Minggu, 22 Nov 2026
Gensa Media Indonesia » Berita » LIRA Jatim Kritik KPK: Tuntutan Kasus TPPU dan Gratifikasi Dinilai Timpang

LIRA Jatim Kritik KPK: Tuntutan Kasus TPPU dan Gratifikasi Dinilai Timpang

  • account_circle Tama
  • calendar_month Minggu, 2 Feb 2025
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Surabaya – Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Jawa Timur melontarkan kritik tajam terhadap tuntutan Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan gratifikasi yang menjerat mantan Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari, serta suaminya, Hasan Aminuddin, yang juga bekas anggota DPR RI.

LIRA Jatim menilai tuntutan tersebut tidak sebanding dengan besarnya dugaan kejahatan yang dilakukan pasangan tersebut.

Gubernur LIRA Jatim, Samsudin, menyampaikan bahwa tuntutan terhadap Puput dan Hasan seharusnya lebih berat dibandingkan dengan kasus jual beli jabatan yang sebelumnya menjerat mereka.

Dalam pernyataannya yang dikutip dari RMOLJatim, Samsudin menyoroti perbedaan mencolok dalam tuntutan yang diberikan.

“Karena yang disidangkan saat ini perihal kasus TPPU dan gratifikasi yang seharusnya tuntutannya jauh di atas yang sebelumnya (kasus jual beli jabatan),” ujar Samsudin.

Pada kasus sebelumnya, dengan barang bukti hanya Rp360 juta yang ditemukan dalam operasi tangkap tangan (OTT), keduanya dituntut hukuman delapan tahun penjara.

Namun, dalam kasus terbaru dengan dugaan pencucian uang dan gratifikasi yang nilainya mencapai hampir Rp150 miliar, mereka hanya dituntut enam tahun penjara.

LIRA Akan Gelar Aksi ke KPK

Menanggapi hal tersebut, LIRA Jatim berencana untuk menggelar aksi ke KPK dalam waktu dekat. Mereka menilai ada kejanggalan dalam penanganan kasus ini dan menduga adanya ketidakadilan dalam tuntutan yang diajukan oleh jaksa KPK.

“Karena menurut kami, tuntutan kepada mantan Bupati Probolinggo dan suaminya ini jomplang. Ada apa dengan Ketua KPK yang baru ini? Seharusnya kasus ini dikenakan pasal berlapis,” tegas Samsudin.

Menurutnya, KPK seharusnya lebih tegas dan konsisten dalam menangani kasus korupsi, terutama yang melibatkan jumlah uang yang sangat besar. Dengan tuntutan yang lebih ringan dibandingkan dengan kasus sebelumnya, Samsudin menilai KPK tidak menunjukkan ketegasan dalam memberantas korupsi.

Baca juga :  Lanud Sultan Hasanuddin Gelar Tes Urine Mendadak, Tegaskan Perang terhadap Narkoba di Internal Prajurit

Sebagai bentuk komitmen dalam mengawal kasus ini, LIRA Jatim juga mendesak Pengadilan Negeri Tipikor dan Mahkamah Agung untuk menjatuhkan vonis maksimal kepada Puput Tantriana Sari dan Hasan Aminuddin. Mereka menilai bahwa keadilan harus ditegakkan demi memberi efek jera kepada para pelaku korupsi.

“Kami harap Pengadilan Negeri Tipikor dan Mahkamah Agung bisa memvonis maksimal, karena nominal yang terlibat dalam kasus ini sangat besar dan merugikan masyarakat,” pungkas Samsudin.

Selain itu, LIRA Jatim juga menuntut transparansi dari KPK dalam menangani kasus ini. Mereka berharap agar tidak ada intervensi atau faktor lain yang dapat mempengaruhi proses hukum yang sedang berjalan.

Kasus ini menjadi perhatian publik karena berkaitan dengan mantan kepala daerah dan anggota legislatif yang seharusnya menjadi teladan dalam pemerintahan.

Dengan kritik tajam yang dilontarkan oleh LIRA Jatim, diharapkan KPK dan lembaga peradilan bisa lebih tegas dalam menangani kasus korupsi demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia.**(sumber: rmol.id)

Gensa Media Indonesia membuka ruang bagi pembaca dan masyarakat yang ingin memberikan dukungan terhadap keberlanjutan operasional dan kegiatan jurnalisme melalui QRIS resmi di bawah ini:

📲 Scan QRIS di Sini 🤝 Dukung Jurnalisme Independen
Avatar photo

Ditulis oleh:

Tama, Jurnalis yang aktif dalam pemberitaan dan penulisan opini publik dengan mengedepankan profesionalisme, independensi, keberimbangan, akurasi, serta Kode Etik Jurnalistik

Baca Lainnya

  • Polda Metro Jaya Serap Aspirasi Buruh Jelang May Day 2026 Lewat Dialog Terbuka

    Polda Metro Jaya Serap Aspirasi Buruh Jelang May Day 2026 Lewat Dialog Terbuka

    • calendar_month Rabu, 22 Apr 2026
    • account_circle Sapto Handoko
    • 0Komentar

    Jakarta, 22 April 2026 – Polda Metro Jaya menggelar Dialog Desk Ketenagakerjaan guna menyerap langsung aspirasi buruh menjelang peringatan Hari Buruh Internasional 2026. Kegiatan berlangsung di Gedung BPMJ dan melibatkan serikat buruh, pemerintah, serta unsur pengusaha. Forum ini menjadi ruang komunikasi terbuka lintas sektor. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Asep Edi Suheri memimpin langsung dialog. […]

  • Kodaeral IX Gelar Penyuluhan Hukum, Perkuat Integritas ASN di HUT Korpri 54

    Kodaeral IX Gelar Penyuluhan Hukum, Perkuat Integritas ASN di HUT Korpri 54

    • calendar_month Selasa, 9 Des 2025
    • account_circle Sapto Handoko
    • 0Komentar

    TNI AL, Ambon – Dalam momentum peringatan HUT Korpri Ke-54 Tahun 2025, Kodaeral IX menggelar kegiatan Penyuluhan Hukum bagi seluruh ASN Kodaeral IX di Gedung Manggala Loka Mako Kodaeral IX, Senin (08/12/2025). Kegiatan ini tidak hanya menjadi agenda rutin, tetapi juga langkah strategis untuk membangun ASN yang semakin profesional, cerdas hukum, dan siap menghadapi dinamika […]

  • Brimob Polda Metro Jaya Kawal Ketat Laga Indonesia vs China di SUGBK

    Brimob Polda Metro Jaya Kawal Ketat Laga Indonesia vs China di SUGBK

    • calendar_month Kamis, 5 Jun 2025
    • account_circle Sapto Handoko
    • 0Komentar

    Jakarta — Atmosfer semangat dan antusiasme suporter jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Timnas Indonesia dan China di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Kamis (5/6/2025), turut dikawal ketat oleh pasukan elit Brimob Polda Metro Jaya. Jajaran Batalyon A Pelopor Satuan Brimob bersama unsur TNI dan satuan kewilayahan lainnya terlibat langsung dalam pengamanan skala […]

  • Indonesia Longgarkan Batas Kepemilikan Asing Perusahaan AS

    Indonesia Longgarkan Batas Kepemilikan Asing Perusahaan AS

    • calendar_month Senin, 23 Feb 2026
    • account_circle Nadya
    • 0Komentar

    di sisi lain, pelonggaran pembatasan kepemilikan asing di sektor strategis seperti pertambangan dan keuangan menuntut pengawasan ketat.

  • Wakil Panglima TNI Bagikan Sembako dan Tinjau Kuali Merah Putih di Pandeglang

    Wakil Panglima TNI Bagikan Sembako dan Tinjau Kuali Merah Putih di Pandeglang

    • calendar_month Sabtu, 10 Okt 2026
    • account_circle Sapto Handoko
    • 0Komentar

    Pandeglang – Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi R meninjau kegiatan masak besar Kuali Merah Putih bersama kreator kuliner Bobon Santoso di Markas Yonif TP 842/Badak Sakti, Pandeglang, Banten, Jumat (9/10/2026). Dalam kegiatan tersebut, Tandyo juga menyerahkan bantuan sosial berupa sembako kepada masyarakat sebagai bentuk kepedulian TNI terhadap warga di sekitar lokasi kegiatan. Kegiatan […]

  • Panglima TNI Hadiri Sidang Kabinet Paripurna dalam Percepat Penanganan Bencana

    Panglima TNI Hadiri Sidang Kabinet Paripurna dalam Percepat Penanganan Bencana

    • calendar_month Selasa, 16 Des 2025
    • account_circle Sapto Handoko
    • 0Komentar

    Jakarta – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menghadiri Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025). Sidang ini diikuti para menteri, wakil menteri, serta jajaran pejabat Kabinet Merah Putih untuk membahas berbagai agenda strategis nasional. Salah satu fokus utama sidang adalah penanganan bencana banjir dan tanah […]

expand_less