Jakarta — Pengurus Asosiasi Media Konvergensi Indonesia (AMKI) Pusat melakukan audiensi dengan Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) Marsda TNI Eko Dono Indarto di kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Rabu (21/5/2025).

Pertemuan tersebut menjadi momentum awal sinergi strategis antara AMKI dan Kemenko Polkam untuk membangun ekosistem informasi nasional yang sehat, bertanggung jawab, dan berorientasi pada penguatan literasi publik.

Ketua Umum AMKI Tundra Meliala hadir bersama jajaran pengurus, termasuk Dewan Pengawas Marsdya TNI (Purn.) Dede Rusamsi, Sekretaris Jenderal Dadang Rachmat, Bendahara Umum Umi Sjarifah, Ketua Bidang Hukum Rukmana, dan Humas Herdiana. Sementara dari Kemenko Polkam hadir pula Asisten Deputi Koordinasi Informasi Publik dan Media Massa Novan Ivanhoe Saleh serta pejabat bidang media lainnya.

Deputi Marsda TNI Eko Dono Indarto menyambut baik kehadiran AMKI dan menyatakan bahwa media konvergensi memiliki peran penting dalam menangkal disinformasi di era digital.

“Kehadiran AMKI saat ini, sangat tepat waktunya, kami membutuhkan media yang mampu bekerja sama menangkal isu liar dan hoaks di media sosial,” ujar Eko.

Ia menambahkan, kerja sama ini diharapkan menjadi kanal strategis dalam memperkuat komunikasi pemerintah dan mendukung efisiensi peran Kemenko Polkam di ranah informasi.

Tundra Meliala menegaskan bahwa AMKI berkomitmen membangun kemitraan strategis dengan pemerintah demi menciptakan masyarakat yang cerdas dan berkeadaban.

“Kami percaya, kemitraan ini bukan sekadar kerja teknis, melainkan pengabdian bersama untuk bangsa, menjadikan informasi sebagai pilar penting masyarakat yang aman dan kritis,” ujarnya.

Marsdya TNI (Purn.) Dede Rusamsi menyebut media sebagai kekuatan ke-9 setelah delapan gatra kekuatan nasional dan menyoroti pentingnya membedakan media profesional dari oknum penyalahguna profesi wartawan.

Sekjen AMKI Dadang Rachmat turut memaparkan rencana kerja organisasi yang melibatkan kolaborasi dengan pemerintah serta penguatan kesejahteraan jurnalis.

Bendahara Umum AMKI, Umi Sjarifah, menambahkan bahwa media konvergensi kini juga menjadi sumber data sosial-politik yang strategis dalam pengambilan kebijakan.

Sedangkan Rukmana, Ketua Bidang Hukum AMKI, menyoroti peran media dalam sistem peringatan dini dan pemantauan opini publik sebagai bagian dari ketahanan nasional.

Audiensi ini ditutup dengan semangat kolaboratif dan foto bersama, menandai awal sinergi menuju ekosistem informasi nasional yang inklusif, akurat, dan bertanggung jawab.