Chondro Wibhowo Resmi Pimpin Dinas Pendidikan Kota Bekasi Secara Definitif

KOTA BEKASI – Pemerintah Kota Bekasi resmi melantik Chondro Wibhowo Mahartoyo Sukmo sebagai Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Bekasi definitif, Kamis (30/7/2026).

Pelantikan yang dilakukan langsung oleh Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, tersebut menandai berakhirnya masa tugas Chondro sebagai Pelaksana Tugas (Plt) sekaligus menjadi bentuk kepercayaan pemerintah daerah terhadap kepemimpinannya dalam mengelola sektor pendidikan.

Penetapan Chondro sebagai kepala dinas definitif dilakukan setelah ia dinilai mampu menjalankan tugas selama menjabat sebagai Plt Kepala Dinas Pendidikan.

Selama periode tersebut, sejumlah agenda strategis pendidikan, termasuk pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027, dapat berjalan tanpa kendala berarti.

Pengangkatan tersebut juga dinilai menjadi langkah Pemerintah Kota Bekasi untuk menjaga kesinambungan program pembangunan pendidikan.

Dengan status definitif, Chondro kini memiliki kewenangan penuh dalam merumuskan kebijakan, memperkuat tata kelola organisasi, serta menjalankan berbagai program peningkatan mutu pendidikan di Kota Bekasi.

Sebelum dipercaya memimpin Dinas Pendidikan, Chondro memiliki pengalaman panjang di lingkungan organisasi tersebut, termasuk menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan.

Pengalaman birokrasi itu dinilai menjadi modal penting dalam memahami dinamika penyelenggaraan pendidikan, mulai dari aspek administrasi, pelayanan publik, hingga pengambilan kebijakan strategis.

Salah satu capaian yang menjadi perhatian selama masa kepemimpinannya sebagai Plt adalah penyelenggaraan SPMB Tahun Ajaran 2026/2027.

Menurut Dinas Pendidikan Kota Bekasi, proses penerimaan peserta didik baru dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip keterbukaan, keadilan, dan akuntabilitas sebagai fondasi utama penyelenggaraan layanan publik.

Chondro menyatakan keberhasilan pelaksanaan SPMB tahun ini tidak terlepas dari penerapan strategi yang terukur serta komitmen seluruh jajaran dalam menjaga integritas proses seleksi.

“Keberhasilan proses pelaksanaan SPMB tahun ini tidak lepas dari tiga pilar utama, yaitu transparansi dan strategi yang kokoh,” ujar Chondro.

Ia menjelaskan, prinsip pertama yang diterapkan adalah transparansi melalui penyampaian seluruh informasi, mekanisme, serta tahapan seleksi secara terbuka kepada masyarakat sehingga dapat diakses oleh seluruh calon peserta didik maupun orang tua.

Prinsip kedua adalah keadilan, yakni memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh calon peserta didik sesuai ketentuan yang berlaku tanpa adanya perlakuan diskriminatif.

Sementara prinsip ketiga adalah akuntabilitas.

Menurutnya, seluruh tahapan seleksi dirancang agar setiap keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara profesional sesuai regulasi yang berlaku.

Selain mengedepankan tiga prinsip tersebut, Dinas Pendidikan juga mengoptimalkan koordinasi lintas sektor agar pelaksanaan SPMB berjalan efektif.

Sinergi dilakukan antara Dinas Pendidikan, satuan pendidikan, serta perangkat daerah terkait dalam mendukung kelancaran proses penerimaan peserta didik baru.

Komitmen Tingkatkan Mutu Pendidikan

Untuk memperkuat pelayanan kepada masyarakat, Dinas Pendidikan Kota Bekasi juga membuka posko pelayanan yang melayani konsultasi secara langsung maupun melalui layanan daring.

Posko tersebut difungsikan untuk memberikan informasi, menerima pengaduan masyarakat, hingga membantu proses verifikasi dokumen peserta secara objektif dan sesuai ketentuan.

Menurut Chondro, sistem pelayanan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus meminimalkan potensi kesalahan administrasi selama proses penerimaan peserta didik berlangsung.

Dengan statusnya sebagai Kepala Dinas Pendidikan definitif, Chondro menegaskan komitmennya untuk melanjutkan berbagai program pembenahan yang telah dijalankan sebelumnya.

Fokus utama yang akan menjadi prioritas meliputi peningkatan mutu layanan pendidikan, pemerataan akses belajar, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan berintegritas.

Ia menilai peningkatan kualitas pendidikan tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga memerlukan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, termasuk sekolah, tenaga pendidik, orang tua, dan masyarakat.

“Kami berkomitmen melanjutkan berbagai program pembenahan yang telah berjalan. Kami akan menargetkan peningkatan kualitas layanan pendidikan, pemerataan akses belajar, serta penguatan tata kelola yang transparan dan berintegritas demi mewujudkan pendidikan Kota Bekasi yang semakin maju dan berkualitas,” kata Chondro.

Pelantikan kepala dinas definitif ini diharapkan memberikan kepastian kepemimpinan di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi sehingga berbagai program strategis dapat dijalankan secara lebih optimal.

Di sisi lain, masyarakat juga menaruh harapan agar kepemimpinan baru tersebut mampu menjaga konsistensi reformasi birokrasi, meningkatkan kualitas layanan pendidikan, serta menjawab berbagai tantangan yang masih dihadapi dunia pendidikan di Kota Bekasi melalui kebijakan yang adaptif, transparan, dan berpihak pada kepentingan peserta didik.**/Ugm