Panglima TNI Hadiri Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo di MPR
Jakarta – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menghadiri Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto di Gedung Nusantara, Jakarta Pusat, Jumat (14/8/2026). Presiden menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR RI serta...
Jakarta – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menghadiri Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto di Gedung Nusantara, Jakarta Pusat, Jumat (14/8/2026).
Presiden menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2026.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menyoroti penguatan kemandirian pangan sebagai salah satu agenda penting pembangunan nasional.
Presiden menilai pemerintah perlu menyelesaikan berbagai persoalan yang masih dihadapi petani, terutama akses pupuk, harga gabah, dan aturan birokrasi.
Menurut Presiden, pemerintah harus memastikan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat tidak terhambat oleh proses administrasi yang berbelit.
“Birokrasi tidak boleh menghambat keputusan yang baik. Kita harus mengakui masalah bangsa kita adalah antara lain masalah birokrasi yang berbelit-belit,” ujar Presiden Prabowo.
Presiden kemudian menekankan pentingnya pembenahan birokrasi agar setiap lembaga negara mampu bekerja secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab.
Ia juga mengingatkan seluruh aparatur negara agar menghindari praktik penyalahgunaan kewenangan yang dapat menghambat pelayanan kepada masyarakat.
Presiden Dorong Birokrasi Permudah Rakyat
Presiden menegaskan pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus menghadirkan pelayanan yang memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
Karena itu, ia mengajak seluruh pemimpin dan kelompok politik menjaga persatuan dalam menjalankan agenda pembangunan nasional.
“Birokrasi yang tidak efisien, birokrasi yang korup, akan menghancurkan suatu bangsa. Negara harus memudahkan rakyat, bukan mempersulit,” tegas Presiden.
Presiden juga memberikan apresiasi kepada berbagai pihak yang berkontribusi terhadap penguatan ketahanan pangan nasional.
Apresiasi tersebut mencakup petani, penyuluh, pemerintah daerah, TNI, Polri, koperasi, serta BUMN pangan yang menjalankan peran masing-masing.
Menurut Presiden, kerja sama lintas sektor menjadi bagian penting dalam membangun sistem pangan nasional yang mandiri dan berkelanjutan.
Dalam pidatonya, Presiden menyampaikan bahwa Indonesia telah mencapai swasembada delapan komoditas pangan dalam satu tahun terakhir.
Pemerintah selanjutnya menargetkan pencapaian swasembada bawang putih dalam tiga tahun mendatang sebagai bagian dari penguatan produksi pangan nasional.
TNI Dukung Ketahanan Pangan Nasional
Kehadiran Panglima TNI dalam agenda kenegaraan tersebut turut menunjukkan keterlibatan TNI dalam berbagai agenda strategis nasional.
Salah satu agenda yang mendapat perhatian ialah penguatan ketahanan pangan melalui kerja sama dengan pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan.
Presiden mengakui kontribusi TNI dalam mendukung upaya pemerintah meningkatkan produksi dan kemandirian pangan nasional.
Ia juga mendorong seluruh komponen bangsa mempertahankan semangat gotong royong dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan.
“Kita telah menghasilkan capaian yang besar, dan kita kadang-kadang harus menyadari bahwa kita, bangsa kita mampu mencapai hal-hal yang besar,” tutur Presiden.
Presiden kemudian mengajak masyarakat tidak kehilangan kepercayaan diri dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan dan persaingan antarbangsa.
“Jangan kita selalu rendah diri. Jangan selalu kita kalah sebelum bertarung,” lanjutnya.
Pidato kenegaraan tersebut sekaligus menjadi bagian dari rangkaian agenda menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Kegiatan di Gedung Nusantara, Kompleks MPR/DPR/DPD RI, Jakarta Pusat, berlangsung dengan agenda kenegaraan yang dihadiri pimpinan lembaga negara serta berbagai pejabat dan undangan.
Melalui pidato tersebut, Presiden menempatkan reformasi birokrasi dan ketahanan pangan sebagai bagian penting dalam memperkuat kemampuan negara melayani masyarakat.
Pemerintah selanjutnya menghadapi tantangan untuk memastikan berbagai target tersebut berjalan konsisten melalui kebijakan yang efektif, pengawasan yang kuat, serta kolaborasi lintas sektor.
