Minggu, 22 Nov 2026
Gensa Media Indonesia » Ekonomi » Perda Halal Kota Bekasi Ditargetkan Berjalan pada 2026, Ini Fokusnya

Perda Halal Kota Bekasi Ditargetkan Berjalan pada 2026, Ini Fokusnya

  • account_circle Firman Ugm
  • calendar_month Minggu, 11 Okt 2026
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

KOTA BEKASI – Anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi, Dariyanto, S.Kom., M.Pd., mendorong pemerintah daerah segera menyiapkan implementasi Peraturan Daerah (Perda) tentang Jaminan Produk Halal agar pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) mendapatkan kemudahan dalam memperoleh sertifikasi halal.

Dariyanto menyampaikan, regulasi tersebut telah diselesaikan dan diharapkan mulai diimplementasikan pada 2026, dengan pelaksanaan yang berjalan optimal pada 2027.

Ia menilai, keberadaan perda tersebut tidak hanya berkaitan dengan perlindungan konsumen, tetapi juga menjadi instrumen untuk membantu pelaku UMK memenuhi persyaratan sertifikasi halal dan meningkatkan daya saing produk mereka.

“Di dalam perda itu juga ada kewajiban pemerintah untuk memfasilitasi para pelaku usaha mikro dan kecil untuk memperoleh sertifikasi,” kata Dariyanto saat kegiatan reses di RW 04, Kelurahan Marga Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi.

Menurutnya, fasilitasi pemerintah menjadi salah satu aspek penting agar pelaku usaha kecil tidak menghadapi kesulitan dalam memenuhi persyaratan sertifikasi.

Dukungan tersebut diharapkan dapat menjangkau pedagang makanan, penjual jajanan, serta pelaku usaha pangan lainnya yang menjalankan kegiatan usaha di lingkungan permukiman maupun pasar tradisional.

Dariyanto juga menekankan pentingnya kepastian bagi masyarakat dalam memilih produk makanan yang beredar di Kota Bekasi.

“Harapan kita, masyarakat tidak khawatir lagi dengan jajanan ataupun makanan yang ada di sekitar, khususnya di lingkungan Kota Bekasi,” ujarnya.

Namun, tujuan tersebut membutuhkan pelaksanaan aturan yang jelas, termasuk mekanisme fasilitasi, pendampingan, dan kemudahan akses bagi pelaku usaha yang menjadi sasaran program.

Sosialisasi Perda Menunggu Penomoran Lembaran Daerah

Dariyanto menjelaskan, sosialisasi mengenai substansi perda telah dilakukan sebelumnya. Sebanyak 50 anggota DPRD Kota Bekasi juga telah menyampaikan materi regulasi tersebut kepada masyarakat.

Baca juga :  Polresta Bogor Kota Salurkan Bantuan Semen untuk Masjid As Shahabah

Meski demikian, sosialisasi lanjutan akan kembali dilakukan setelah perda memperoleh nomor dan tercatat dalam lembaran daerah.

“Nanti pada prinsipnya kita akan kembali menyosialisasikan pada saat sudah ada penomoran lembaran daerahnya,” kata Dariyanto.

Tahapan administrasi tersebut menjadi bagian yang perlu dituntaskan sebelum pemerintah daerah melanjutkan langkah implementasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Setelah proses administrasi selesai, pemerintah daerah diharapkan menyiapkan langkah teknis agar ketentuan dalam perda dapat diterapkan secara efektif.

Langkah tersebut antara lain mencakup penjelasan mengenai prosedur pengajuan sertifikasi, kriteria pelaku UMK yang dapat menerima fasilitasi, serta bentuk pendampingan yang tersedia.

Kejelasan informasi diperlukan agar pelaku usaha memahami persyaratan yang harus dipenuhi dan mengetahui saluran resmi untuk mengakses program pemerintah.

Di sisi lain, pelaksanaan perda juga memerlukan koordinasi antara perangkat daerah dan pihak terkait yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan jaminan produk halal.

Berita lainnya: Tips Agar Mobil Tidak Ditarik Debt Collector Leasing Ketika Sudah Nunggak 3 Bulan Atau Lebih

Tanpa mekanisme yang mudah dipahami dan akses yang memadai, sosialisasi berisiko tidak cukup untuk menjawab kebutuhan pelaku usaha kecil di lapangan.

Karena itu, pelaksanaan kebijakan perlu disertai langkah konkret yang dapat diakses oleh masyarakat, terutama pelaku UMK yang membutuhkan dukungan untuk memenuhi persyaratan sertifikasi.

Dariyanto berharap implementasi perda tersebut dapat memberikan manfaat bagi konsumen sekaligus membuka peluang bagi pelaku usaha kecil untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk mereka.

Menurutnya, keberhasilan regulasi tidak hanya ditentukan oleh penyelesaian administrasi dan sosialisasi, tetapi juga oleh pelaksanaan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dengan implementasi yang terarah, fasilitasi sertifikasi halal diharapkan dapat mendukung perlindungan konsumen dan memperkuat daya saing produk UMK di Kota Bekasi.

Baca juga :  Cabai Rawit Tembus Rp152 Ribu, Sambal Kini Berasa Cicilan

Meski demikian, realisasi manfaat tersebut tetap bergantung pada kesiapan pemerintah daerah, kejelasan mekanisme pelaksanaan, serta jangkauan fasilitasi kepada pelaku usaha yang membutuhkan.

FAQ Perda Halal Kota Bekasi

Apa tujuan Perda Jaminan Produk Halal di Kota Bekasi?

Perda tersebut bertujuan memberikan perlindungan dan kepastian kepada konsumen terkait produk makanan yang beredar, sekaligus mendukung pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) dalam memperoleh sertifikasi halal.

Siapa yang mendorong implementasi Perda Halal Kota Bekasi?

Anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi, Dariyanto, S.Kom., M.Pd., mendorong agar perda tersebut segera diimplementasikan dan memberikan manfaat bagi masyarakat serta pelaku UMK.

Kapan Perda Halal Kota Bekasi ditargetkan mulai diterapkan?

Menurut Dariyanto, perda tersebut diharapkan mulai diimplementasikan pada 2026, dengan pelaksanaan yang berjalan optimal pada 2027. Target tersebut berdasarkan keterangan yang disampaikan dalam kegiatan reses.

Apa bentuk dukungan pemerintah kepada pelaku UMK dalam perda tersebut?

Menurut Dariyanto, salah satu poin penting perda adalah kewajiban pemerintah untuk memfasilitasi pelaku usaha mikro dan kecil dalam memperoleh sertifikasi halal. Mekanisme teknis fasilitasi perlu dipastikan melalui pelaksanaan kebijakan.

Mengapa sosialisasi Perda Halal Kota Bekasi akan dilanjutkan?

Dariyanto menyatakan sosialisasi lanjutan akan dilakukan setelah perda memperoleh nomor dan tercatat dalam lembaran daerah. Sosialisasi diharapkan membantu masyarakat memahami substansi regulasi tersebut.

Apa tantangan dalam implementasi Perda Halal Kota Bekasi?

Tantangannya mencakup kejelasan prosedur sertifikasi, pendampingan, kemudahan akses fasilitasi, penentuan sasaran penerima manfaat, serta koordinasi pihak terkait agar kebijakan dapat menjangkau pelaku UMK.

Gensa Media Indonesia membuka ruang bagi pembaca dan masyarakat yang ingin memberikan dukungan terhadap keberlanjutan operasional dan kegiatan jurnalisme melalui QRIS resmi di bawah ini:

📲 Scan QRIS di Sini 🤝 Dukung Jurnalisme Independen
Tags
Avatar photo

Ditulis oleh:

Firman Ugm adalah Wartawan Resmi Gensa Media Indonesia yang menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik serta UU Pers, saat ini berdomisili di Kota Bekasi

Baca Lainnya

  • Prajurit Kodaeral I Kenang Semangat Pahlawan Laut Nusantara

    Prajurit Kodaeral I Kenang Semangat Pahlawan Laut Nusantara

    • calendar_month Sabtu, 8 Nov 2025
    • account_circle Sapto Handoko
    • 0Komentar

    Belawan — Dalam suasana penuh khidmat, prajurit TNI Angkatan Laut dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Komando Daerah Angkatan Laut I (Kodaeral I) menggelar Doa Bersama untuk memperingati Hari Pahlawan Tahun 2025, Jumat (7/11/2025). Kegiatan yang berlangsung di Markas Kodaeral I Belawan, Sumatera Utara itu dipimpin langsung oleh Komandan Kodaeral I Laksamana Muda TNI Deny Septiana, […]

  • Koops TNI Habema Evakuasi 44 Pendulang Emas, 10 Tewas akibat Gangguan Bersenjata

    Koops TNI Habema Evakuasi 44 Pendulang Emas, 10 Tewas akibat Gangguan Bersenjata

    • calendar_month Senin, 25 Mei 2026
    • account_circle Sapto Handoko
    • 0Komentar

    Boven Digoel, 25 Mei 2026 – Koops TNI Habema bersama aparat gabungan mengevakuasi 44 pendulang emas dari Distrik Awimbon, Pegunungan Bintang, setelah gangguan bersenjata menewaskan 10 warga. Evakuasi dilakukan dari Kampung Kawe, Distrik Awimbon, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, menyusul meningkatnya ancaman keamanan di wilayah tersebut. Kelompok bersenjata yang dikenal sebagai TPNPB-OPM diduga menjadi pelaku […]

  • Satgas TMMD ke-126 dan Warga Kampung Babak Lanjutkan Pengecoran Jalan

    Satgas TMMD ke-126 dan Warga Kampung Babak Lanjutkan Pengecoran Jalan

    • calendar_month Minggu, 2 Nov 2025
    • account_circle Sapto Handoko
    • 0Komentar

    Tambrauw — Di bawah teriknya matahari Papua Barat Daya, semangat gotong royong antara prajurit TNI dan masyarakat Kampung Babak, Distrik Bamusbama, kembali bergelora. Pada Minggu (2/11/2025), Satgas TMMD ke-126 Kodim 1810/Tambrauw melanjutkan pekerjaan pengecoran jalan sebagai salah satu sasaran fisik utama dalam program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD). Kegiatan ini menjadi tonggak penting dalam upaya […]

  • Babinsa Evakuasi Perempuan Diduga ODGJ dari Stasiun Jurangmangu

    Babinsa Evakuasi Perempuan Diduga ODGJ dari Stasiun Jurangmangu

    • calendar_month Kamis, 30 Jul 2026
    • account_circle Sapto Handoko
    • 0Komentar

    Tangerang Selatan, 30 Juli 2026 – Tim gabungan mengevakuasi seorang perempuan berusia sekitar 30 tahun yang diduga mengalami gangguan jiwa dari kawasan Stasiun Jurangmangu, Kelurahan Sawah, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Kamis, 30 Juli 2026. Petugas membawa perempuan tanpa identitas tersebut ke Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan setelah melakukan pendekatan persuasif di lokasi. Evakuasi berlangsung […]

  • Kepala Bakamla RI Semangati Personel Zona Tengah

    Kepala Bakamla RI Semangati Personel Zona Tengah

    • calendar_month Kamis, 28 Agt 2025
    • account_circle Sapto Handoko
    • 0Komentar

    Manado, 28 Agustus 2025 – Suasana penuh semangat mewarnai kunjungan kerja Kepala Bakamla RI, Laksdya TNI Dr. Irvansyah, S.H., M.Tr.Opsla, ke Manado. Didampingi jajaran Forkopimda Sulawesi Utara, kedatangannya disambut hangat oleh Kepala Zona Tengah, Laksma Bakamla Teguh Prasetya, S.T., M.M., CHRMP, di Bandara Sam Ratulangi, Kamis (28/8). Dalam agenda kunjungan kali ini, Laksdya Irvansyah meninjau […]

  • DPRD Sumedang Gelar Paripurna Bahas APBD Perubahan 2025

    DPRD Sumedang Gelar Paripurna Bahas APBD Perubahan 2025

    • calendar_month Rabu, 3 Sep 2025
    • account_circle Ujang Sunarya
    • 0Komentar

    Sumedang, – DPRD Kabupaten Sumedang menggelar Rapat Paripurna, Rabu (03/09/2025) membahas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap penjelasan Bupati mengenai Raperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025. Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD, Sidik Jafar, S.E., dan dihadiri Wakil Bupati, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, para kepala OPD, perwakilan TNI/Polri, serta insan pers. Ketua DPRD menekankan bahwa APBD Perubahan merupakan […]

expand_less