Pekerja Bekasi Harus Terlindungi, Perusahaan Diminta Patuhi Kewajiban BPJS

BEKASI – Wali Kota Bekasi Tri Adhianto mendorong perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja, mulai dari karyawan perusahaan, pengemudi transportasi daring, pelaku UMKM, pekerja mandiri, hingga tenaga kerja sektor konstruksi. Ia juga mengingatkan perusahaan agar memenuhi kewajiban mendaftarkan pekerja dan membayar iuran secara tertib.

Pesan tersebut disampaikan Tri Adhianto pada Sabtu (17/10/2026). Menurutnya, jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan bagian penting dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memberikan perlindungan terhadap risiko yang dapat terjadi selama bekerja.

Ia mengajak perusahaan, pelaku usaha, komunitas, dan pekerja mandiri di Kota Bekasi memastikan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan tetap aktif sesuai ketentuan yang berlaku.

“Untuk seluruh pimpinan perusahaan, pastikan perusahaan telah mendaftarkan seluruh pekerjanya dan melakukan pembayaran iuran secara tertib dan rutin,” ujar Tri Adhianto.

Ia menekankan bahwa perlindungan pekerja tidak hanya bergantung pada pemerintah. Perusahaan perlu menjalankan kewajibannya, sementara pekerja juga perlu memahami pentingnya jaminan sosial untuk mengantisipasi risiko pekerjaan.

Kepesertaan yang aktif diharapkan membantu pekerja memperoleh manfaat jaminan sosial ketika menghadapi risiko kecelakaan kerja, kematian, maupun risiko lain yang ditanggung sesuai program kepesertaan.

Selain pekerja formal, Pemerintah Kota Bekasi mendorong pekerja sektor informal untuk mengakses program BPJS Ketenagakerjaan. Kelompok ini mencakup pengemudi ojek daring, pedagang, pelaku UMKM, dan pekerja mandiri yang menjalankan usaha atau pekerjaan secara independen.

Tri Adhianto menyebut pekerja informal dapat mendaftarkan diri secara mandiri dengan iuran sebesar Rp36.800 per bulan.

Namun, besaran iuran dan manfaat yang diterima perlu disesuaikan dengan jenis program serta skema kepesertaan yang dipilih. Karena itu, calon peserta perlu memeriksa informasi terbaru melalui kanal resmi BPJS Ketenagakerjaan sebelum mendaftar.

Perluasan perlindungan bagi pekerja informal dinilai penting agar akses jaminan sosial tidak hanya dinikmati pekerja yang memiliki hubungan kerja formal dengan perusahaan.

Perlindungan Pekerja Konstruksi Jadi Perhatian

Tri Adhianto juga menyoroti perlunya perlindungan bagi pekerja sektor konstruksi. Menurutnya, pekerja proyek perlu mendapatkan jaminan sosial sesuai ketentuan, disertai penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja.

Perlindungan tersebut perlu menjadi perhatian pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan pekerjaan serta pemeliharaan dan perawatan.

Sektor konstruksi memiliki risiko kecelakaan kerja yang perlu diantisipasi melalui langkah pencegahan, pengawasan keselamatan, dan kepesertaan jaminan sosial yang sesuai dengan ketentuan.

Karena itu, pihak pemberi kerja maupun penanggung jawab proyek diharapkan memastikan pekerja memperoleh perlindungan yang semestinya selama menjalankan tugas.

Berita lainnya: DPN Indonesia Siapkan 2.000 Beasiswa Advokat untuk Kader Pagar Nusa NU

Tri Adhianto berharap keterlibatan perusahaan, pelaku usaha, dan masyarakat dapat memperluas cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kota Bekasi.

Ia menegaskan bahwa pembangunan daerah semestinya tidak hanya berorientasi pada kualitas infrastruktur, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan dan keselamatan orang-orang yang terlibat dalam proses pembangunan.

“Mari bersama membangun Kota Bekasi semakin keren pembangunannya, semakin nyaman dan juga sejahtera bagi warganya,” pungkasnya.

Masyarakat yang ingin mengetahui persyaratan pendaftaran, besaran iuran, dan manfaat program BPJS Ketenagakerjaan dapat mengakses kanal resmi lembaga tersebut atau mendatangi kantor layanan terdekat.

Sementara itu, perusahaan dan pihak penanggung jawab proyek perlu memastikan kewajiban kepesertaan pekerja dipenuhi sesuai peraturan yang berlaku agar perlindungan jaminan sosial dapat berjalan secara optimal.