmen memperkuat sinergi lintas lembaga dalam menjaga kedaulatan sumber daya alam nasional.
Langkah tersebut sekaligus memastikan setiap potensi kekayaan negara dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kesejahteraan masyarakat.
Kegiatan berlangsung tertib dan menjadi bagian dari strategi nasional dalam memperkuat tata kelola sumber daya dan keuangan negara.
