Pemuda Patriot dan Digdaya Evaluasi Prabowo Gibran, Rakyat Menunggu Dampak Nyata

JAKARTA – Pemuda Patriot bersama Digdaya Indonesia menggelar diskusi publik bertajuk “2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran dan Energi Anak Muda Indonesia” di Upnormal Cafe, Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu (24/10/2026), untuk mengevaluasi arah kebijakan pemerintah dan mendorong keterlibatan generasi muda dalam mengawal pembangunan nasional.

Forum tersebut dihadiri puluhan peserta dari kalangan tokoh pemuda, akademisi, aktivis mahasiswa, serta elemen masyarakat sipil.

Diskusi membahas rekam jejak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, efektivitas kebijakan, serta pelaksanaan sejumlah program strategis nasional.

Ketua Umum Pemuda Patriot, Andi Kurniawan, mengatakan evaluasi terhadap pemerintahan diperlukan untuk memastikan program pembangunan berjalan sesuai sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menurut Andi, dua tahun pertama pemerintahan menjadi momentum penting untuk menilai fondasi pembangunan yang telah diletakkan, termasuk agenda kemandirian pangan, ketahanan energi, dan keberlanjutan hilirisasi.

“Dua tahun merupakan waktu yang krusial untuk mengevaluasi fondasi pembangunan yang telah diletakkan. Kami di Pemuda Patriot melihat ada momentum besar yang telah dimulai, mulai dari kemandirian pangan, ketahanan energi, hingga dorongan keberlanjutan hilirisasi. Namun, suara kritis pemuda tetap dibutuhkan agar program prioritas betul-betul berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat di tingkat akar rumput,” ujar Andi dalam sambutannya.

Ia menegaskan, keterlibatan generasi muda tidak cukup sebatas mendukung agenda pemerintah.

Pemuda juga perlu menjalankan fungsi pengawasan dan menyampaikan kritik terhadap kebijakan yang dinilai belum menjawab kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, pengawalan tersebut penting agar agenda pembangunan nasional tetap sejalan dengan cita-cita Indonesia Emas 2045.

Sementara itu, Direktur Adidaya Institute, Rahman Toha, menyoroti tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo.

Ia menyebut hasil survei yang dilakukan lembaganya menunjukkan tingkat kepuasan berada di angka 60 persen.

“Kepuasan ini relatif tinggi dan harus kita akui kebijakan Presiden Prabowo seperti MBG telah melibatkan banyak unsur masyarakat untuk berkolaborasi serta keberanian Presiden melawan oligarki harus kita dukung,” kata Rahman.

Namun, informasi yang disampaikan dalam forum tersebut belum disertai keterangan mengenai waktu pelaksanaan survei, jumlah responden, metode pengumpulan data, maupun margin of error.

Karena itu, angka kepuasan tersebut perlu dibaca dengan mempertimbangkan metodologi dan cakupan survei yang digunakan.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu kebijakan yang disinggung dalam diskusi. Rahman menilai program tersebut membuka ruang kolaborasi berbagai unsur masyarakat.

Ia juga menyampaikan dukungannya terhadap langkah Presiden Prabowo yang dinilainya berani menghadapi oligarki.

Meski demikian, penilaian terhadap efektivitas kebijakan publik memerlukan pengukuran berdasarkan pelaksanaan program, capaian yang dapat diverifikasi, serta dampaknya terhadap masyarakat.

Berita lainnya : MBG Bikin Geger Karo, Siswi Ini Masih Sulit Mengingat

Forum evaluasi semacam ini dapat menjadi ruang untuk mempertemukan dukungan, kritik, dan masukan berbasis data.

Melalui kegiatan tersebut, Pemuda Patriot dan Digdaya Indonesia menyatakan komitmennya untuk menjadi mitra kritis sekaligus strategis pemerintah.

Keduanya berharap keterlibatan pemuda dapat berkontribusi terhadap pembangunan Indonesia yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan.

Diskusi itu juga menegaskan pentingnya ruang dialog antara organisasi kepemudaan, akademisi, dan masyarakat sipil untuk menilai kebijakan pemerintah secara terbuka.

Evaluasi yang disertai data dan pengawasan berkelanjutan diperlukan agar program nasional tidak hanya memenuhi target administratif, tetapi juga memberikan manfaat yang terukur bagi masyarakat.

(Adis/Red)