Sabtu, 21 Nov 2026
Gensa Media Indonesia » Masalah Kredit » Matel dan DC Dilarang Tarik Paksa Kendaraan di Jalan, Ini Aturan Hukum yang Berlaku

Matel dan DC Dilarang Tarik Paksa Kendaraan di Jalan, Ini Aturan Hukum yang Berlaku

  • account_circle Tama
  • calendar_month Senin, 22 Des 2025
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Hukum – Praktik penarikan kendaraan bermotor oleh mata elang atau debt collector di jalan raya kembali menjadi sorotan publik.

Aksi penagihan yang kerap dilakukan secara tiba-tiba di ruang publik tersebut dinilai menimbulkan keresahan, terutama ketika disertai intimidasi, ancaman, atau paksaan terhadap pemilik kendaraan yang masih terikat perjanjian kredit dengan perusahaan pembiayaan.

Faktanya, penarikan kendaraan bermotor yang masih dalam masa pembiayaan tidak dapat dilakukan secara sembarangan.

Tindakan tersebut telah diatur secara tegas dalam ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Mata elang tidak memiliki kewenangan hukum untuk menarik paksa kendaraan di jalan, terlebih tanpa memenuhi prosedur yang ditetapkan undang-undang.

Ketentuan ini menjadi penting untuk dipahami masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman maupun pelanggaran hak konsumen.

Penarikan kendaraan tanpa dasar hukum yang sah tidak hanya berpotensi merugikan debitur, tetapi juga dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan berujung pada konsekuensi pidana.

Dasar Hukum Penarikan Kendaraan Kredit

Mengacu pada informasi dari laman resmi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Republik Indonesia Nusa Tenggara Barat (NTB), penarikan kendaraan oleh debt collector hanya dapat dilakukan apabila didasarkan pada perjanjian fidusia yang sah dan telah terdaftar.

Pembuktian fidusia tersebut harus ditunjukkan melalui Sertifikat Jaminan Fidusia elektronik yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Tanpa sertifikat fidusia yang sah, penarikan kendaraan bermotor oleh pihak mana pun dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Hal ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang mengatur bahwa eksekusi objek fidusia hanya dapat dilakukan sesuai prosedur hukum.

Selain itu, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 menegaskan bahwa eksekusi jaminan fidusia tidak boleh dilakukan secara sepihak.

Baca juga :  Manipulasi SKU dalam Program KUR Bank Jatim: Oknum Pemdes Diduga Terlibat

Dalam putusan tersebut, Mahkamah menyatakan bahwa apabila debitur keberatan atau tidak mengakui telah terjadi wanprestasi, maka perusahaan pembiayaan wajib menempuh mekanisme hukum melalui pengadilan.

Dengan demikian, klaim wanprestasi tidak dapat ditentukan sepihak oleh kreditur. Harus ada pengakuan atau kesepakatan terlebih dahulu dari debitur, atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Penarikan kendaraan bermotor yang masih dalam status kredit hanya dapat dilakukan jika memenuhi sejumlah syarat kumulatif.

Pertama, debitur terbukti menunggak cicilan sesuai dengan perjanjian pembiayaan.

Kedua, telah terdapat kesepakatan atau pengakuan wanprestasi dari debitur.

Ketiga, penarikan dilakukan secara sukarela tanpa adanya paksaan, intimidasi, atau ancaman.

Selain itu, petugas penagihan wajib memiliki surat tugas resmi dari perusahaan pembiayaan.

Debt collector yang bertugas juga harus terdaftar dan memiliki sertifikat profesi sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Tanpa kelengkapan tersebut, tindakan penarikan kendaraan dapat dinilai tidak sah secara hukum.

OJK dalam berbagai ketentuan terkait pembiayaan konsumen menegaskan bahwa penarikan kendaraan di jalan umum tidak dibenarkan.

Praktik menghadang, memaksa berhenti, atau mengambil kendaraan secara paksa di ruang publik berpotensi melanggar hukum pidana, termasuk ketentuan tentang perampasan, pemerasan, atau perbuatan tidak menyenangkan.

Tanggung Jawab Perusahaan Pembiayaan

Perusahaan pembiayaan memiliki tanggung jawab penuh atas seluruh proses penagihan dan eksekusi kredit.

Apabila perusahaan leasing menggunakan jasa pihak ketiga atau tenaga alih daya, tanggung jawab hukum atas tindakan debt collector di lapangan tetap melekat pada perusahaan pembiayaan.

Penggunaan mata elang yang tidak terdaftar atau tidak tersertifikasi sesuai ketentuan OJK juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi perusahaan pembiayaan.

Oleh karena itu, perusahaan diwajibkan memastikan seluruh proses penagihan dilakukan secara profesional, beretika, dan sesuai hukum.

Baca juga :  Mengatasi Kredit Macet Mobil: Solusi Cerdas Tanpa Ribet Hukum!

Masyarakat diimbau untuk tidak menyerahkan kendaraan di jalan apabila diminta oleh pihak yang mengaku mata elang tanpa menunjukkan dokumen resmi dan tanpa prosedur yang sah.

Pemahaman terhadap hak dan kewajiban hukum menjadi kunci untuk mencegah terjadinya praktik penarikan kendaraan yang melanggar aturan serta merugikan konsumen.**/red

Gensa Media Indonesia membuka ruang bagi pembaca dan masyarakat yang ingin memberikan dukungan terhadap keberlanjutan operasional dan kegiatan jurnalisme melalui QRIS resmi di bawah ini:

📲 Scan QRIS di Sini 🤝 Dukung Jurnalisme Independen
Avatar photo

Ditulis oleh:

Tama adalah jurnalis Gensa Media Indonesia yang menjalankan tugas peliputan dan pemberitaan secara profesional, independen, berimbang, serta mengedepankan akurasi, verifikasi fakta, dan Kode Etik Jurnalistik dalam menyampaikan informasi kepada publik.

Interesting

  • Satgas Yonif 715/Mtl Bawa Sembako dan Eratkan Solidaritas Bersama Masyarakat Puncak Jaya

    Satgas Yonif 715/Mtl Bawa Sembako dan Eratkan Solidaritas Bersama Masyarakat Puncak Jaya

    • calendar_month Senin, 16 Jun 2025
    • account_circle Sapto Handoko
    • 0Komentar

    Puncak Jaya — Dalam upaya menjaga hubungan harmonis dan mendekatkan diri kepada masyarakat, Satgas Yonif 715/Mtl Pos Ramil Yambi turun langsung menyambangi rumah-rumah keluarga di Distrik Yambi, Puncak Jaya, Papua Tengah, pada Senin (16/6/2025). Dipimpin Danpos Ramil Yambi Lettu Inf Randa, para prajurit TNI tampak penuh kehangatan saat memberikan sembako berupa Indomie, telur, dan beras […]

  • Wakil Panglima TNI Hadiri Pengukuhan Paskibraka Tingkat Pusat 2025

    Wakil Panglima TNI Hadiri Pengukuhan Paskibraka Tingkat Pusat 2025

    • calendar_month Minggu, 17 Agt 2025
    • account_circle Sapto Handoko
    • 0Komentar

    Jakarta – Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita menghadiri Upacara Pengukuhan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Tingkat Pusat Tahun 2025 yang dipimpin langsung Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, di Istana Negara, Jakarta Pusat, Sabtu (16/8/2025). Sebanyak 76 putra-putri terbaik bangsa dari 38 provinsi resmi dikukuhkan dalam upacara khidmat tersebut. Mereka terpilih mewakili […]

  • Pangkoarmada RI Buka Kegiatan KKRI di Belawan

    Pangkoarmada RI Buka Kegiatan KKRI di Belawan

    • calendar_month Minggu, 16 Nov 2025
    • account_circle Sapto Handoko
    • 0Komentar

    TNI AL, Belawan — Semangat nasionalisme menggema di Dermaga 104 Pelindo Belawan, Sumatera Utara, Sabtu (15/11/2025). Ribuan pelajar berseragam rapi berkumpul dengan wajah penuh antusias saat Panglima Komando Armada Republik Indonesia (Pangkoarmada RI) Laksamana Madya TNI Dr. Denih Hendrata, S.E., M.M. resmi membuka kegiatan Korps Kadet Republik Indonesia (KKRI) yang digelar Komando Daerah Angkatan Laut […]

  • Panglima TNI Terima Kunjungan Panglima Angkatan Bersenjata Jepang, Perkuat Kerjasama Militer dan Latihan Bersama

    Panglima TNI Terima Kunjungan Panglima Angkatan Bersenjata Jepang, Perkuat Kerjasama Militer dan Latihan Bersama

    • calendar_month Jumat, 25 Apr 2025
    • account_circle Sapto Handoko
    • 0Komentar

    Jakarta – Dalam rangka mempererat hubungan bilateral, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menerima kunjungan dari Jenderal Yoshida Yoshihide, Kepala Staf Gabungan Pasukan Bela Diri Jepang (JSDF), di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, pada Jumat (25/04/2025). Kunjungan tersebut diawali dengan upacara penyambutan resmi, yang melibatkan prajurit TNI dari berbagai matra serta satu pleton Satuan Musik. […]

  • Darurat Obat Keras Tipe G, BANN Beraksi Demi Kota Bekasi BERSINAR

    Darurat Obat Keras Tipe G, BANN Beraksi Demi Kota Bekasi BERSINAR

    • calendar_month Selasa, 10 Mar 2026
    • account_circle Kontributor
    • 0Komentar

    “Artinya, keterlibatan organisasi masyarakat maupun komunitas dalam upaya pencegahan sebenarnya memiliki dasar hukum yang jelas”

  • Danlanal Simeulue Hadiri Pantukhirda Penerimaan Calon Tamtama PK TNI AL 2025

    Danlanal Simeulue Hadiri Pantukhirda Penerimaan Calon Tamtama PK TNI AL 2025

    • calendar_month Rabu, 12 Mar 2025
    • account_circle Sapto Handoko
    • 0Komentar

    Proses seleksi calon prajurit TNI AL memasuki tahap akhir di daerah, menekankan integritas dan objektivitas untuk menghasilkan prajurit berkualitas.

expand_less