Jakarta – TNI menegaskan klarifikasi penting terkait beredarnya video dan konten yang memuat narasi keliru serta mendiskreditkan institusi TNI. Karena itu, TNI langsung meluruskan fakta lapangan dan menjelaskan kronologi peristiwa pada 25–26 Desember 2025 di Kota Lhokseumawe.

Pada saat itu, sekelompok massa berkumpul, kemudian berkonvoi, dan selanjutnya menggelar aksi demonstrasi. Sebagian peserta mengibarkan bendera bulan bintang yang identik dengan simbol GAM.

Selain itu, massa juga meneriakkan yel-yel provokatif yang berpotensi memicu reaksi keras dari publik, terutama saat Aceh masih fokus memulihkan kondisi pascabencana.

Setelah menerima laporan, Danrem 011/Lilawangsa Kolonel Inf Ali Imran segera berkoordinasi dengan Polres Lhokseumawe. Berikutnya, personel Korem 011/LW dan Kodim 0103/Aceh Utara langsung bergabung untuk menangani situasi.

Aparat TNI-Polri terlebih dahulu menempuh pendekatan persuasif, kemudian meminta massa menghentikan aksi dan menyerahkan bendera. Namun massa tetap menolak, sehingga aparat membubarkan kerumunan secara terukur dan mengamankan atribut tersebut demi mencegah eskalasi.

Pada momen itu, ketegangan meningkat. Massa terlibat adu mulut, bahkan memukul aparat, sehingga Dandim dan Kapolres mengalami hantaman langsung. Setelah itu, aparat memeriksa sejumlah peserta.

Petugas akhirnya menemukan satu orang yang membawa pistol Colt M1911 lengkap dengan munisi, magazen, serta senjata tajam. Aparat lantas menahan pelaku dan menyerahkan proses hukum lebih lanjut kepada kepolisian.

Selanjutnya, TNI menegaskan dasar hukum pelarangan bendera bulan bintang karena simbol tersebut berkaitan langsung dengan gerakan separatis yang bertentangan dengan kedaulatan NKRI. Penegasan itu merujuk pada Pasal 106 dan 107 KUHP, Pasal 24 huruf a UU Nomor 24 Tahun 2009, serta PP Nomor 77 Tahun 2007.

Kemudian, koordinator lapangan aksi menyatakan bahwa insiden tersebut berawal dari kesalahpahaman. Ia juga sepakat menyelesaikan persoalan secara damai bersama aparat.

Meski demikian, TNI tetap mengajak masyarakat untuk selalu memverifikasi informasi dan tidak mudah terprovokasi.

Berikutnya, TNI bersama pemerintah daerah terus mengedepankan pendekatan dialogis, persuasif, dan humanis guna meredam potensi konflik serta menjaga stabilitas keamanan.

Melalui langkah konsisten tersebut, TNI berharap masyarakat Aceh dapat kembali fokus membangun kehidupan sosial dan ekonomi pascabencana.

Pada akhirnya, TNI meneguhkan komitmen teguh untuk menjaga Aceh tetap aman, damai, dan selalu berada dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(Kabidpenum Puspen TNI Kolonel Laut (P) Agung Saptoadi)