Malaysia, 12 November 2025 – Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat kerja sama penegakan hukum maritim di kawasan. Direktur Hukum Bakamla RI, Laksma Bakamla Fenny Akwan, S.H., M.H., hadir sebagai Ketua Delegasi Indonesia dalam 16th Maritime Law Enforcement Dialogue (MLED 16) yang digelar di Kuching, Sarawak, Malaysia, Rabu (12/11/2025).

Forum tahunan ini menjadi wadah strategis bagi lembaga penegak hukum laut dari berbagai negara untuk berbagi pengalaman, memperkuat sinergi, dan membangun komitmen bersama menjaga keamanan serta keselamatan maritim kawasan.

“Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam mewujudkan komitmen bersama menjaga laut yang aman, tertib, dan damai untuk masa depan yang berkelanjutan,” ujar Laksma Fenny Akwan.

Selama tiga hari penyelenggaraan, MLED 16 membahas sejumlah materi utama, antara lain implementasi UNCLOS 1982, prosedur pengumpulan bukti, teknik penuntutan kejahatan maritim, serta latihan meja (Table Top Exercise). Kegiatan juga mencakup simulasi penanganan De-escalating Maritime Tensions in Clandestine Ship-to-Ship Transfers atau upaya menurunkan ketegangan dalam aktivitas pemindahan barang antarkapal secara ilegal.

Kegiatan ini diikuti oleh aparat penegak hukum maritim dari Malaysia (APMM dan Jaksa), Filipina (PCG, Philippine Navy, NMC, Dept. of Justice), Thailand (Thai-MECC, Thai Marine Police, Ministry of Justice, Office of Attorney General), serta Vietnam (VCG, Dept. of Justice, People’s Procuracy of Vietnam). Indonesia sendiri diwakili oleh delegasi dari Bakamla RI dan Kejaksaan Agung RI.

Sebagai fasilitator, hadir para ahli dari United Nations Office on Drugs and Crime – Global Maritime Crime Program (UNODC GMCP), antara lain Kathryn Paik, Afanador Ceballos, Leonardo Bernard, Rodrigio Lorenzo, serta GMCP Expert Speaker Prof. Geoffrey Till.

(Pranata Humas Ahli Muda Bakamla RI, Kapten Bakamla Yuhanes Antara, S.Pd.)