Santriwati Jadi Korban Kekerasan Seksual, DPRD Desak Pengusutan Kasus di Kota Bekasi

KOTA BEKASI – Anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ahmadi, mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan kekerasan seksual terhadap sejumlah santriwati di Pondok Pesantren Dar Et Tauhid, Bekasi Selatan, Kota Bekasi.

Ia juga menekankan pentingnya perlindungan korban, pemulihan psikologis, dan jaminan keberlanjutan pendidikan para santri yang terdampak.

Ahmadi, yang akrab disapa Bang Madong, menegaskan bahwa penanganan perkara harus dilakukan secara serius dan sesuai ketentuan hukum.

Menurutnya, lembaga pendidikan, termasuk pesantren, semestinya menjadi ruang aman bagi anak untuk belajar, tumbuh, dan mengembangkan diri.

“Kalau memang itu benar, tindak setegas-tegasnya. Apalagi kalau terjadi di tempat yang seharusnya menjadi ruang aman untuk proses belajar-mengajar. Tempat pendidikan itu semestinya memberikan rasa aman, bukan justru menimbulkan ketakutan,” ujar Ahmadi, Sabtu (24/10/2026).

Ia menilai, penanganan dugaan tindak pidana tersebut tidak cukup hanya berorientasi pada proses hukum.

Negara dan pihak terkait juga harus memastikan keselamatan serta pemenuhan hak-hak santri yang diduga menjadi korban.

Menurut Ahmadi, para santri tidak boleh kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan akibat perkara yang sedang ditangani aparat penegak hukum.

“Hak pendidikan para santri perlu tetap dijamin. Mereka tidak seharusnya kehilangan kesempatan belajar akibat perkara yang sedang diproses hukum,” katanya.

Ia menegaskan, jaminan keberlanjutan pendidikan tidak boleh menghambat pengusutan perkara. Penetapan kesalahan dan pertanggungjawaban pihak yang terlibat harus didasarkan pada alat bukti serta proses hukum yang berlaku.

Polisi Tangani Sejumlah Laporan

Polres Metro Bekasi Kota menangani dugaan kekerasan seksual terhadap santriwati di lingkungan pesantren tersebut.

Berdasarkan informasi dalam bahan pemberitaan, lebih dari 10 santriwati diduga menjadi korban. Pada 9 Oktober 2026, seorang pria berinisial MHH, yang disebut sebagai guru di lingkungan pesantren, ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.

Dari empat laporan yang disebutkan, satu perkara telah menetapkan tersangka, sedangkan tiga laporan lainnya masih dalam proses pendalaman.

Kepolisian disebut terus mengumpulkan keterangan dan alat bukti untuk mengungkap rangkaian peristiwa serta menentukan pertanggungjawaban hukum pihak-pihak yang terkait.

Dalam perkara yang diduga melibatkan anak, perlindungan identitas korban menjadi aspek penting.

Informasi yang dapat mengarah pada pengungkapan identitas santriwati harus dibatasi agar tidak menimbulkan tekanan sosial, stigma, maupun dampak psikologis tambahan.

Ahmadi juga menekankan perlunya pendampingan psikologis, bantuan hukum, serta dukungan lembaga perlindungan anak bagi para korban.

Koordinasi antara kepolisian, pemerintah daerah, dan instansi terkait dinilai penting untuk memastikan pemenuhan hak korban selama proses hukum berlangsung.

“Dalam perkara yang melibatkan anak, perlindungan identitas korban merupakan hal mendasar. Informasi yang dapat mengungkap identitas santriwati harus dijaga agar mereka tidak mengalami tekanan sosial maupun dampak psikologis tambahan,” ujarnya.

Pengawasan Lingkungan Pendidikan Harus Diperkuat

Selain penegakan hukum, Ahmadi mendorong penguatan pengawasan di lingkungan pendidikan.

Menurutnya, setiap lembaga pendidikan perlu memiliki mekanisme pengaduan yang aman, mudah diakses, dan responsif terhadap laporan dugaan kekerasan.

Pengawasan yang efektif diperlukan agar laporan dapat ditindaklanjuti secara tepat dan peserta didik memperoleh perlindungan yang memadai.

Upaya pencegahan juga harus menjadi bagian dari tanggung jawab pengelola lembaga pendidikan, bukan sekadar respons setelah munculnya dugaan pelanggaran.

“Kasus ini menjadi pengingat bahwa keamanan peserta didik harus menjadi tanggung jawab utama setiap lembaga pendidikan. Pengawasan yang efektif dan tindak lanjut terhadap pengaduan diperlukan agar lingkungan belajar benar-benar memberikan perlindungan bagi anak,” kata Ahmadi.

Ia berharap proses hukum berjalan secara transparan dan profesional, dengan tetap menghormati hak-hak semua pihak serta mengedepankan asas praduga tak bersalah.

Bagi DPRD Kota Bekasi, penegakan hukum dan pemulihan korban harus berjalan beriringan.

Penanganan perkara diharapkan memberikan kepastian hukum sekaligus memastikan para santri dapat melanjutkan pendidikan dalam lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan.